Thailand Berambisi jadi Pusat Industri Halal Dunia, Indonesia?

KABARBURSA.COM - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Thailand berambisi menjadi pusat industri halal dunia.

Zulkifli Mengungkapkan itu dalam acara pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu, 9 Oktober 2024.

Di tahun ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) menghadirkan anjungan halal, yang menampilkan 226 paviliun makanan dan minuman Indonesia.

“Kami mendapatkan laporan dari atase perdagangan, bahwa saat ini Thailand sedang mempromosikan secara gencar-gencaran produk halal mereka,” kata Zulkifli.

Zulhas, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin tertinggal dari Thailand atau Malaysia yang sedang aktif mempromosikan produk pangan halal.

Dia pun menyatakan, bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pangan halal dan modest fashion dunia.

Selain pangan halal, lanjut Zulkifli, produk ekspor potensial lainnya yang sedang didorong adalah modest fashion.

Kata dia, tren permintaan global untuk produk modest fashion terus meningkat.

Berdasarkan data dari State of the Global Islamic Economy Report tahun 2023, konsumen global menghabiskan lebih dari USD318 miliar untuk modest fashion, dan angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi USD428 miliar pada 2027 mendatang.

“Indonesia, dengan kekayaan wastra budaya dan kreativitas yang tinggi, telah diakui sebagai sumber inspirasi modest fashion di kancah global,” ucap Zulkifli Hasan.

“Sebagaimana diamanatkan bapak Presiden (Joko Widodo), agar Indonesia menjadi pusat industri halal dan kiblat modest fashion dunia pada tahun 2024,” sambungnya.

Tahun ini, Kementerian Perdagangan rencananya juga akan menggelar acara ‘Jakarta Muslim Fashion Week’ dalam rangkaian acara TEI. Melalui partisipasi tersebut, dia berharap jejaring Indonesia dapat semakin luas dan citra Indonesia sebagai pusat modest fashion dapat lebih dikenal di kancah global.

“Pelaksanaan Jakarta Muslim Fashion Week pada tahun 2024 menjadi momen penting, di mana Indonesia akan mendeklarasikan diri sebagai pusat modest fashion dunia,” tegasnya.

KNEKS Dibubarkan, Badan Ekonomi Syariah Dibentuk

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah untuk membentuk sebuah badan setingkat kementerian yang akan mengelola ekonomi dan keuangan syariah, menggantikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa badan tersebut telah resmi dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang kini tinggal menunggu penerbitan.

“Badannya sudah terbentuk. Perpresnya sudah selesai, jadi sebentar lagi,” kata Suharso dalam konferensi pers di acara SDGs Annual Conference 2024 di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Dia menjelaskan bahwa pembentukan badan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah, yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Dengan perubahan dari KNEKS menjadi badan baru, tanggung jawab lembaga ini akan lebih luas, tidak hanya terbatas pada labelisasi halal, tetapi juga mencakup strategi untuk memajukan ekonomi syariah secara lebih intensif,” jelas Suharso.

Dia mengatakan, bahwa negara-negara maju telah memiliki badan serupa untuk mengelola aspek syariah. Dia memberikan contoh, di pelabuhan terdapat badan khusus yang menangani labelisasi halal untuk produk pangan yang diimpor maupun diekspor.

“Mereka menggunakan fasilitas yang cukup besar untuk tujuan tersebut,” ujarnya.

Omnibus Law Ekonomi Syariah

Ekonom dari Universitas Paramadina, Handi Risza, menekankan betapa krusialnya pembuatan payung hukum yang mengatur ekonomi syariah dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Dalam pandangannya, ekosistem industri halal memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Handi mengidentifikasi beberapa tantangan yang menghambat perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses permodalan, minimnya kebijakan dan insentif yang mendukung, serta kesiapan entitas bisnis syariah yang masih kurang.

Ia juga menyoroti kurangnya regulasi sebagai faktor penghambat yang signifikan.

“Ekonomi syariah adalah kekuatan baru yang harus diperhatikan. Salah satu tantangan utamanya adalah belum adanya regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah,” ujarnya dalam diskusi bertema ‘Penguatan Ekosistem Halal untuk Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Syariah’, Jumat, 4 Oktober 2024.

Dalam paparan tersebut, Handi memaparkan bahwa total aset keuangan Islam di seluruh dunia diperkirakan mencapai USD3,96 triliun pada tahun 2022. Sementara itu, dua miliar konsumen Muslim global diperkirakan melakukan transaksi senilai USD2,29 triliun di berbagai sektor, termasuk makanan, farmasi, kosmetik, perjalanan, dan media rekreasi pada tahun yang sama.

Di sisi lain, Abdul Hakam Naja, penasihat dari Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef, menambahkan bahwa keberadaan omnibus law sebagai payung hukum di bidang ekonomi syariah sangat penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia mencatat bahwa saat ini Indonesia telah memiliki UU Perbankan Syariah dan UU Jaminan Produk Halal yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut.

“Saya pernah terlibat dalam proses penyusunan UU Jaminan Produk Halal. Sekarang, kita hanya perlu membingkai hal-hal yang telah ada dalam satu undang-undang payung untuk ekonomi syariah. Ini bisa menjadi mesin penggerak pertumbuhan sektor ekonomi syariah,” jelas Abdul.

Lebih lanjut, Abdul menekankan, bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya lebih serius dalam memanfaatkan potensi ekonomi syariah. Sektor ini diperkirakan dapat memberikan kontribusi hingga USD3 triliun, yang hampir tiga kali lipat dari PDB Indonesia saat ini.

“Jika Prabowo mencari cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen setiap tahun, maka potensi ekonomi syariah adalah sebuah mutiara yang harus dimanfaatkan,” tuturnya.

Melihat potensi yang begitu besar, penting bagi pemerintahan mendatang untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, agar Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari sektor ini. (*)