Infografis: Polemik Anggaran Makanan Bergizi

KABARBURSA.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun di tabun 2025 untuk program andalan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil setelah DPR mendengar masukan dari pemerintah dan tim transisi calon pemerintahan mendatang.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan anggaran tersebut merupakan nilai yang paling masuk akal jika melihat postur APBN 2025. “Makan Bergizi Gratis kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menkeu, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih sebesar Rp71 triliun itu menjadi harapan Banggar, jujur saja,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2024.

DPR sempat waswas dengan anggaran yang kian membengkak akibat program Prabowo ini. Mereka menyoroti banyaknya program dan kebijakan yang mesti diakomodasi dalam Rancangan APBN 2025. Untuk menata kembali ruang fiskal di RAPBN 2025, DPR meminta pemerintah menajamkan kembali belanja prioritas tahun depan. Said Abdullah menegaskan penajaman belanja prioritas itu diperlukan karena terlalu banyak program prioritas yang perlu diakomodasi dalam RAPBN 2025. Di sisi lain, ruang gerak fiskal pemerintah makin mendekati titik batas, bahkan tidak ada lagi “kemewahan” untuk menjalankan APBN ke depan.

Potensi Melanggar UU

Persetujuan anggaran makan bergizi gratis memunculkan kekhawatiran bahwa program ini berpotensi melanggar undang-undang. Pengamat Ekonomi Salamudin Daeng mengatakan anggaran ini berpotensi melampaui batas defisit yang diatur dalam UU Keuangan Negara. “Jika defisit dipasang di 2,9 persen, pemerintah harus mengambil utang sekitar Rp 600 triliun,” ujarnya kepada  Kabar Bursa, Selasa, 25 Juni 2024.

Namun, masalah muncul ketika mempertimbangkan postur anggaran yang ketat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran Rp71 triliun untuk makan siang bergizi sudah termasuk dalam defisit fiskal 2,29-2,82 persen. Meski demikian, risiko pelanggaran UU tetap ada jika defisit melampaui 3 persen.