Waskita Target Rp20 Triliun NKB di Tahun 2024

KABARBURSA.COM - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berambisi mengukir prestasi dengan menetapkan target Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp 20 triliun pada tahun mendatang. Ermy Puspa Yunita, SVP Corporate Secretary Waskita, mengungkapkan bahwa hingga November 2023, perseroan telah mengamankan NKB senilai Rp 14,4 triliun.

"Perseroan optimistis menghadapi 2024 dengan langkah-langkah strategis untuk mengejar capaian NKB hingga Rp 20 triliun secara konsolidasi," ungkap Ermy dalam pernyataan resmi Waskita Karya.

Berdasarkan distribusi kepemilikan proyek, Ermy menjelaskan bahwa NKB masih didominasi oleh proyek pemerintah sebanyak 62 persen, diikuti oleh proyek BUMN/BUMD sebanyak 22 persen, pengembangan usaha sebanyak 15 persen, dan swasta sebanyak 1 persen.

Secara rinci, segmentasi jenis proyek menunjukkan konektivitas infrastruktur memegang peran utama dengan 54 persen, sumber daya air 15 persen, gedung 17 persen, EPC 1 persen, dan anak usaha 14 persen.

Waskita Karya saat ini tengah berfokus pada penyelesaian proyek-proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional yang tengah berlangsung. "Perseroan saat ini tengah mengerjakan 90 proyek berkelanjutan dengan nilai kontrak total mencapai Rp 52,7 triliun," terangnya.

Dari segi segmentasi proyek, nilai kontrak tersebut terdiri dari proyek konektivitas infrastruktur sebesar 60 persen, sumber daya air 17 persen, gedung 13 persen, serta EPC dan anak usaha masing-masing sebanyak 10 persen.

Ermy juga mengungkap kontribusi Waskita dalam mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai kontrak mencapai Rp 10,2 triliun, dengan porsi Waskita sebesar Rp 6,7 triliun.

Dalam konteks restrukturisasi, Ermy menyebutkan 8 stream yang akan ditempuh perseroan, termasuk restrukturisasi keuangan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah, partisipasi publik melalui right issue, fasilitas kredit dengan penjaminan pemerintah, Strategic Partnership ruas tol, restrukturisasi anak perusahaan, transformasi bisnis, penyelesaian ruas Tol Sumatera, dan perbaikan tata kelola serta manajemen risiko.