Pemerintah Targetkan Membangun Pusat Data Nasional

KABARBURSA.COM - Pemerintah mematok Oktober 2024 sebagai target penyelesaian pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di kawasan Jabodetabek. Proyek ini, yang akan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, diharapkan menjadi epicentrum konsolidasi dan interoperabilitas data pemerintah.

Andi Yuniantoro, CEO Inixindo Jogja, menyoroti PDN sebagai tonggak menuju kedaulatan data dan transformasi sistem pemerintahan ke ranah digital. Konsep data sektoral yang terfragmentasi, yang menyebabkan pernyataan "data ini punyaku bukan punyamu," menjadi fokus pengintegrasian. PDN dianggap sebagai langkah berani menuju pengakuan data sebagai sumber kebenaran tunggal.

"Dengan adanya PDN, kita bisa menggabungkan dan menganalisis data kesehatan dari berbagai daerah. Ini krusial untuk membuat kebijakan yang terinformasi," ungkap Andi Yuniantoro dalam Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia.

Andi menegaskan bahwa data saat ini tersebar luas, dan tantangannya adalah memanfaatkannya sehingga para pengambil kebijakan dapat merumuskan keputusan berbasis data (data-based evidence).

Profesor Asosiasi Monash University Indonesia, Ika Karlina Idris, menjelaskan kompleksitas membuat data bercerita. Tantangan ini tak hanya dialami Indonesia tetapi juga negara maju lainnya. Ika menekankan pentingnya pihak yang merapihkan dan memvisualisasikan data yang tersebar di berbagai tempat.

"Data bukan hanya tentang menyediakan, tapi juga memvisualisasikan dan memberikan narasi. Insight dari data menjadi dasar untuk kebijakan, dan inilah mengapa perlu ada insentif bagi instansi yang menghasilkan kebijakan berbasis data," ujar Ika.

Menyoroti pentingnya kepemimpinan digital, Ika menyebut bahwa pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah salah satu pengguna data utama. Pemimpin yang mengandalkan data, kata Ika, memiliki argumen yang sulit untuk didebat.

Andi menekankan perlunya kepemimpinan digital yang dilakukan secara top down. Menurutnya, proses digitalisasi adalah poin tanpa kembali (point of no return), dan kebijakan top down menjadi kunci mutlak dalam memandu transformasi digital yang tak terelakkan.