Plt Kepala OIKN Puji Pak Bas Terbaik: Ada 3 Keunggulan

KABARBURSA.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa kepemimpinan Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala OIKN mempunyai tiga aspek keunggulan.

"Setidaknya ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mempercayakan visi besar Indonesia kepada Basuki atau akrab disapa Pak Bas," kata Raja dalam keterangan di Jakarta, Jumat 5 Juli 2024.

Menurutnya tiga alasan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan Basuki sebagai Plt Kepala OIKN. Pertama, Basuki Hadimuljono yang juga merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), adalah seorang pembelajar yang sangat cepat.

“Dalam waktu singkat, beliau mampu mengidentifikasi, memetakan, dan memformulasikan solusi terhadap persoalan yang ada,” ujar Raja.

Kedua, lanjut Raja menjelaskan, Pak Bas adalah pendengar yang baik, dan selalu bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah dan masalah.

“Beliau mencatatnya dan berdiskusi dengan sangat humanis tanpa ada batasan antara atasan dan bawahan,” ujarnya.

Ketiga, lanjut Raja Juli yang juga merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) itu menambahkan, Pak Bas selalu berorientasi pada langkah solutif.

Menurutnya, tiga aspek tersebut membuat Basuki diangkat sebagai Plt Kepala Otorita IKN pada 3 Juni 2024.

“Meski memiliki gelar doktor, beliau sangat menikmati diskusi. Namun sebagai pembuat kebijakan, beliau menyadari keputusan harus diambil, dijalankan dan dihasilkan. Orientasinya pada penyelesaian masalah, mendorong yang macet dan mengurai yang kusut,” ungkap Raja Juli.

Dengan pola kepemimpinan Pak Bas, Raja optimistis rencana pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan, pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 akan berjalan dengan baik.

Realisasi Anggaran

Pemerintah melaporkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp5,5 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya mengungkapkan bahwa realisasi ini baru mencapai 13,7 persen dari pagu anggaran tahun ini, menjelang penggunaan IKN pada 17 Agustus mendatang.

“Tahun ini Rp5,5 triliun sudah dibelanjakan hingga Mei dari pagu tahun ini yang cukup signifikan yaitu Rp40 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis, 27 Juni 2024.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa secara total, pemerintah telah mengeluarkan belanja senilai Rp32,5 triliun untuk pembangunan IKN pada 2022 dan 2023. Pada 2024 ini, pemerintah menganggarkan Rp40 triliun untuk pembangunan ibu kota baru tersebut, sehingga totalnya mencapai Rp72,5 triliun.

“Belanja untuk tiga tahun ini diharapkan dapat memastikan IKN siap digunakan pada 17 Agustus 2024,” tambahnya.

Rincian anggaran IKN dalam APBN terbagi menjadi dua klaster, yaitu infrastruktur dengan pagu Rp36,7 triliun dan noninfrastruktur dengan pagu Rp3,3 triliun.

Realisasi klaster infrastruktur mencapai Rp3,4 triliun hingga Mei 2024, mencakup pembangunan kawasan Istana Negara, kantor kementerian, gedung OIKN, serta tower rumah susun ASN, perumahan pertahanan dan keamanan (hankam), rumah tapak untuk menteri, dan Rumah Sakit IKN. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk pembangunan jalan tol, jembatan, bandara VVIP, dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi.

Untuk klaster noninfrastruktur, anggaran telah digunakan untuk perencanaan, koordinasi, persiapan pemindahan IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan K/L, pemetaan, pengamanan oleh Polri, serta operasional OIKN.

Sri Mulyani juga mencatat bahwa dalam konferensi pers hari ini, anggaran untuk IKN dalam APBN tahun ini naik dari Rp39,8 triliun menjadi Rp40 triliun. Meski demikian, alasan kenaikan anggaran sebesar Rp0,2 triliun tersebut tidak dijelaskan dalam konferensi pers tersebut.

Sedikit Investor

Sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam mangkrak. Diketahui, APBN Indonesia saat ini hanya tersisa Rp17 triliun, dan diketahui hingga saat ini hanya sedikit investor yang melirik mega proyek tersebut.

Proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini diliputi ketidakpastian. Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, serta minimnya investasi asing, menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini mungkin akan berakhir mangkrak.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya pembangunan tahap pertama yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Desain kami adalah menyelesaikan klaster pertama di lingkaran I (KIPP IKN), baru kemudian investasi asing masuk ke lingkaran II,” jelas Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024.

“Saat ini mereka belum bisa berinvestasi di IKN karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Kami sedang melakukan percepatan,” tambahnya.