KABARBURSA.COM - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto menegaskan bahwa ekonomi syariah berpotensi mendominasi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui industri halal.
Eko mengungkapkan bahwa pada triwulan kedua 2024, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,05 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan yang mencapai 0,79 persen.
“Industri halal, sebagai bagian dari sektor ini, menunjukkan performa yang positif. Pada triwulan pertama 2024, Halal Value Chain (HVC) tumbuh 1,94 persen year on year (yoy), dengan sektor makanan dan minuman halal serta modest fashion masing-masing tumbuh 5,87 persen dan 3,81 persen,” kata Eko di acara Pameran Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) di ICE BSD, Tangerang, akhir September 2024 lalu.
Menurut Eko, menurut State of the Global Islamic Economy Report (SGIER), potensi besar ekonomi syariah dan industri halal terlihat dari proyeksi konsumsi produk halal yang diperkirakan mencapai USD2,4 triliun pada tahun 2024,
Selain itu, populasi Muslim global diprediksi mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030, yang merupakan 26,5 persen dari total populasi dunia, menurut Pew Research Center.
“Pertumbuhan populasi ini tentunya akan meningkatkan permintaan terhadap produk halal. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia, dengan 241,7 juta jiwa, memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk ekonomi syariah dan industri halal,” ujar Eko.
Dia juga mencatat bahwa posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global terus meningkat. Dalam SGIER 2023-2024, Indonesia berhasil naik satu peringkat ke posisi ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator.
Tiga dari lima indikator penilaian yang mendukung peringkat ini berkaitan dengan upaya Kementerian Perindustrian dalam industri halal, termasuk sektor makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, serta tekstil.
Kemenperin berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka melalui program pemberdayaan industri halal. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan kesadaran halal, penguatan struktur industri, perluasan akses pasar, fasilitasi sertifikasi produk halal, dan penyelenggaraan Indonesia Halal Industry Award (IHYA).
Di waktu berbeda, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa OJK terus mendorong pengembangan industri perbankan syariah guna memperkuat pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah.
Menurut Dian, kolaborasi strategis antara OJK, pemerintah daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta industri perbankan syariah diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan sektor ini.
“Kemitraan ini penting dalam mendukung program ekonomi dan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya di Jakarta, Jumat 25 Oktober 2024.
Dian mengungkapkan bahwa perbankan syariah telah menunjukkan kinerja solid dan resilien, meski menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk krisis global dan pandemi COVID-19. Hingga Agustus 2024, pangsa pasar perbankan syariah tumbuh menjadi 7,33 persen, dengan aset yang naik sebesar 10,37 persen, atau mencapai Rp902,39 triliun.
Untuk mendorong pengembangan sektor ini, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Roadmap ini menekankan pentingnya sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. “Ekspansi layanan perbankan syariah di seluruh transaksi keuangan syariah merupakan langkah kunci dalam pengembangan lebih lanjut,” tambahnya.
Tak hanya itu, pada 14 Oktober 2024, OJK juga meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027, yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPD dan program-program pemerintah daerah. Dian menambahkan, roadmap ini akan memfasilitasi pembangunan yang lebih terarah, dengan memperkuat keterlibatan BPD dalam mendukung agenda daerah.
Dian berharap sinergi dalam ekosistem keuangan syariah akan membuka peluang pembiayaan baru, sekaligus memperluas akses keuangan. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dinilai akan diuntungkan melalui pembiayaan syariah yang semakin solid.
Lebih jauh, Dian menekankan bahwa pengembangan ekosistem ini akan mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan, memperkuat aktivitas perbankan syariah, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dian menggarisbawahi bahwa perbankan syariah harus menjadi industri yang sehat, efisien, berintegritas, dan kompetitif.
“Dengan demikian, sektor ini dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan pentingnya edukasi keuangan syariah yang luas kepada masyarakat.
Kata dia, untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah, diperlukan program edukasi yang masif, sehingga masyarakat tidak hanya mengenal tetapi juga memahami produk dan layanan keuangan syariah dengan lebih baik.
“Penting bagi kita untuk melakukan edukasi yang menyeluruh dan memperluas inklusi keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan finansial dan memasyarakatkan ekonomi serta keuangan syariah,” ujar Friderica saat menghadiri Pertemuan Tahunan Dewan Pengawas Syariah 2024 di Jakarta, akhir pekan kemarin.
Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai keuangan syariah di masyarakat.
Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, OJK telah membentuk kelompok kerja yang dikenal sebagai Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (LIKS). Kelompok ini bertugas merancang program-program pengembangan yang berfokus pada edukasi keuangan syariah.
“Kami akan terus merumuskan program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, sehingga masyarakat semakin teredukasi dan terlibat dalam industri ini,” kata Friderica.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengatakan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah berjalan sejauh ini merupakan aset sosial yang sangat berharga bagi Indonesia. Menurut dua, hal ini dapat menjadi modal dalam mewujudkan masa depan yang lebih cerah dan berprospek. (*)