Sri Mulyani: Kemenkeu Lakukan Efisiensi Anggaran Sebesar Rp2,21 Triliun

KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen kementerian yang dipimpinnnya dengan berhasil melakukan efisien anggaran.

Terhitung dalam empat terakhir terakhir, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,21 triliun.

Kata dia, penghematan anggaran ini penting dilakukan oleh Kemenkeu. Apalagi, banyak kementerian dan lembaga (K/L) lain yang mengamati efisiensi anggaran di kementeriannya.

“Karena kita selalu mengatakan, semua kementerian dan lembaga biasanya melihat Kemenkeu. Karena itu kami memahami bahwa kami menjadi salah satu benchmark referensi bagi K/L yang lain. Maka, ketika kita bicara efisiensi, disiplin itu harus dilakukan,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, 21 Agustus 2024.

Keberhasilan ini, lanjut Sri Mulyani, tak lepas dari peran digitalisasi yang secara perlahan, namun pasti mengubah cara Kemenkeu bekerja. Dari penggunaan dokumen digital hingga penerapan tanda tangan elektronik, dan setiap inovasi membawa dampak nyata dalam menyederhanakan proses bisnis dan menekan biaya.

“Berbagai simplifikasi digitalisasi dari proses bisnis ini menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan, dan ini kami sampaikan waktu itu di dalam rapat dengan Komisi XI, bahwa kita berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp 2,21 triliun,” tuturnya.

Dia merinci, angka-angka tersebut terbagi ke dalam beberapa tahun anggaran, dengan puncak efisiensi pada 2020 sebesar Rp1,12 triliun. Tahun-tahun berikutnya tetap menunjukkan efisiensi, yakni Rp425,72 miliar di 2021, Rp435,40 miliar di 2022, dan Rp232,32 miliar di 2023.

Sri Mulyani juga menyoroti 11 area utama yang menjadi fokus efisiensi setiap tahunnya, sebagian besar didorong oleh inovasi teknologi digital

“Kadang-kadang memang harus tetap proper. Nah, kita lihat dalam hal ini ada 11 area di mana kita terus melakukan efisiensi. Terutama dengan adanya teknologi digital,” tuturnya.

Adapun eks Direktur Bank Dunia (World) ini menyampaikan, bahwa seluruh naskah dokumen yang harus diproses di Kemenkeu sudah terdigitalisasi, dan Kemenkeu mungkin menjadi K/L pertama yang meminta pengakuan tanda tangan digital, termasuk bekerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dan pihak terkait lainnya.

“Seluruh naskah dari dokumen yang harus kita proses itu sudah didigitalisasi. Kita juga mungkin termasuk K/L pertama yang meminta tanda tangan digital diakui, termasuk dengan BSSN dan lainnya,” tuturnya.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menampilkan 11 titik efisiensi yang dilakukan. Pertama, efisiensi pegawai sebesar Rp902,69 miliar. Dan, kedua, pengendalian belanja birokrasi seperti perjalanan dinas dan konsinyering dengan efisiensi sebesar Rp534,42 miliar.

Selanjutnya, pengadaan yang terpusat dengan efisiensi Rp290 miliar. Lalu, optimalisasi anggaran penanganan pandemi dengan efisiensi Rp173,83 miliar. Berikutnya adalah, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp140,83 miliar.

“Keenam, digitalisasi proses bisnis dengan efisiensi sebesar Rp92,85 miliar. Ketujuh, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, seperti ruang rapat dengan efisiensi Rp35,27 miliar,” ungkap Sri Mulyani.

Kedelapan, prioritisasi pembentukan tim dengan efisiensi Rp15,35 miliar. Kesembilan, implementasi ruang kerja masa depan dengan efisiensi Rp 14,35 miliar. Dan, kesepuluh, pembayaran belanja pegawai terpusat dengan efisiensi Rp9,46 miliar. Terakhir, standarisasi harga dan pemberian seminar yang selektif dengan efisiensi Rp 4,44 miliar.

10 Kementerian yang Dapat Anggaran Besar

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp976,8 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Pagu anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 18,5 persen dibandingkan dengan outlook anggaran belanja K/L tahun 2024, yang mencapai Rp1.198,8 triliun.

Jika dilihat berdasarkan instansinya, beberapa kementerian dan lembaga menerima pagu anggaran yang besar untuk melaksanakan agenda yang berkaitan dengan pertahanan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak lagi menjadi kementerian yang mendapatkan anggaran belanja paling besar.

Posisinya tergeser oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mendapatkan pagu anggaran paling besar, yakni sebesar Rp165,2 triliun, turun dari outlook anggaran tahun 2024, yakni sebesar Rp175,12 triliun.

Adapun anggaran tersebut bakal digunakan Kemenhan untuk pengadaan alutsista, pemeliharaan atau peningkatan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, dan pembangunan atau pengadaan saran prasarana pertahanan.

Di posisi kedua yang mendapatkan pagu anggaran terbesar adalah Polri yaitu sebesar Rp126 triliun, meningkat dari outlook belanja tahun ini sebesar Rp123,6 triliun.

Berikutnya adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan pagu anggaran sebesar Rp90,6 triliun, turun dari outlook tahun ini sebesar Rp93,2 triliun.

Berikut urutan 10 Kementerian/Lembaga yang mendapakan pagu belanja 2025 paling besar:

1. Kementerian Pertahanan: Rp165,2 triliun

2. Kepolisian RI: Rp126 triliun

3. Kementerian Kesehatan: Rp90,6 triliun

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Rp83,2 triliun

5. Kementerian Agama: Rp78 triliun

6. Kementerian Sosial: Rp77,2 triliun

7. Kementerian PUPR: Rp75,6 triliun

8. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun

9. Kementerian Perhubungan: Rp24,8 triliun

10. Kejaksaan RI: Rp 23,3 triliun.(*)