Subsidi BBM bakal Dicabut, Dialihkan ke BLT Angsuran Rumah?

KABARBURSA.COM - Pemerintah berencana mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk dialokasikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan untuk angsuran rumah.

Sebelumnya, total subsidi yang berkaitan dengan BBM, elpiji, dan sektor lainnya mencapai Rp296 triliun.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Santoso menjelaskan bahwa sebagian dari dana tersebut akan digunakan untuk langsung membantu masyarakat dalam bentuk angsuran rumah.

“Pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran tambahan untuk pembangunan 2 juta rumah. Sebagian dari subsidi BBM, elpiji, dan lainnya akan ditransformasikan kepada rakyat langsung dalam bentuk angsuran,” kata Joko saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Dia jelaskan, perubahan alokasi subsidi ini akan tetap menggunakan pendekatan bisnis, khususnya terkait dengan subsidi bahan bakar seperti elpiji, bensin, dan gas.

“Akan ada perubahan alokasi subsidi bahan bakar. Subsidi untuk elpiji, bensin, dan gas akan ditinjau ulang,” terangnya.

Menurut Joko, subsidi bensin saat ini dianggap tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah berencana untuk mentransformasi dana subsidi BBM menjadi bantuan langsung untuk masyarakat.

“Bensin saat ini kurang tepat sasaran. Ini akan ditransformasikan menjadi bantuan langsung untuk membayar angsuran rumah,” jelasnya.

Ia mencatat bahwa subsidi tahunan mencapai sekitar Rp250 triliun, yang mencakup elpiji, solar, dan bensin.

Banyak penerima subsidi BBM merupakan kelompok masyarakat yang mampu, seperti pemilik mobil, yang rata-rata menerima subsidi antara Rp600 sampai dengan Rp800 per kendaraan.

“Penerima subsidi itu berarti adalah orang yang mampu, karena mereka memiliki mobil. Ini yang akan ditransformasikan,” ungkap Joko.

Dia menekankan pentingnya melakukan “subsidize facelift” untuk memastikan dana subsidi lebih tepat sasaran.

“Ini adalah istilah yang digunakan REI untuk merujuk pada perbaikan alokasi subsidi,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan rumah tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh berbagai entitas bisnis seperti pengembang, BUMDes, koperasi, dan entitas baru. REI berupaya mendukung kesuksesan pembangunan melalui pelatihan, karena proses pembangunan rumah memerlukan keahlian khusus.

“REI memiliki badan diklat dan ingin memberikan kontribusi kepada negara untuk melaksanakan proyek ini,” jelasnya.

Program pembangunan rumah ini akan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk mereka yang memiliki tanah namun belum memiliki rumah.

“Pendekatannya adalah kepada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau kepada pemilik tanah yang belum memiliki rumah,” kata Joko.

Anggaran Bangun 3 Juta Rumah hanya Rp5,07 Triliun

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya hanya diberi anggaran Rp5,07 triliun saja untuk membangun 3 juta rumah pada 2025.

“Anggarannya Rp5 triliun. Dari anggaran sebesar itu kita breakdown. Kami akan menerapkan keterbukaan publik,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Dia pun membandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp14,68 triliun, tapi hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat sekitar 200.000 unit saja.

“Tahun 2024 anggaran yang diberikan Rp14 triliun, tapi yang berhasil dibangun 200.000 unit rumah. Itu anggaran Rp14 triliun loh,” ujarnya.

Meski begitu, Maruarar tetap yakin bahwa program pembangunan 3 juta rumah direalisasikan dengan baik. Pada tahap awal, akan dibangun rumah susun (rusun) dengan anggaran Rp3,53 triliun.

Rincian pembangunan rusun ini mencakup penyediaan hunian vertikal untuk TNI/Polri, dan ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, melanjutkan pembangunan 44 unit rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak IKN, serta renovasi 10 tower rusun di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Sedangkan alokasi untuk pengadaan rumah swadaya ditetapkan sebesar Rp747 miliar, yang akan mendukung pembangunan rumah melalui skema Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) dan diimplementasikan melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit,” papar Ara, panggilan akrabnya.

Selanjutnya adalah, mengalokasikan untuk pembangunan ‘Rumah Khusus’ sebesar Rp105 miliar. Lalu, untuk Rumah Umum dan komersil sebesar Rp121 miliar.

“Untuk manajemen dan teknis lainnya sebesar Rp575 miliar,” tuturnya.

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menekankan pentingnya sektor perumahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut dia, berkaca dari pengalaman beberapa negara di dunia, seperti Korea Selatan, Jepang, dan China menunjukkan bahwa sektor perumahan memainkan peran vital dalam menggerakkan roda ekonomi.

“Di China saya hitung selama 35 tahun tidak henti-hentinya melakukan pembangunan hingga 2017 dimana 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut,” kata Hashim usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Senin  28 Oktober 2024.

Lalu dia memperkirakan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah akan membutuhkan sekitar tiga juta ton besi baja, dan diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha dalam negeri untuk mendirikan pabrik-pabrik besi baja.

“Ini seharusnya mendorong pengusaha kita membangun pabrik-pabrik besi baja,” ujar Hashim.

Tak hanya itu, program pembangunan rumah juga membutuhkan bahan-bahan lainnya seperti aluminium, kayu, hingga infrastruktur telekomunikasi. Hashim menegaskan, seluruhnya itu dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena itu tadi saya sampaikan kepada Kementerian Perumahan, ini suatu kementerian strategis,” ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Lanjut Hashim, penting bagi pemerintah untuk melihat sektor perumahan sebagai elemen strategis dalam pemerataan ekonomi.

Ia bahkan mengusulkan agar dibuat program secara besar-besaran untuk membangun perumahan di pedesaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

“Kami ingin membangun negeri ini untuk rakyat sebanyak-banyaknya, bukan hanya untuk segelintir kalangan,” ucapnya.

Menurut Hashim, dengan meningkatkan program perumahan yang merata, Indonesia dapat mengangkat 4,4 juta keluarga dari garis kemiskinan.

Kata Hashim lagi, bahwa program dua juta unit perumahan setiap tahun di pedesaan diharapkan dapat memberikan aset berharga bagi jutaan rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah dan tanah layak huni. Dia menyebut, program pembangunan 3 juta rumah ini selaras dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam mengentaskan kemiskinan.

“2 juta program setiap tahun di pedesaan dan 1 juta di perkotaan akan memberikan suatu harta bagi jutaan rakyat kita yang belum memiliki harta berupa rumah tanah rumah layak huni,” jelas dia.

Hashim pun mengingatkan bahwa berdasarkan arahan Prabowo, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman fokus menyediakan papan (rumah) bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara kementerian lainnya berperan dalam menyediakan kebutuhan sandang dan pangan.

“ini arahnya Bapak Presiden Prabowo, bahwa Kementerian Perumahan memberikan papan, kementerinan lain sediakan sandang dan pangan,” pungkas Hashim. (*)