Infografis: Kementerian KKP Perkuat Implementasi Ekonomi Biru

KABARBURSA.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat implementasi program ‘Ekonomi Biru’ sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan jangka panjang terkait keanekaragaman hayati Indonesia, sekaligus memenuhi target global yang tercantum dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Kunming-Montreal (KMGBF).

Program ini memiliki lima poin strategis yang diharapkan dapat mendukung pelestarian ekosistem laut Indonesia hingga tahun 2045.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo mengatakan bahwa KKP memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keanekaragaman hayati laut dan pesisir.

“Kami telah berkomitmen untuk menjalankan lima program prioritas Ekonomi Biru hingga 2045,” kaya Victor dalam keterangan tertulis, Minggu, 17 November 2024.

Katanya lagi, program-program tersebut dirancang untuk tidak hanya melindungi, tetapi juga memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan.

Adapun lima program prioritas ekonomi biru adalah sebagai berikut:

Pertama, perluasan kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 persen pada tahun 2045.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mendukung perlindungan ekosistem laut dan pesisir sesuai dengan target yang tercantum dalam IBSAP dan KMGBF.

Selanjutnya, Kedua adalah penangkapan ikan berbasis kuota. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan sumber daya hayati laut secara berkelanjutan, dengan mengatur jumlah tangkapan ikan yang dapat diambil dari perairan Indonesia.

“Ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memastikan stok ikan tetap tersedia bagi generasi mendatang,” ujar Victor.

Ketiga, fokus pada pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan keanekaragaman hayati di sektor perikanan dan pertanian, sehingga masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam tanpa merusak ekosistem.

Berikut adalah pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau. Pemerintah melalui KKP akan berfokus pada restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir yang telah mengalami kerusakan. Hal ini penting untuk melindungi wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dan kegiatan eksploitasi berlebihan.