Rakyat Menjerit saat Mendengar Anggota DPR Minta Tunjangan Rumah

KABARBURSA.COM - Rencana pemberian tunjangan rumah bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menuai kritik dari masyarakat. Warga menjerit hingga merasa keberatan dengan wacana wakil rakyat tersebut.

Seorang pengemudi ojek online (ojol), Andika (37), mengatakan bahwa anggota DPR RI sudah menerima gaji hingga berbagai tunjangan dan fasilitas yang besar. "Ya janganlah, kan mereka udah dapet fasilitas. Udah dapet angsuran ini itu kan," ujarnya yang ditemui Kabarbursa.com di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, 10 Oktober 2024.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan perhatian dari pemerintah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal ataupun outsourcing. "Kalau rakyat kan belum, apalagi kayak saya nih, ojek online, atau kalian-kalian yang outsourcing. Itu yang lebih perlu diperhatikan," tambahnya.

Andika menilai, tunjangan para anggota DPR RI sangat besar. Sementara pekerja informal menghadapi keterbatasan fasilitas serta masih jauh dari kesejahteraan.

"Tunjangan DPR sudah gede, apalagi ya kan. Kalau kita-kita ini, ya masih minim lah fasilitasnya," ujarnya dengan nada prihatin.

Kritik ini mencerminkan keresahan masyarakat bawah yang merasa kurang diperhatikan, sedangkan wakil rakyat dianggap menikmati berbagai tunjangan yang semakin memperbesar kesenjangan.

Sementara terpisah, salah seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki pekerjaan menilai, wacana tersebut berlebihan jika sampai dilaksanakan, mengingat kondisi masyarakat yang masih sulit mendapatkan hunian terjangkau dan layak.

"Kalo saya sih enggak setuju, karena menurut saya terlalu berlebihan. Di tengah kondisi rakyat yang saat ini susah dapat hunian terjangkau dan accessible," ujar Uca (29) saat ditemui Kabarbursa.com di Jakarta Selatan.

Ia menambahkan, untuk mendapatkan hunian yang tidak layak sekalipun, masyarakat harus berjuang keras, belum tentu mampu meskipun dengan cara mencicil. Akses yang kurang terjangkau serta sarana transportasi kurang memadai masih luput dari perhatian pemerintah.

"Misalnya, untuk dapat hunian di Cibitung dengan harus menempuh 2,5-3 jam perjalanan ke Jakarta naik KRL, perumahannya pun nggak layak-layak amat. Sistem drainase buruk, rawan banjir. Rakyat belum tentu mampu, bahkan sekalipun dicicil barengan sama suami istri yang sama-sama kerja dan punya anak dengan gaji UMR," jelasnya.

Kritik tersebut menggambarkan betapa sulitnya masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki hunian layak, sementara anggota DPR justru mendapatkan tunjangan rumah yang dinilai berlebihan. "Di saat rakyat harus berjuang keras hanya untuk hunian yang sederhana, tunjangan rumah DPR justru terlihat tidak relevan dengan situasi yang dihadapi mayoritas rakyat," tambahnya.

Menurutnya, kebijakan seperti ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga yang harus berjuang dengan pendapatan pas-pasan.

Tunjangan Perumahan DPR Bisa Naik

Sementara sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan tunjangan  perumahan DPR RI periode 2024-2029 masih dalam tahap kajian.

Ia menjelaskan, pihak Sekretariat Jenderal tengah melakukan survei untuk menilai harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.

“Kami sedang meneliti besaran harga sewa rumah di sekitar Senayan, Semanggi, dan Kebayoran, bahkan beberapa titik di Jabotabek. Tujuannya, kami ingin mendapatkan angka yang realistis, bukan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah,” ujar Indra.

Indra mengatakan nantinya Sekretariat Jenderal DPR RI akan bekerja sama dengan pihak penilai (appraisal) untuk menentukan besaran harga sewa di wilayah tersebut. “Harga sewa rumah di daerah ini sangat fluktuatif, jadi kami perlu berhati-hati dalam menetapkan angka yang tepat,” ujarnya.

Menurut Indra, tunjangan perumahan ini akan dimasukkan dalam komponen gaji bulanan anggota DPR RI periode 2024-2029. Sekretariat Jenderal DPR pun membuka peluang tunjangan akan mengalami kenaikan karena bergantung pada perkembangan pasar properti.

“Setiap tahun akan kami evaluasi karena harga sewa di Jakarta selalu berubah mengikuti mekanisme pasar,” jelas Indra.

Selain itu, Indra masih menunggu terbentuknya susunan pimpinan dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI untuk membahas besaran tunjangan ini lebih lanjut. “Jumlah pastinya belum diputuskan. Setelah BURT terbentuk, kami akan membahasnya lebih dalam,” katanya.

Tak Ada Lagi Rumah Jabatan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya mengatakan anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapat fasilitas rumah jabatan. Sebagai gantinya, mereka akan menerima tunjangan perumahan selama masa jabatan.

Dasco menuturkan, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai penyediaan rumah dinas, termasuk untuk para pimpinan DPR. “Sampai sekarang saya belum menerima kabar soal rumah dinas pimpinan,” kata Dasco.

Ia mengonfirmasi dirinya telah mengembalikan rumah dinas pimpinan beserta fasilitasnya kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dan kini tinggal di rumah pribadi. “Saya sudah mengembalikan dan sekarang tinggal di rumah sendiri,” katanya.

Mengenai tunjangan perumahan bagi anggota, Dasco menyebut hal itu akan segera dibahas dalam waktu dekat. “Mungkin tunjangan dan hal lain baru akan dibahas minggu depan,” ujarnya. Dasco menambahkan, rapat baru akan digelar setelah agenda pemilihan pimpinan DPR dan MPR selesai. (*)