Kemendagri Dan Stakeholder Kesehatan Buat Modul Pelayanan

KABARBURSA.COM - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan kini menjadi fokus akselerasi pemenuhan layanan dasar di tingkat daerah. Langkah ini diambil untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan, dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebagai respons terhadap tuntutan akan peningkatan kinerja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah seluruh Indonesia (ARSADA), Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), beberapa Pemerintah Daerah, dan akademisi dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (LPPSP FISIP) Universitas Indonesia telah meluncurkan Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD di bidang Kesehatan.

Modul ini berperan sebagai pedoman bagi rumah sakit daerah dan puskesmas dalam menyusun laporan kinerja mereka. Selain itu, juga memberikan panduan bagi Pembina BLUD dalam menilai laporan kinerja BLUD, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan.

Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Mauris Panjaitan M.Ec.Dev, menyoroti fleksibilitas BLUD dalam aspek pengelolaan keuangan yang dapat dioptimalkan. Khususnya, rumah sakit daerah dan puskesmas dapat memanfaatkan fleksibilitas tersebut untuk meningkatkan efektivitas kinerja, termasuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan operasional.

Mauris menegaskan bahwa optimalisasi kinerja BLUD di sektor kesehatan perlu melibatkan dukungan dan kerjasama kuat dari Pemerintah Daerah. Dalam konteks pembinaan BLUD, Mauris menekankan perlunya penguatan peran pemerintah daerah, penyusunan regulasi yang mendukung, peningkatan kapasitas SDM pengelola, serta alokasi anggaran melalui APBD.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan, yang turut hadir secara virtual untuk memberikan materi terkait kebijakan manajemen dan isu-isu strategis dalam pelayanan di rumah sakit daerah dan puskesmas. Kolaborasi lintas sektoral ini diharapkan dapat mewujudkan implementasi BLUD yang lebih optimal sesuai dengan regulasi yang berlaku.