Kunci Ekonomi Hijau: Investasi Energi Terbarukan dan Kendaraan Listrik

KABARBURSA.COM - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menekankan bahwa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan adalah langkah krusial yang harus segera diambil oleh Indonesia.

Langkah ini bukan hanya soal kebutuhan energi, tetapi juga menjadi strategi penting untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target ekonomi hijau.

"Transisi menuju energi terbarukan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ini bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan dukungan bagi pembangunan berkelanjutan. Agar tercapai, strategi ekonomi Indonesia ke depan perlu berbasis pada proteksi lingkungan dan investasi ramah lingkungan," ujar Bisman kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Bisman menjelaskan, langkah awal menuju ekonomi hijau harus dimulai dengan kebijakan yang tegas, termasuk kebijakan yang mendukung investasi pada energi terbarukan dan konservasi energi.

Ia menyoroti perlunya percepatan peralihan dari energi fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan melalui penyusunan kebijakan yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses ini, percepatan pengembangan energi terbarukan perlu diiringi dengan kerangka hukum yang kuat. Bisman menyoroti pentingnya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang saat ini tengah dibahas di DPR.

“Dengan dukungan undang-undang, pengembangan energi terbarukan akan lebih terarah dan mendapat dorongan lebih besar dari sisi regulasi,” jelasnya.

Selain sektor energi, Bisman juga menilai bahwa sektor otomotif, khususnya industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV), serta sektor pembangkit listrik berpotensi besar dalam mendukung ekonomi hijau di Indonesia.

Menurutnya, industri ini dapat berkontribusi signifikan dalam menekan emisi karbon sekaligus membuka lapangan kerja baru.

"Industri EV dan pembangkit listrik menjadi sektor-sektor yang paling strategis untuk mendukung ekonomi hijau. Potensinya tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan. Dengan fokus yang tepat, kedua sektor ini dapat membantu Indonesia bertransformasi menjadi negara yang lebih ramah lingkungan,” tutup Bisman.

Target Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menyatakan akan fokus menggenjot investasi berkelanjutan atau investasi hijau guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen. Target ekonomi ini merupakan ambisi dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menginginkan Indonesia bisa keuar dari kutukan ekonomi lima persen.

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan investasi menjadi faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. “Semua pihak harus menjalankan langkah-langkah berkelanjutan,” kata Rosan dalam forum CEO Kompas 100 di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Jumat, 11 Oktober 2024.

Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran ini menambahkan, perusahaan global kini semakin selektif memilih lokasi investasi. Tak hanya infrastruktur yang memadai, mereka juga mencari komitmen negara terhadap keberlanjutan. Ia mencontohkan Sembcorp, perusahaan energi terbarukan asal Singapura, yang sangat tertarik dengan kawasan industri berbasis energi hijau di Indonesia.

Rosan mengatakan Sembcorp sudah mengembangkan 13 kawasan industri hijau di Vietnam dan akan meningkat menjadi 18 kawasan tahun ini. Pemerintah, kata Rosan, pun bertekad menarik investasi serupa ke Indonesia untuk mendukung pengembangan kawasan industri energi bersih.

“Apabila kita mau bicara manufaktur kendaraan listrik, mobil listrik, dan baterai kendaraan listrik. Mereka juga menuntut power-nya, tenaganya dari energi bersih,” tegas Rosan.

Selain itu, Rosan mengatakan Sembcorp juga tertarik memasuki sektor pusat data, asalkan basis energinya bersih. Rosan pun memastikan pemerintah akan terus mendorong pengembangan kawasan industri berbasis energi hijau di Indonesia.

Energi Terbarukan Kunci Ekonomi 8 Persen

Percepatan investasi berkelanjutan yang diusung oleh pemerintah tidak hanya sejalan dengan kebutuhan global akan energi bersih, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai delapan persen. Institute for Essential Services Reform (IESR), menilai bahwa pengembangan sektor energi hijau akan memainkan peran krusial dalam mendukung target delapan, terutama melalui transisi energi yang lebih cepat dan terarah.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan percepatan transisi energi sangat penting untuk memenuhi komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Persetujuan Paris demi membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celcius. Menurut Fabby, potensi pertumbuhan ekonomi dari transisi energi dapat dicapai melalui tiga jalur utama.

“Pertama, dengan diversifikasi industri energi bersih, yang mencakup pengembangan industri energi terbarukan seperti sel surya, turbin angin, dan komponen mobil listrik. Kedua, pembangunan infrastruktur hijau yang menarik investasi, misalnya transmisi, jaringan pintar, dan penyimpanan energi. Ketiga, inisiatif ekowisata yang ramah lingkungan, seperti Bali Net Zero Emission 2045 yang dapat menambah daya tarik pariwisata Bali,” kata Fabby dalam Webinar Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, Kamis, 10 Oktober 2024.

Fabby juga mengajak pemerintah melakukan reformasi kebijakan guna membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan. Menurutnya, reformasi pertama adalah penghapusan subsidi energi fosil dan penetapan harga karbon. Langkah ini penting untuk memastikan energi terbarukan bisa bersaing di pasar.

Reformasi kedua adalah pembiayaan infrastruktur melalui instrumen dana publik, seperti green bond dan blended finance. Ketiga, pentingnya membangun kemitraan internasional dengan negara-negara yang menguasai teknologi energi bersih untuk alih teknologi dan pendanaan proyek.

Selain itu, Fabby menegaskan transisi energi harus dilakukan secara adil dan inklusif sehingga bisa mempersempit kesenjangan ekonomi di masyarakat. “Manfaat transisi energi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Fabby.

Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica, juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon. “Pemerintah perlu mengalokasikan belanja untuk program modal badan usaha terkait energi terbarukan dan ekonomi hijau,” ujar Martha.(*)