Sri Mulyani Atur Kantor Baru untuk Kementerian di Kabinet Prabowo

KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang sibuk menata lokasi kantor untuk kementerian dan lembaga baru yang dibentuk di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan bertambahnya jumlah kementerian dari 34 menjadi 48, penyesuaian gedung dan ruang kerja menjadi hal yang mendesak.

Salah satu fokus utama rapat adalah penataan kembali status Barang Milik Negara (BMN) untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan kebijakan pemerintahan baru. Sri Mulyani menekankan pentingnya penggunaan aset yang idle atau gedung-gedung yang belum digunakan agar tetap sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi anggaran artinya agar negara bisa menghemat.

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," ungkap dia dikutip di Jakarta Jumat 25 Oktober 2024.

Adapun untuk mendukung penataan ini, Kementerian Keuangan menggelar Rapat Koordinasi mengenai Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024–2025, serta penataan Barang Milik Negara.

Diketahui, acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Keuangan, para Direktur Jenderal, serta 84 sekretaris jenderal dan kepala biro perencanaan dari berbagai kementerian dan lembaga.

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) untuk kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan akibat penambahan atau pemisahan tugas.

Ia meminta agar pejabat baru segera ditunjuk, terutama yang memiliki wewenang dalam penggunaan sumber daya internal, baik anggaran maupun fasilitas kantor.

"Pejabat baru atau Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama Pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L," kata dia.

Di samping itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan  bahwa rapat ini menjadi sangat strategis karena menentukan bagaimana ide-ide dan visi misi pemerintah baru dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan berkualitas, serta tetap akuntabel.

Penataan sumber daya, termasuk anggaran dan BMN, harus dilakukan secara efektif agar program-program baru kabinet bisa berjalan sesuai harapan.

"rapat koordinasi hari ini menjadi

sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada," tambah Sri Mulyani.

Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan melakukan restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk sisa Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

Sri Mulyani mengatakan, langkah ini dilakukan sejalan dengan perubahan, serta munculnya kementerian/lebaga baru dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kementerian/Lembaga saat ini yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kita berupaya agar program-program dari Presiden dan Wakil Presiden bisa segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati yang dikutip, Kamis, 24 Oktober 2024.

Oleh sebab itu, ia meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Mantan Direktur Bank Dunia (World Bank) ini menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan bersinergi dengan Bappenas dan KemenPAN-RB agar restrukturisasi Kementerian/Lembaga bisa dilaksanakan dengan baik.

“Terima kasih kepada seluruh perwakilan K/L yang telah hadir. Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran terbuka. Kita mengabdi untuk membangun Indonesia agar kuat, maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” ucapnya.

Kegiatan ini penting dilakukan untuk menyelaraskan program-program baru dengan visi kepemimpinan nasional. Selain itu, turut dibahas juga penataan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga.

Diketahui, jumlah Kementerian Koordinator (Kemenko) pada pemerintahan Prabowo-Gibran bertambah dari empat menjadi tujuh, sementara jumlah Kementerian meningkat dari 34 menjadi 48. Selain itu, ada tambahan lembaga dan badan baru yang baru ditetapkan kemarin.