Pemerintah Daerah Gencar Berperan dalam FLPP 2024, ini Bentuknya

KABARBURSA.COM - Institut for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa pemerintah daerah turut berkontribusi terhadap FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada 2024.

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, mengungkapkan bahwa peran pemerintah daerah adalah dengan memberikan tambahan insentif bagi kreditur atau konsumen di wilayah mereka. Insentif tersebut berupa pembebasan dari pajak dan retribusi daerah serta potongan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Insentif tersebut, kata Tauhid, bertujuan menciptakan harga yang lebih kompetitif dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Itu juga penting. Yang ketiga, saya kira bisa memberikan tambahan insentif yang diberikan oleh daerah agar katakanlah minat mereka terutama bagi para kreditur atau yang menjadi konsumen itu lebih besar," ujar Tauhid kepada Kabar Bursa, Kamis, 29 Agustus 2024.

Selain itu, sambung Tauhid, Kementerian PUPR juga diminta untuk mengalokasikan dana sebesar Rp0,68 triliun untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) guna mendukung 166.000 unit rumah. Adapun, dana sebesar Rp0,83 triliun disiapkan untuk tabungan perumahan rakyat dalam program pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang akan mendukung pembangunan 7.251 unit rumah.

"Apalagi tadi kalau misalnya terutama yang punya BPD, Bank Pembangunan Daerah, memberi tambahan potongan bunga lagi, itu akan sangat bagus banget," jelasnya.

Tauhid menyebut jika pemerintah daerah kini tengah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka. Beberapa inisiatif penting telah diumumkan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di daerah yang tergolong kurang berkembang.

Lanjutnya, setiap daerah diminta untuk memastikan bahwa lokasi-lokasi prioritas untuk pembangunan memiliki standar yang jelas dan bersih. Ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi dan sosial.

Ia juga menilai setiap daerah penting untuk menyediakan profil daerah secara rinci. Dengan adanya data yang lengkap tentang backlog dan kriteria kelayakan, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Profiling ini akan membantu dalam penyaluran bantuan secara tepat sasaran dan efisien.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan ada percepatan dalam pengembangan wilayah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Pemerintah Tambah PPN DTP dan FLPP

Pemerintah berencana akan menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi FLPP guna memperkuat masyarakat kelas menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui untuk menambah insentif PPN DTP properti dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024. Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166.000 unit, menjadi 200.000 unit mulai 1 September 2024.

“Jadi dua kebijakan tersebut berlaku pada 1 September 2024, dan diharapkan dapat mendorong kemampuan kelas menengah,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers dialog yang bertajuk ‘Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045’ yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Menurut dia, dengan diberlakukannya dua kebijakan tersebut mulai 1 September, maka diharapkan kelas menengah akan semakin mampu mendorong sektor konsumsi. Kata Airlangga, sektor konsumsi dan perumahan memiliki efek berlipat ganda yang tinggi. “Kita tahu sektor konsumsi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi,” ujarnya.

Airlangga menegaskan, dua program tersebut bertujuan untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian nasional. “Kami sampaikan bahwa kelas menengah adalah motor penggerak ekonomi nasional,” ujar Airlangga.

Anggaran FLPP Tersisa Rp5,1 Triliun

Di sisi lain, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan sisa alokasi pembiayaan untuk rumah subsidi melalui program FLPP hanya sebesar Rp5,1 triliun.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingat semakin menipisnya likuiditas untuk pembiayaan rumah subsidi ini.

“Kami sedang dalam proses menyelesaikan sisa kuota yang belum tersalurkan, sekitar Rp5,1 triliun,” ujar Heru saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Heru berharap tambahan pembiayaan FLPP bisa segera dicairkan pada September 2024 untuk mengurangi kekhawatiran para pengembang.

“Prosesnya sedang berjalan, Kementerian PUPR sudah sangat intens berkoordinasi dengan Kemenkeu. Kami sebagai operator tinggal menunggu saja,” tambahnya.

Sebelumnya, Hingga 15 Agustus 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui skema FLPP sebanyak 111.784 unit rumah, dengan total nilai mencapai Rp13,62 triliun. Penyaluran ini mencakup 33 provinsi dan 387 kabupaten/kota, melibatkan 37 bank penyalur, serta dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 lokasi perumahan.

Selain itu, melalui skema pembiayaan Tapera, telah disalurkan sebanyak 3.512 unit rumah dengan total nilai Rp583,55 miliar. Namun, menurut Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana BP Tapera, Doddy Bursman, upaya ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh BP Tapera.

“Kami membutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam ekosistem perumahan,” ujar Doddy, Senin, 26 Agustus 2024.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, angka backlog kepemilikan rumah secara nasional masih sangat tinggi, mencapai 9,9 juta rumah tangga. Selain itu, terdapat pula backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyentuh angka 26,9 juta rumah tangga pada periode yang sama. (*)