Gebrakan (Politik) Program 3 Juta Rumah

KABARBURSA.COM- Data terbaru tahun 2023 menunjukkan bahwa backlog perumahan di Indonesia meningkat sebesar 1,7 juta unit, menjadikan totalnya mencapai 12,7 juta unit. Angka backlog ini terus bertambah seiring dengan tingginya kebutuhan kepemilikan rumah yang mencapai 600 ribu hingga 800 ribu unit per tahun. Backlog perumahan merujuk pada kondisi di mana jumlah rumah yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk perumahan sosial, terjangkau, dan yang sesuai dengan berbagai tingkatan pendapatan.

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan langkah konkrit dengan membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai solusi untuk mengatasi krisis backlog perumahan. Di minggu pertamanya menjabat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, langsung membuat gebrakan dengan mengalihkan fungsi rumah susun Pasar Rumput untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara terbuka memaparkan rencana anggaran tahun 2025 yang mencapai 5,78 triliun rupiah, dengan tekad menjadi kementerian terbaik dalam keterbukaan publik. Di bawah arahan Menteri Maruarar Sirait, kementerian ini berkomitmen melanjutkan gebrakan dengan melibatkan seluruh pihak dalam program ambisius pembangunan tiga juta rumah, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Langkah demi langkah yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, membawa harapan baru bagi upaya pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia, khususnya dalam mengurangi angka backlog secara bertahap. Namun, untuk merealisasikan target ambisius tiga juta rumah, diperlukan komitmen lebih dari sekadar gimmick politik dibutuhkan aksi nyata dan sinergi lintas sektor demi menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat luas.