KABARBURSA.COM - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, berhasil menempati peringkat ke-47 dalam daftar Fortune’s Most Powerful Women 2024. Posisi ini meningkat dari peringkat 67 pada tahun sebelumnya dan dinilai berkat peran penting Nicke dalam memimpin Pertamina mencapai sejumlah pencapaian bisnis.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan penilaian dari media internasional tersebut menunjukkan kemampuan Nicke sebagai salah satu pemimpin bisnis perempuan di dunia. "Di bawah kepemimpinan Nicke, Pertamina telah mencatat berbagai pencapaian signifikan," kata Fadjar dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Fadjar mengatakan Nicke mengapresiasi dukungan seluruh karyawan Pertamina berperan besar dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan di berbagai sektor.
Selama masa kepemimpinan Nicke, Pertamina mengadopsi berbagai inovasi, termasuk transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Perusahaan juga fokus pada pengembangan energi terbarukan seperti geothermal, biofuel, dan tenaga surya, sebagai bagian dari upaya mencapai target Net Zero Emission pemerintah.
Selain itu, Pertamina memperluas bisnisnya ke kancah internasional melalui program Bring The Barrels Home yang bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional. Pada akhir 2023, Pertamina mencatatkan laba sebesar USD4,77 miliar atau sekitar Rp72,7 triliun, naik 17 persen dibandingkan tahun 2022.
Nicke Widyawati yang memimpin transformasi Pertamina menuju energi bersih sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim dengan terus mendorong inovasi di sektor energi. Salah satu wujud keseriusan Pertamina dalam mencapai target Net Zero Emission adalah melalui implementasi teknologi penangkapan, transportasi, dan penyimpanan karbon. Hal ini terlihat dari langkah PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang telah siap mengadopsi teknologi tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung target emisi nol bersih yang ditetapkan pemerintah pada 2060.
Keseriusan ini semakin nyata setelah PHE ONWJ menandatangani Perjanjian Studi Bersama (Joint Study Agreement/JSA) dengan Posco International di sela-sela Forum Keberlanjutan Internasional Indonesia (ISF) 2024.
“Penandatanganan JSA ini diharapkan memperkuat langkah PT Pertamina (Persero) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mencapai target emisi nol bersih,” ujar General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
Cakupan dari JSA ini mencakup studi yang akan dilakukan oleh Posco International guna mengidentifikasi lokasi penyimpanan CO2 di area lepas pantai ONWJ. Lokasi penyimpanan ini terletak di saline aquifer atau lapisan yang mengandung air asin, dengan potensi pengembangan ke area reservoir yang telah berhenti beroperasi.
Pemilihan wilayah kerja PHE ONWJ sebagai lokasi penyimpanan karbon didasarkan pada kedekatan geografisnya dengan fasilitas Posco International di Cilegon, Banten.
Dalam periode JSA yang berlangsung selama dua tahun, dijabarkan rencana transportasi CO2 dari sumber emisi ke lokasi penyimpanan menggunakan berbagai metode. Studi juga melibatkan teknologi penangkapan karbon yang relevan dan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya.
Selain PHE ONWJ, perjanjian ini juga melibatkan Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina International Shipping (PIS), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN), dan PT Pertamina Power Indonesia (PPI).
Merujuk pada laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB pada 2021, saat ini bumi mengalami suhu terpanas sepanjang sejarah. Kondisi iniberdampak buruk pada keseimbangan ekologis di berbagai wilayah. Seba itu, diperlukan langkah global bersama untuk menekan emisi gas rumah kaca serta beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Sebagai komitmen, PT Pertamina (Persero) secara konsisten menerapkan strategi pertumbuhan ganda. Di satu sisi, perusahaan tetap mendukung ketahanan energi nasional, sementara di sisi lain, perseroan juga bertanggung jawab mengembangkan energi baru dan terbarukan yang rendah emisi karbon.
Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina, anak usaha PT Pertamina Hulu Energi, mengelola operasional di wilayah kerja minyak dan gas, termasuk PHE ONWJ, PHE OSES, dan Pertamina EP Jawa Barat, dengan cakupan wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bangka Belitung, serta Jawa Barat.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 912 juta ton CO2, atau sekitar 32 persen, pada tahun 2030 melalui Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC). Dalam sektor energi, pemerintah menetapkan pengurangan emisi hingga 358 juta ton CO2 pada tahun yang sama.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, menjelaskan sejumlah strategi pemerintah untuk mencapai target tersebut. Salah satu langkahnya adalah melalui perdagangan karbon di sektor ESDM, yang telah dimulai sejak awal tahun ini.
“Indonesia sudah membentuk pasar perdagangan karbon, regulasinya sudah rampung, transaksi sudah berjalan,” ujarnya dalam acara Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024 di Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023 lalu.
Selain itu, Dadan mengatakan pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden terkait teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS). Saat ini, terdapat 15 proyek CCS/CCUS yang sedang dalam tahap persiapan, dengan delapan di antaranya ditargetkan beroperasi sebelum 2030. Indonesia dinilai memimpin di Asia Tenggara dalam pengelolaan karbon di industri minyak dan gas, dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 mencapai 570 gigaton di 20 cekungan migas.
“ESDM akan memimpin di tingkat ASEAN dalam teknologi CCS untuk sektor migas karena kita memiliki potensi dan regulasi yang mendukung,” kata Dadan.
Pemerintah juga telah memulai hilirisasi blue ammonia, sebagai bagian dari transisi energi menuju emisi rendah. Uji coba pemanfaatan ammonia sebagai cofiring di PLTU sudah dilakukan, dan produksi hidrogen juga telah dimulai di PLTGU Muara Karang.
Dadan menekankan pemerintah juga memantau perkembangan hilirisasi mineral, khususnya dalam menyelesaikan pembangunan smelter yang merupakan kunci dalam penyimpanan energi. Pemerintah juga mendorong pertumbuhan kendaraan listrik melalui insentif, termasuk pengurangan PPN 10 persen untuk mobil listrik dan subsidi Rp10 juta untuk konversi sepeda motor listrik.(*)
Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau instruksi untuk membeli atau menjual saham. Segala bentuk analisis dan rekomendasi saham sepenuhnya berasal dari pihak analis atau sekuritas yang bersangkutan. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi, kerugian, atau keuntungan yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab investor. Investor diharapkan melakukan riset independen dan mempertimbangkan risiko dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi.