KABARBURSA.COM- Kebijakan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari anggota setingkat kompi mendapat sorotan tajam karena dinilai sebagai pemborosan anggaran negara. Menurut analisis dari CELIOS, potensi pembengkakan anggaran untuk gaji saja bisa mencapai Rp 1,95 triliun dalam lima tahun mendatang. Di sisi lain, Presiden Prabowo tidak menampik gemuknya struktur kabinet tersebut, namun berdalih bahwa komposisi ini disesuaikan dengan rasio kebutuhan, populasi, dan luas wilayah Indonesia.
Kebutuhan mobil dinas untuk para Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai 151 unit, meningkat hingga 75 persen dibandingkan era pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo, yang hanya membutuhkan 86 unit. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik jajaran Menteri dan Wakil Menteri dalam kabinetnya. Selain menerima gaji dan tunjangan, para pejabat ini juga akan mendapatkan fasilitas mobil dinas yang disediakan oleh negara.
Sejak awal, Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa struktur Kabinet Super Gemuk memiliki potensi besar menimbulkan berbagai masalah, seperti kebocoran anggaran, hambatan birokrasi, hingga pejabat yang tidak patuh dan tidak bekerja keras. Untuk mengantisipasi hal ini, Prabowo memperkuat peran Kepala Staf Kepresidenan dan membentuk sejumlah badan baru. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kinerja, sehingga potensi hambatan birokrasi dan penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir.
Di satu sisi, postur Kabinet Merah Putih memang memerlukan anggaran yang besar. Namun, menurut Uslimin Usle, Pemimpin Redaksi Kabarbursa, situasi ini justru membuka peluang besar. Ia melihat adanya kesempatan baru untuk menciptakan lapangan kerja bagi perwira tinggi TNI-Polri yang akan mengisi berbagai posisi kosong di kementerian atau lembaga. Ini dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara sektor sipil dan militer dalam pemerintahan.