KABARBURSA.COM - Di tengah perdebatan sengit mengenai kebebasan berpendapat, Turki baru-baru ini mengambil langkah drastis dengan memblokir akses ke Instagram. Tindakan ini diambil setelah salah seorang ajudan senior Presiden Recep Tayyip Erdogan mengkritik platform media sosial tersebut karena dianggap menyensor unggahan terkait kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh.
Di Turki, Instagram adalah salah satu platform media sosial yang sangat populer dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pengguna Instagram di Turki mencapai lebih dari 40 juta orang.
Platform ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari berbagi foto dan video pribadi, hingga mengikuti berita, selebritas, dan tren terkini. Instagram juga berfungsi sebagai saluran penting untuk pemasaran digital, dengan banyak bisnis lokal dan internasional memanfaatkan platform ini untuk menjangkau audiens mereka di Turki.
Namun, popularitas Instagram di Turki tidak tanpa tantangan. Pemerintah Turki telah sering melakukan pembatasan dan sensor pada platform tersebut, terutama ketika konten yang dianggap sensitif atau kontroversial muncul. Hal ini mencakup penekanan pada konten yang berhubungan dengan konflik politik, hak asasi manusia, dan isu-isu sosial lainnya.
Otoritas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Turki tidak menjelaskan alasan resmi di balik pemblokiran ini. Baik pihak otoritas maupun Meta Platforms Inc., pemilik Instagram, belum memberikan komentar terkait situasi ini.
Pada pagi Jumat 2 Agustus 2024, situs Instagram.com tidak dapat diakses di Turki. Banyak pengguna melaporkan bahwa aplikasi tersebut tidak memperbarui konten dan menampilkan pesan kesalahan.
Sebagai negara yang vokal menentang agresi Israel di Gaza, Turki tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Pada hari Rabu lalu, Fahrettin Altun, kepala komunikasi kepresidenan Turki, menuduh Instagram secara aktif menghalangi publikasi pesan duka cita atas meninggalnya Haniyeh, tanpa memberikan rincian pelanggaran kebijakan.
Dalam sejarahnya, pemerintah Turki sering membatasi akses ke platform media sosial selama peristiwa teror atau bencana besar, dengan alasan keamanan nasional.
Regulator internet di Turki memiliki kewenangan untuk membatasi bandwidth dalam situasi tertentu dan mengharuskan platform media sosial memiliki perwakilan lokal. Kebijakan ketat ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan organisasi hak asasi manusia, politisi oposisi, dan pengkritik, karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi.
Turki menunjukkan keberpihakan terhadap Hamas dalam beberapa aspek. Pemerintah Turki, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, secara konsisten mendukung hak-hak Palestina dan mengecam tindakan-tindakan Israel terhadap Gaza. Turki tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, melainkan sebagai salah satu aktor politik yang sah dalam konteks konflik Palestina-Israel.
Turki juga memberikan dukungan diplomatik dan humaniter kepada Hamas dan telah menerima para pemimpin Hamas dalam kapasitas diplomatik. Misalnya, saat Ismail Haniyeh, pemimpin senior Hamas, meninggal dunia, Turki menunjukkan simpati dan memberikan dukungan terhadap pesan-pesan duka cita yang berkaitan dengan kepergiannya.
Keberpihakan ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Turki yang berfokus pada solidaritas dengan Palestina dan kritik terhadap kebijakan Israel di wilayah tersebut.
Turki menolak kebijakan-kebijakan tertentu Israel dan sering kali bersikap kritis terhadap tindakan negara tersebut, terutama terkait dengan konflik Israel-Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Turki dan Israel mengalami pasang surut. Turki secara terbuka mengecam operasi militer Israel di Gaza dan mendukung hak-hak Palestina, sementara Israel seringkali menanggapi kritik tersebut dengan keberatan terhadap kebijakan luar negeri Turki.
Hubungan diplomatik antara kedua negara mengalami ketegangan, tetapi tetap ada upaya untuk menjalin kembali dialog dan kerjasama di berbagai bidang, meskipun isu Palestina tetap menjadi titik perselisihan utama.
Kronologi Blokir Instagram di Turki
Pada awal Agustus 2024, Fahrettin Altun, kepala komunikasi kepresidenan Turki, mengecam Instagram. Ia mengklaim bahwa platform tersebut secara aktif mencegah unggahan terkait kematian Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas. Kritik ini muncul di tengah ketegangan regional dan ketidakpuasan terhadap kebijakan sensor.
Pada 2 Agustus 2024, Otoritas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Turki memutuskan untuk memblokir akses ke Instagram. Keputusan ini membuat pengguna di Turki tidak dapat mengakses situs atau aplikasi Instagram. Banyak yang melaporkan bahwa aplikasi tidak menyegarkan konten baru dan menampilkan pesan kesalahan.
Baik pihak TIK maupun Meta Platforms Inc., pemilik Instagram, belum memberikan komentar resmi terkait pemblokiran ini. Otoritas Turki juga belum menjelaskan alasan spesifik di balik tindakan ini.
Tindakan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pemerintah Turki sering membatasi akses ke platform media sosial selama peristiwa besar seperti teror atau bencana alam, dengan alasan keamanan nasional. Namun, kebijakan ini sering kali dikhawatirkan dapat mengancam kebebasan berekspresi.
Turki, yang vokal menentang kebijakan Israel terhadap Gaza, tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Keputusan pemblokiran ini menggarisbawahi ketegangan politik dan ketidakpuasan dengan kebijakan luar negeri serta kebebasan media. (*)
Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau instruksi untuk membeli atau menjual saham. Segala bentuk analisis dan rekomendasi saham sepenuhnya berasal dari pihak analis atau sekuritas yang bersangkutan. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi, kerugian, atau keuntungan yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab investor. Investor diharapkan melakukan riset independen dan mempertimbangkan risiko dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi.