KABARBURSA.COM - Rio Alexander Jeremia Dondokambey, putra Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 pada Selasa, 1 Oktober 2024. Rio yang merupakan politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Utara dengan perolehan suara sebanyak 194.209.
Ayah Rio, Olly Dondokambey, merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ini, Olly menjabat sebagai Bendahara Umum di partai yang memenangkan suara terbanyak di parlemen tersebut.
Selain meniti karir politik di Senayan, Rio juga memiliki catatan menarik perihal harta kekayaannya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 12 September 2024, Rio melaporkan total kekayaan sebesar Rp34,91 miliar.
Harta kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset, di antaranya:
Rio, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pemuda Sinode GMIM periode 2022-2027, tidak melaporkan adanya utang, sehingga total kekayaannya mencapai Rp34,91 miliar.
Usai dilantik sebagai anggota DPR RI, Rio menyatakan dukungannya terhadap aksi demonstrasi. Menurutnya, demonstrasi adalah salah satu cara rakyat menyampaikan aspirasi mereka. "Demo itu perlu, karena kalau nggak ada, kita nggak tahu dari siapa aspirasi itu datang," kata Rio.
Rio mengaku berkomitmen untuk mendengar aspirasi masyarakat melalui media sosial. "Kita tahu, di kolom komentar saja sudah banyak aspirasi dari masyarakat. Jadi, saya dan tim saya akan aktif memantau lewat platform media sosial," ujar politisi berusia 28 tahun tersebut.
Rio Dondokambey yang baru dilantik sebagai anggota DPR RI menyatakan dukungannya terhadap aksi demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyaluran aspirasi rakyat. Sebagai politisi muda, dia juga berkomitmen untuk memanfaatkan media sosial dalam menyerap masukan masyarakat.
Namun, meski semangat memperjuangkan aspirasi melalui berbagai kanal semakin kuat, kinerja DPR dalam hal pengawasan terhadap pemerintah sering kali dinilai kurang optimal, terlebih dengan adanya rencana penambahan kementerian yang berpotensi menambah komisi baru di DPR.
Lucius mengatakan UU Kementerian Negara yang baru memungkinkan penambahan jumlah kabinet kerja di pemerintahan 2024-2029. Dia menilai, hal tersebut juga membuka peluang penambahan komisi kerja di DPR yang diketahui menjadi mitra kerja pemerintah.
“Jadi dengan tanpa batas jumlah kementerian ini peluang DPR juga akan menambah jumlah komisi itu menjadi sangat terbuka karena prinsipnya komisi-komisi di DPR itu dalam pekerjaannya sehari-hari akan langsung berurusan dengan kementerian yang ada di pemerintah,” kata Lucius saat dihubungi KabarBursa.com, Kamis, 26 September 2024.
Penambahan porsi kabinet di periode pemerintahan Prabowo Subianto ini akan menambah beban kerja komisi-komisi di DPR. Lucius pun berujar, opsi penambahan porsi komisi juga diperlukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang selama ini berjalan cukup memble.
“Dengan sedikit kementerian dan sedikit mitra kerja selama ini saja pengawasan yang dilakukan di DPR cukup memble apalagi kemudian kalau satu komisi diberikan beban dengan banyak kementerian,” jelasnya.
Lucius menilai penambahan porsi komisi DPR RI juga menjadi salah satu harapan bagi fraksi-fraksi partai politik. Pasalnya, penambahan porsi komisi memberikan ruang bagi partai politik mendistribusikan jatah bagi pimpinan.
“Karena ini adalah harapan semua fraksi, harapan semua partai, ya maka tinggal menunggu waktu saja kalau presiden misalnya membuat tambahan jumlah kementerian lebih banyak dari yang ada sekarang ini. Itu artinya otomatis direspon oleh DPR dengan tambahan jumlah komisi,” katanya.
Mahkamah Agung sebelumnya resmi melantik 580 anggota DPR RI di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Adapun pelantikan di periode 2024-2029 lebih banyak secara jumlah dibandingkan periode 2019-2024, yakni sebanyak 575 anggota DPR RI.
Dari delapan fraksi, PDIP belum mengumumkan susunan struktur kepengurusan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang I tahun 2024-2025 periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Kendati begitu, Fraksi PDI-Perjuangan sendiri telah diumumkan berjumlah 110 anggota.
“Perihal ketua, sekretaris, bendahara, dan susunan fraksi akan kami serahkan ke pimpinan dalam waktu yang secepatnya,” kata Juru Bicara Partai PDIP dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.
Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakilkan Saleh Partaonan Daulay juga menyebut partainya akan menyerahkan susunan pimpinan fraksi kepada Ketua DPR RI terpilih. Adapun PAN sendiri menugaskan dirinya dan Eko Hendro Purnomo, dan Nazaruddin Dek Gam untuk berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI.
“Dan berkenaan dengan struktur kepengurusan fraksi partai amanat nasional akan kami serahkan kepada pimpinan terpilih nanti dalam waktu yang sangat secepat-cepatnya,” jelasnya.
Adapun 6 fraksi partai politik yang telah menyerahkan susunan kepengurusan di antaranya: