Masjid Jadi Pusat Perdagangan? Menag Usul Model Ekonomi Baru

KABARBURSA.COM - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menggagas konsep ekonomi berbasis masjid dengan harapan dapat menjadi pusat kekuatan ekonomi umat. Menurutnya, sistem ini memungkinkan masyarakat berbelanja kebutuhan pokok di masjid sambil beramal, tanpa harus bergantung pada pusat perbelanjaan lain.

"Kami sedang merintis sekarang ini, ekonomi berbasis masjid," ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di Istiqlal, Jumat 28 Februari 2025.

Ia mencontohkan Sistem Istiqlal yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masjid di Indonesia.

Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang umumnya berada di tengah pemukiman. Nasaruddin menilai potensi ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi umat. 

"Bayangkan kalau masjid-masjid ini menggunakan Sistem Istiqlal, masyarakat tidak perlu belanja di tempat lain. Masjid bisa menjadi pusat ekonomi," ujarnya.

Sistem ini, kata Nasaruddin, bukan berarti masjid harus memiliki stok barang, melainkan bekerja sama dengan gudang dan lembaga lain yang menyediakan kebutuhan pokok. Pemesanan bisa dilakukan secara daring, dan pengiriman akan ditangani oleh mitra seperti PT Pos atau layanan transportasi daring seperti Gojek.

"Semua kebutuhan masyarakat seperti air minum, beras, bahkan ikan nanti bisa dipesan di masjid. Tidak ada barang haram dijual di sini. Membeli sambil beramal," katanya.

Meski begitu, Nasaruddin menegaskan bahwa aktivitas ekonomi ini tidak akan mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. 

"Tentu bukan ruang utama masjidnya yang harus sakral itu ya, tapi di halaman masjid. Banyak space yang bisa dimanfaatkan," jelasnya.

Menurut Nasaruddin, konsep ini membalik paradigma lama di mana umat yang memberdayakan masjid, menjadi masjid yang kini bisa memberdayakan umat. Ia optimistis jika model ini bisa diterapkan secara luas, masjid akan menjadi salah satu tempat belanja paling efektif bagi umat Islam di Indonesia.

"Jadi kalau dulu kita bicara tentang umat memperdayakan masjid, nah sekarang masjid yang akan memperdayakan umat. Di balik. Nah inilah harapan kami," tutupnya.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kinerja ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang 2024 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor unggulan halal value chain (HVC) tumbuh dan menopang lebih dari 25 persen ekonomi nasional, didorong oleh kinerja sektor Makanan-Minuman Halal, Fesyen Muslim, Pariwisata Ramah Muslim, dan Pertanian.

Capaian intermediasi perbankan syariah juga mencatat pertumbuhan positif, terlihat dari pembiayaan perbankan syariah yang tumbuh 9,87 persen (yoy) pada Desember 2024 serta kinerja keuangan sosial syariah yang meningkat 4,7 persen (yoy). Indeks Literasi Eksyar 2024 berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia juga meningkat menjadi 42,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 28,01 persen.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, Bank Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan eksyar melalui bauran kebijakan yang terintegrasi. Pada 2025, kebijakan eksyar akan ditempuh sejalan dengan dukungan Bank Indonesia pada Asta Cita.

“Pertama, penguatan operasi moneter syariah di antaranya dari sisi instrumen, pelaku pasar, dan regulasi untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang dan pasar valas syariah (PUVA), selaras dengan penerbitan Blueprint Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2030 yang juga mencakup pengembangan pasar uang syariah,” ujar Destry dalam keterangan tertulisnya, Minggu 23 Februari 2025.

Lebih lanjut, Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia menjaga kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bank umum syariah untuk mendorong peningkatan likuiditas perbankan syariah, dengan ketentuan masing-masing sebesar 7,5 persen dan 3,5 persen, yang lebih longgar dibandingkan dengan kewajiban bank umum konvensional sebesar 9 persen dan 5 persen. Selain itu, sektor perbankan syariah juga mendapat manfaat dari instrumen Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan industri HVC, berbagai program penguatan ekosistem dijalankan melalui pendampingan, pemberdayaan, dan peningkatan literasi produk halal. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa capaian positif eksyar Indonesia perlu terus dilanjutkan meskipun dihadapkan pada tantangan dan ketidakpastian ekonomi global di 2025. Ekonomi nasional yang diprakirakan tumbuh serta implementasi program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta perumahan menjadi peluang bagi lembaga jasa keuangan syariah untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung perekonomian domestik.

Bisnis Perbankan Syariah

Untuk mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional, OJK mengarahkan kebijakan pada lima aspek peningkatan kapasitas sekaligus keunikan model bisnis perbankan syariah. Hal ini meliputi konsolidasi bank syariah dan penguatan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui proses spin-off agar menghasilkan bank umum syariah dengan kapasitas besar, finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) untuk memperkuat tata kelola syariah, penyusunan pedoman produk perbankan syariah dan pengembangan produk dengan kekhususan syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, serta peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM melalui peningkatan akses dan pendampingan.

Destry menjelaskan, BI juga mengadakan Program Pembiayaan Syariah 2025 yaitu kolaborasi dan sinergi seluruh mitra eksyar nasional guna mendorong linkage pembiayaan syariah, baik komersial maupun sosial. Program ini difokuskan untuk mendorong skema pembiayaan syariah inovatif integrasi komersial-sosial berbasis wakaf, seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dan pembiayaan perumahan di atas tanah wakaf untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema Sukuk Linked Wakaf (SLW).

Rangkaian kegiatan Bulan Pembiayaan Syariah meliputi forum sinergi dan kolaborasi lintas kementerian dan industri jasa keuangan syariah, talkshow produk pembiayaan syariah, kampanye dan promosi produk keuangan syariah, business matching, penjualan produk halal bagi pelaku usaha syariah, serta kesepakatan bisnis dan pembiayaan. Kegiatan ini akan berlangsung hingga pelaksanaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-12 pada Oktober 2025.

Selain itu, Bank Indonesia juga meluncurkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024 yang mengulas capaian dan strategi pengembangan eksyar sepanjang tahun 2024 serta prospek dan arah kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan eksyar di tahun 2025.