Jokowi Bakal Groundbreaking di IKN Sebelum Upacara 17-an?

KABRBURSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan kembali menggelar seremoni komitmen investasi atau groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan ini, Agustus 2024.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menyatakan bahwa rencana groundbreaking masih menunggu kepastian jadwal dari Presiden.

Bahkan, Endra menyebut groundbreaking investasi tahap 7 ini rencananya akan dilakukan sebelum peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024.

"Pertengahan Agustus mudah-mudahan ada groundbreaking di situ [IKN]. Sebelum upacara, mudah-mudahan sebelum, nanti kita jadwalkan apakah Presiden berkenan,” ujar Endra di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024.

Dalam bocoran yang diberikan, Endra menyebut bahwa calon investor yang akan mengikuti proses groundbreaking tahap 7 ini masih berasal dari dalam negeri. “Secara kesiapan, investornya ada. Masih dari dalam semua investornya, kita utamakan yang dalam dulu jangan buru-buru,” imbuhnya.

Catatan menarik, setidaknya terdapat 5 perusahaan yang akan melakukan peletakan batu pertama. Di antaranya adalah PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Intiland Development Tbk. (DILD), hingga Swissbell.

Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, merinci bahwa kelima perusahaan tersebut sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Otorita IKN. PKS yang diteken merupakan komitmen akhir sebelum realisasi investasi dilakukan.

"Nanti minggu depan kalau Pak Presiden kunjungan ke sini, itu ada groundbreaking lagi sekitar 5, dan itu sudah harus PKS (perjanjian kerja sama), kalau tidak PKS, tidak groundbreaking," ujar Basuki.

Investasi Asing Masih Seret

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Investasi/BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing baru akan mulai mengalir ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.

Menurut Bahlil, investor asing akan mulai berinvestasi setelah tahap pertama pembangunan infrastruktur dasar selesai pada September 2024.

“Kemarin Pak Basuki menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan sesai di bulan September, Oktober, November,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, dikutip Selasa 30 Juli 2024.

Bahlil menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan minat investasi dari penanam modal dalam negeri (PMDN) di IKN.

Ia menjelaskan bahwa jika investasi dari investor lokal sudah mulai berkembang di IKN, pemerintah akan segera mempercepat realisasi investasi asing dalam megaproyek senilai Rp466 triliun tersebut

“Saya jujur mengatakan di klaster pertama kita fokuskan ke PMDN, klaster kedua baru masuk asing,” ujarnya.

Kendati demikian, Bahlil memastikan bahwa sudah ada sejumlah perusahaan asing yang mengantre untuk berinvestasi di IKN. Meskipun begitu, ia masih enggan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai asal negara para calon investor asing tersebut.

Bahlil hanya menyebut bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai kawasan, termasuk Eropa, Asia, dan beberapa negara di Asia Tenggara.

“Saya tak sebut Negara, yang jelas Eropa ada, Kawasan Asia ada, Asean ada,” pungkasnya. 

Babak Baru Pembangunan IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap pada keputusan semula berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski, hanya beberapa hari saja. Langkah berani Presiden Jokowi itu tidak hanya menarik perhatian nasional. Tetapi, juga menandai babak baru dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

IKN, yang terletak di Penajem Utara Kalimantan Timur, direncanakan menjadi pusat pemerintahan menggantikan Jakarta yang kini semakin padat dan penuh masalah lingkungan. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp466 triliun untuk megaproyek IKN.

Tidak kurang dari 80 persen di antaranya, diharapkan berasal dari skema selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan investor asing. Selebihnya, Rp93,2 triliun mengandalkan APBN, yang sebagian besar mulai kucur sejak 2022. Rinciannya, Rp32,5 triliun teralokasi dalam APBN 2022 dan 2023. Sementara pada APBN 2024, pemerintah mengalokasikan Rp39,8 triliun.

Untuk memuluskan asa menarik minat investor, sekaligus menekan kucuran anggaran dari ABPN, Pemerintah menawarkan berbagai kemudahan. Termasuk kompensasi hak pengelolaan lahan hingga 190 tahun. Panjangnya durasi hak pengelolaan lahan yang bahkan mengalahkan usia Republik Indonesia, tak urung menimbulkan prokontra. Namun seperti biasa, Presiden Jokowi tetap maju tak gentar dengan berbagai kebijakannya.

Langkah Jokowi ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam merealisasikan proyek ambisius ini. Namun, apa saja dampak yang diharapkan dari keputusan ini, baik dari segi pembangunan, ekonomi, sosial, maupun politik?

Kehadiran Jokowi di IKN diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan lambat. Kehadiran langsung seorang Presiden di lapangan memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dan cepat dalam menyelesaikan berbagai hambatan.

Ketika Jokowi berkantor di sana, ia dapat langsung melihat, merasakan, dan menilai sendiri progres proyek-proyek yang sedang berlangsung. Dalam beberapa pertemuan dengan para pejabat lokal dan kontraktor, Jokowi bisa memberikan instruksi yang lebih konkret dan spesifik, yang mungkin tidak dapat dilakukan jika hanya melalui laporan tertulis atau video konferensi.

Kehadiran Presiden juga membawa dampak psikologis yang kuat. Para pekerja dan kontraktor yang terlibat dalam proyek ini, pasti merasa lebih dihargai dan termotivasi. Mereka akan bekerja dengan semangat yang lebih tinggi, mengingat mereka menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan benar-benar mendapat perhatian dari Kepala Negara. Ini bisa menjadi pendorong yang signifikan untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan dengan kualitas yang diharapkan.

Lebih dari sekadar pengawasan teknis, kehadiran Jokowi di IKN memberikan dorongan moril bagi semua pihak yang terlibat. Presiden yang turun langsung ke lapangan menunjukkan kepedulian dan komitmen nyata terhadap proyek ini. Hal itu penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi teknis, finansial, maupun sosial. Dukungan moril tidak hanya dirasakan oleh para pekerja konstruksi, tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang mungkin merasakan dampak langsung dari pembangunan IKN.

Kehadiran presiden juga dapat memberikan semangat kepada pemerintah daerah dan para pemimpin lokal. Mereka merasa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Sehingga, lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras dalam mendukung dan menyukseskan proyek IKN. Semangat ini bisa menular ke berbagai lapisan masyarakat, menciptakan suasana optimisme dan kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa.

Dampak Ekonomi

Dalam jangka pendek, kehadiran Jokowi di IKN diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Kunjungan Presiden biasanya diikuti oleh para pejabat tinggi, pengusaha, dan media. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap layanan lokal seperti hotel, restoran, transportasi, dan lainnya. Peningkatan aktivitas ekonomi ini bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Selain itu, langkah Jokowi ini bisa menjadi sinyal positif bagi investor. Kehadiran presiden di lapangan menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek ini. Dengan meningkatnya kepercayaan investor, diharapkan akan lebih banyak investasi yang mengalir ke IKN, yang pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan dan mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota yang modern dan berkelanjutan.