Jadi Kepala Otorita IKN, Gaji Basuki Hadimuljono Segini

KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024, diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P Tahun 2024 terkait pengangkatan tersebut.

Berbicara soal gaji dan fasilitas untuk Kepala serta Wakil Kepala Otorita IKN telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Januari 2023. Perpres ini mengatur hak keuangan serta fasilitas tambahan untuk kedua jabatan tersebut.

Dalam peraturan tersebut, Pasal 2 hingga Pasal 5 menjelaskan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN menerima gaji bulanan, tunjangan, serta fasilitas setingkat menteri dan wakil menteri.

Secara rinci, gaji pokok Kepala Otorita IKN tercatat sebesar Rp5.040.000 dengan tunjangan yang mencakup tunjangan keluarga dan beras senilai Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13.608.000, dan tunjangan kinerja mencapai Rp153.422.000, sehingga total penghasilan bulanannya menjadi Rp172.718.840.

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN menerima total penghasilan Rp155.180.670, terdiri dari gaji pokok Rp4.899.300, tunjangan keluarga dan beras Rp634.770, tunjangan jabatan Rp11.566.800, serta tunjangan kinerja Rp138.079.800.

Selain penghasilan tersebut, Kepala dan Wakil Kepala juga memperoleh fasilitas tambahan berupa dana operasional sebesar Rp178 juta dan Rp145 juta per bulan masing-masing.

Basuki sebelumnya selama dua periode (2014-2024) menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Kabinet Indonesia Maju di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan telah menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Pelantikan Basuki bersamaan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk sisa masa jabatan 2022-2027, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028.

Beberapa waktu lalu Basuki mengungkapkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan dirinya tetap terlibat dalam pembangunan IKN setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR.

“Menurut Pak Sekneg (Sekretaris Negara) dan Pak Jokowi, saya kemungkinan besar akan diminta bergabung di Otorita IKN,” kata Basuki Hadimuljono di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Semasa dirinya masih menjabat sebagai Menteri BUMN, Basuki sempat merangkap jabatan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono.

Dia juga mengungkapkan telah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kelanjutan proyek pembangunan IKN. Katanya, proyek IKN akan dilanjutkan dengan percepatan pembangunan.

“Ketika saya dipanggil Pak Prabowo, beliau mengatakan akan mempercepat,” terang Basuki.

Saat ini, fokus pembangunan IKN adalah infrastruktur lembaga eksekutif, dengan rencana pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, termasuk gedung DPR/MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam dua tahun ke depan. “Targetnya selesai tahun 2026,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan.

Namun, AHY menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek IKN, terutama terkait dengan alokasi anggaran, untuk menghindari terhadinya pemborosan anggaran negara dalam proyek ambisius tersebut.

“Harus diawasi ketat dan disesuaikan, terutama soal anggarannya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,”  kata AHY di Gedung Kementerian PUPR, Rabu, 23 Oktober 2024.

Ia juga menekankan peringatan dari Presiden Prabowo terkait risiko ketidakefesienan. Kata dia, Prabowo mewanti-wanti jangan sampai pembangunan IKN tidak efisien, apalagi kalau sampai ada kebocoran anggaran.

“Sekali lagi penekanan dari bapak Presiden, jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi terjadi kebocoran anggaran,” tegas AHY.

Ketua Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa proyek pembangunan IKN bukanlah satu-satunya prioritas di pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Katanya, Indonesia masih punya segudang proyek strategis lainnya yang menuntut perhatian pemerintah, seperti ketahanan pangan hingga kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

“IKN adalah proyek besar, tapi kita juga tahu ada banyak proyek strategis nasional lainnya yang perlu diperhatikan sama besarnya. Jadi, timeline pembangunan IKN harus terus disesuaikan,” ujar AHY.

Kendati demikian, AHY menyebut bahwa pembangunan di IKN telah mengalami kemajuan, terutama untuk gedung lembaga eksekutif seperti Istana Negara yang baru saja diresmikan oleh Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan untuk pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif, AHY menyebutkan, bahwa masih jauh dari kata selesai. Katanya, pembangunan gedung dua lembaga ini menjadi prioritas sebelum melanjutkan pembangunan-pembangunan untuk lembaga atau fungsi lainnya, pusat perekonomian atau bisnis.

“Bagaimana kelanjutan dari pembangunan IKN ? Saat ini lebih memprioritaskan untuk menghadirkan gedung legislatif dan yudikatif. Gedung parlemennya harus siap termasuk juga untuk lembaga judikatif,” tuturnya.

AHY mengatakan, apa yang dilakukannya sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

“Ini yang saya dengar langsung arahan dari bapak Presiden Prabowo Subianto, ke depannya mengutamakan gedung legislatif dan yudikatif, sebelum dikembangkan atau membangun gedung-gedung pemerintahan lainnya, atau bahkan pusat bisnis,” pungkas AHY. (*)