KABARBURSA.COM - PEFINDO memberikan peringkat idAA+(sy) untuk rencana penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI dengan nilai maksimum sebesar Rp2 triliun. Secara bersamaan, PEFINDO juga menegaskan peringkat idAA+ dan idAA+(sy) untuk obligasi dan sukuk yang diterbitkan PNM yang masih beredar, dengan prospek perusahaan yang tetap stabil.
Peringkat tinggi ini didukung oleh tingkat dukungan yang sangat kuat dari Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham utama, posisi bisnis yang kokoh, serta likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang solid. Namun, peringkat ini juga dibatasi oleh tingkat profitabilitas dan kualitas aset yang tergolong moderat. Seperti dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024
Peningkatan peringkat bisa terjadi jika PEFINDO melihat adanya integrasi dan sinergi lebih kuat dengan holding ultra mikro (UMi), yang terlihat dari kontribusi signifikan terhadap holding tersebut. Sebaliknya, penurunan peringkat dapat terjadi jika PEFINDO menilai adanya penurunan substansial dalam tingkat dukungan dari induk perusahaan, yang dapat tercermin dari pengurangan pengendalian oleh induk, atau jika PNM mengalami kemunduran signifikan dalam kinerja bisnis dan keuangannya.
PNM merupakan lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan pembiayaan dan bantuan teknis untuk sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta koperasi.
Hingga 31 Desember 2023, PNM telah mengoperasikan 62 kantor cabang, 621 unit ULaMM, dan 3.849 kantor Mekaar yang melayani pembiayaan ultra mikro di seluruh Indonesia, menjangkau lebih dari 15,2 juta klien aktif.
Saat ini, 99,99999 persen saham PNM dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan 0,00001 persen oleh Pemerintah Indonesia yang memegang hak khusus dalam mengendalikan keputusan strategis PNM.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatatkan jumlah nasabah ultra mikro yang tergabung dalam program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) mencapai 15,2 juta orang sepanjang semester pertama 2024.
PNM yakin bahwa dengan menjaga kualitas usaha para nasabah, potensi pembukaan lapangan pekerjaan akan meningkat serta membantu masyarakat prasejahtera memperoleh penghasilan yang lebih baik.
Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki, menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi kerakyatan didorong oleh skala operasi lokal. Mereka cenderung merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
“Peluang besar ini harus diiringi dengan pendampingan yang simultan. PNM berkomitmen menjaga portofolio usaha mereka melalui pembiayaan dan pendampingan, agar lebih banyak pekerja lokal yang terserap dari berbagai keterampilan,” ujar Sunar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.
Dengan meningkatnya jumlah nasabah yang naik kelas, Sunar juga menekankan bahwa hal ini memunculkan kebutuhan terhadap layanan pendukung lainnya yang turut menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Sebagai bagian dari sinergi Holding Ultra Mikro di bawah Bank Rakyat Indonesia (BRI), PNM konsisten memberikan dukungan melalui tiga pilar untuk pengusaha UMKM: modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial.
PNM juga terus menempatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera sebagai prioritas utama dalam pengembangan program-programnya, terutama perempuan pelaku usaha ultra mikro yang memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal.
Meskipun berskala kecil, pelaku usaha ultra mikro memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Hal inilah yang membuat PNM semakin bersemangat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peran perempuan.
Hingga akhir Juni 2024, PNM telah menyalurkan Rp34 triliun untuk mengakselerasi ekonomi kerakyatan. Peningkatan jumlah nasabah juga mendorong PNM untuk terus meningkatkan pelayanan melalui 4.665 kantor layanan yang tersebar di 35 provinsi, 435 kabupaten/kota, dan 6.165 kecamatan di seluruh Indonesia.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,1 triliun dari Cadangan Pembiayaan Investasi.
“Hari ini kami sampaikan penggunaan cadangan pembiayaan investasi dalam UU APBN 2024 sebesar Rp 13,6 triliun. Kami ajukan penggunaannya Rp 6,1 triliun,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI tentang Pendalaman PMN APBN 2024, Senin 1 Juli 2024.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa PMN ini diajukan untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah. Rincian alokasinya adalah: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) Rp 965 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia Rp 500 miliar, PT Hutama Karya Rp 1 triliun, dan Bank Tanah Rp 1 triliun.
Selain pembiayaan cadangan investasi, PMN juga akan digunakan untuk alokasi kewajiban penjaminan sebesar Rp 635 miliar.
“Kami juga melakukan alokasi kewajiban penjaminan, karena pemerintah sering memberikan penjaminan, dan dalam hal ini kita mencadangkan dana untuk penjaminan jika kewajiban itu ter-call, sebesar Rp 635 miliar,” tambahnya.(*)
Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau instruksi untuk membeli atau menjual saham. Segala bentuk analisis dan rekomendasi saham sepenuhnya berasal dari pihak analis atau sekuritas yang bersangkutan. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi, kerugian, atau keuntungan yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab investor. Investor diharapkan melakukan riset independen dan mempertimbangkan risiko dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi.