Gerindra Buka Suara soal 46 Kementerian Prabowo

KABARBURSA.COM - Berdasarkan susunan alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 yang beredar, tercantum sekitar 46 kementerian baru di pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Adapun dalam surat tersebut, memuat penambahan komisi kerja DPR RI dari awal berjumlah 11 menjadi 13.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tak menampik angka tersebut. Akan tetapi, dia belum dapat memastikan jumlah kabinet kerja di pemerintahan Prabowo kelak. Hingga saat ini, kata dia, penyusunan kabinet masih dalam tahap finalisasi.

“Jadi begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46 kementerian),” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2024.

Dasco juga mengaku, susunan kabinet yang digodok berdasarkan optimalisasi fungsi kerja kementerian. Dengan optimalisasi tersebut, dia menilai manfaat kerja kementerian bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat, sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu asa cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian,” ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI itu menyebut, pembentukan komisi dan AKD akan segera dirampungkan sebelum pemerintahan Prabowo resmi dilantik. Dia menilai, finalisasi jumlah komisi penting untuk mengoptimalisasi kerja lembaga legislatif dan pengawasan.

“Nah sehingga begitu pemerintahan terbentuk, kita akan melakukan fungsi-fungsi tersebut, terutama terhadap kementerian yang baru, melakukan komunikasi-komunikasi tentang anggaran misalnya dan lain-lain,” ungkapnya.

Lebih jauh, Dasco juga menyebut, pada Senin, 14 Oktober 2024 mendatang, DPR RI akan menggelar rapat bersama Pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) untuk melakukan finalisasi jumlah komisi dan AKD.

“Sehingga nanti diharapkan Senin pada saat Rapim dan Bamus itu sudah mendekati fix, dan apabila kemudian masih ada 1, 2 atau 3 yang terkoreksi dalam Rapim dan Bamus itu nanti akan disampaikan bahwa itu akan menyusul kemudian,” tutupnya.

13 Komisi dan 46 Kementerian

Diberitakan sebelumnya, Beredar susunan sementara AKD atau komisi kerja DPR RI yang memuat perubahan mitra kerja hingga penambahan komisi. Dari periode 2019-2024 berjumlah 11 menjadi 13 komisi berdasarkan susunan yang beredar.

Dari 13 susunan komisi, terdapat satu badan yang bermitra kerja dengan sejumlah kementerian koordinator, yaitu Badan Anggaran (Banggar). Adapun kementerian koordinator tersebut bertambah dari periode 2019-2024 sebanyak tiga, menjadi lima kementerian koordinator.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengaku akan menggelar rapat paripurna pada Selasa, 15 Oktober 2024, mendatang. Adapun rapat paripurna tersebut akan membentuk komisi kerja DPR RI.

Kendati begitu, Adies tidak menyebut jumlah komisi yang telah difinalisasi fraksi-fraksi di DPR RI. Dia sendiri berharap, finalisasi komisi kerja DPR RI bisa ditetapkan melalui rapat paripurna mendatang.

“Ya, mudah-mudahan. Ini kalau di sana finalisasi berarti insyaAllah selasa sudah bisa,” kata Adies dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Jumat 11 Oktober 2024.

Lebih jauh, Legislator Partai Golkar itu mengaku pihaknya siap ditempatkan pada komisi apapun. Seandainya ada penambahan komisi sebagaimana jumlah yang beredar, dia mengaku Partai Golkar siap menerima posisi tersebut.

“Kita siapkan saja. Kita kan alternatif, mau 11 komisi kita siap, mau 12 komisi siap, mau 13 komisi siap, mau 14 komisi siap. Pokoknya kita siapkan sampai 15 komisi pun kita siap,” tutupnya.

Adapun berikut nomenklatur mitra AKD berdasarkan surat yang beredar;

Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika)

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur)

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III (Penegakan Hukum)

1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan)

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan)

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI (Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha)

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII (Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi)

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif / Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak)

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAΙ)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

KOMISI IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial)

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X (Pendidikan, Olahraga, dan Riset)

1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan)

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan danLembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Pembangunan (BPKP)
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII (Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi)

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII (Hukum dan HAM)

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan (*)