Kompensasi Saham RI di Freeport Naik 61 persen, Kok Bisa ?

KABARBURSA.COM - Indonesia berencana meningkatkan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 10 persen, sehingga total kepemilikan saham RI akan mencapai 61 persen. Hal itu sejalan dengan rencana Freeport untuk memperpanjang kontrak hingga 20 tahun kedepan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan isyarat akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 20 tahun setelah berakhirnya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua pada 2041.

Pengumuman ini disampaikan Jokowi saat menerima Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (14/11/2023).

Saat ini, pemerintah Indonesia sudah menguasai mayoritas saham PTFI sebesar 51,2 persen, dengan sisanya dimiliki oleh Freeport McMoRan. Kepemilikan pemerintah tersebut terdiri dari 26,24 persen PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Saat ini, PT IPMM dimiliki sepenuhnya oleh MIND ID. Untuk mengalihkan sebagian saham kepada BUMD Papua, MIND ID akan melepas 40 persen sahamnya di PT IPMM. Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PTFI dan perpanjangan izin tambang yang sudah mencapai tahap akhir.

"Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham di Freeport dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah mencapai tahap akhir," ucap Jokowi kepada Richard Adkerson, seperti yang dikutip dari siaran pers pada Selasa (14/11/2023).

Jokowi berharap agar penambahan saham Freeport dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini. Pembahasan tentang peningkatan kepemilikan saham Indonesia sebagai syarat perpanjangan kontrak PTFI telah dilakukan intensif dalam beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya, Richard Adkerson, Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak PTFI setelah 2041 diperlukan untuk memaksimalkan sumber daya di Grasberg.

Dalam diskusi tersebut, Freeport dan pemerintah Indonesia membahas sejumlah kompensasi, termasuk peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PTFI sebesar 10 persen.

Adkerson menyatakan, "Kami telah memiliki item untuk didiskusikan, termasuk hak kepemilikan tambahan untuk pemerintah Indonesia, dan kami telah setuju untuk mendukung bisnis Papua untuk melakukan hal-hal semacam itu."

Dia menegaskan bahwa penambahan 10 persen kepemilikan Indonesia baru akan terjadi setelah 2041. Meskipun pihak Indonesia memiliki mayoritas saham di PTFI, kontrol manajemen operasional PTFI masih dipegang oleh Freeport-McMoran sesuai dengan perjanjian IUPK tahun 2018, mengingat kompleksitas pengelolaan tambang Grasberg.

Adkerson menyoroti betapa kompleksnya bisnis ini dan apresiasi dari pemerintah Indonesia terhadap cara Freeport-McMoRan menjalankan bisnis tersebut, menciptakan kemitraan yang erat.