Utang Membengkak, INDEF: Prioritaskan Program dan Efisiensi

KABARBURSA.COM - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kondisi utang negara yang semakin membengkak terus menjadi kekhawatiran. Soalnya, beban utang pemerintah kini mencapai puncaknya.

Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif INDEF, mengatakan bahwa hingga Mei 2024, total utang negara tercatat mencapai Rp8.300 triliun, dengan Rp3.749 triliun jatuh tempo pada periode 2025-2029. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk menghindari potensi krisis keuangan yang lebih parah.

"Tahun depan saja, kita harus membayar Rp800 triliun dulu. Kalau tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara yang semakin meningkat, maka saya tidak bisa membayangkan apakah negara ini akan mengalami krisis yang lebih dalam lagi," ujar Esther dalam acara Diskusi Publik INDEF bertajuk "Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang", pada Kamis, 4 Juli 2024.

Pada gilirannya, pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tengah mencari sumber pendanaan alternatif untuk membiayai berbagai program ambisius dengan dana fantastis yang telah direncanakan. 

Esther memberi contoh, misalnya, proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang membutuhkan dana Rp446 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan program makan bergizi gratis yang juga membutuhkan anggaran sebesar Rp446 triliun, dengan alokasi Rp71 triliunpada tahun pertama. Alhasil, ini membuat, mau tidak mau-suka tidak suka, pemerintah ke depan harus men-generate income lebih, untuk meluaskan kapasitas fiskal.

"Ruang fiskal kita biar bisa meningkat, karena programnya sangat fantastis, kan dalam program pembangunan tidak hanya IKN dan makan gratis, masih ada program-program yang lainnya, seperti infrastruktur dan lainnya," terang dia.

Usulan Langkah Strategis

Untuk menghadapi situasi ini, Esther menekankan pentingnya pemerintah mendatang untuk menetapkan prioritas program yang benar-benar memiliki efek ganda yang luas dan berdampak jangka panjang.

Efisiensi yang berlebihan dapat berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi. "Jangan efisiensi, nanti pertumbuhan ekonomi bisa drop," kata dia.

Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan program yang memiliki multiplier effect yang luas dan dampak jangka panjang yang signifikan.

Seperti halnya, penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas SDM, penguatan modal, dan transfer teknologi. "Dari negara negara yang sudah maju hanya tiga itu syaratnya," jelasnya.

Sorotan Bank Dunia

Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB) angkat bicara atas program makan bergizi gratis presiden dan wakil presiden terpilih tersebut.

Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan, termasuk peningkatan pengeluaran anggaran dan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan negara. “Pertanyaannya adalah bagaimana rincian dari rencana fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto,” ujarnya dalam konferensi pers Regional Economic Outlook Asia and Pacific IMF, 30 April 2024 lalu.

Srinivasan menilai bahwa ada kesinambungan dalam reformasi kebijakan antara era Jokowi dan Prabowo dalam upaya Indonesia mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan. Dia juga mencatat bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.

Thomas Heflin, Wakil Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menutup kesenjangan infrastruktur, pendidikan, dan reformasi tata kelola pemerintahan. Selain itu, Heflin menekankan perlunya reformasi pendapatan negara, mengingat rasio pajak Indonesia yang masih rendah sebesar 10 persen dibandingkan dengan kebutuhan belanja struktural untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, infrastruktur, dan jaringan pengaman sosial.

“IMF mendukung langkah-langkah yang kuat dalam reformasi pendapatan sebagai hal yang krusial bagi pemerintahan yang baru,” katanya dalam konferensi pers yang sama.

World Bank atau Bank Dunia telah mengkaji pengalaman internasional terkait program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dalam laporan terbaru bertajuk Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2024, yang dirilis Senin, 24 Juni 2024.

Program makan gratis untuk anak sekolah, dikenal dengan istilah school meals, merupakan intervensi yang sangat populer secara internasional. Bank Dunia mencatat bahwa pada 2022, sekitar 418 juta anak di seluruh dunia mendapat manfaat dari makanan sekolah.

Bank Dunia menemukan bahwa makanan sekolah memiliki beberapa tujuan penting, yaitu meningkatkan kesehatan dan gizi, meningkatkan kehadiran dan pembelajaran, memberikan perlindungan sosial. Juga mencakup peningkatan kualitas makanan, peran makanan dalam membangun ketahanan dan respons terhadap guncangan, serta memperkuat hubungan dengan pengembangan pasar lokal. Bukti internasional menunjukkan bahwa makanan sekolah paling efektif jika dilengkapi dengan intervensi pendidikan, kesehatan, dan gizi, serta jaring pengaman dasar.

Bank Dunia menekankan pentingnya mendefinisikan dan menetapkan tujuan yang jelas untuk program-program makan siang gratis. Hal ini untuk memastikan implementasi yang efektif dan memastikan bahwa intervensi tersebut adalah cara yang paling hemat biaya untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya dan efektivitas program termasuk modalitas intervensi yang dipilih (makanan, kudapan, atau ransum untuk dibawa pulang), kualitas makanan (komposisi dan ukuran), jenis pengadaan (lokal atau terpusat), jumlah penerima manfaat, konteks geografis, logistik, dan kondisi iklim.

Dari sisi gizi, meskipun program makanan sekolah tidak dirancang untuk mengurangi angka stunting karena tidak ditargetkan untuk 1.000 hari pertama kehidupan, program ini dapat meningkatkan variasi makanan dan mengantisipasi anemia pada anak sekolah. Lebih dari 80 persen program makanan sekolah juga harus memberikan suplementasi zat gizi mikro, obat cacing, kurikulum pendidikan kesehatan/gizi, dan intervensi kebijakan kesehatan sekolah untuk mencapai hasil gizi yang lebih baik.

Bank Dunia juga melihat bahwa program makanan sekolah sangat efektif dalam konteks ketahanan pangan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dimana pengeluaran untuk makanan merupakan bagian besar dari pendapatan rumah tangga. Secara umum, makanan sekolah dapat menjadi intervensi yang efektif jika ada kekhawatiran akan ketahanan pangan.

Bank Pembangunan Asia (ADB) juga memberikan pandangan terkait posisi rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Arief Ramayandi, Ekonom Senior ADB, meskipun utang pemerintah mengalami peningkatan signifikan selama dua periode Jokowi, posisi rasio utang terhadap PDB masih terkendali. Pada akhir April 2024, utang pemerintah mencapai Rp8.338,43 triliun, meningkat dari Rp4.786,58 triliun pada 2019 dan Rp2.609 triliun pada akhir 2014 saat awal kepemimpinan Jokowi.

Arief menekankan bahwa manajemen utang yang baik menjadi kunci utama dalam mengelola posisi utang ini. Meskipun ada kekhawatiran terkait peningkatan rasio utang di masa depan, ia menganggap bahwa saat ini masih dalam kondisi yang terkendali. “Rasio utang terhadap PDB masih aman, meskipun meningkat dari level krisis sebelumnya, dengan posisi saat ini sekitar 39 persen,” katanya dalam Asian Development Outlook di Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis, 16 Mei 2024 lalu.

Arief juga mencatat bahwa meskipun ada batasan atas rasio utang sebesar 60 persen dari PDB menurut UU No 1/2003 tentang Keuangan Negara, negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat memiliki rasio utang yang jauh melebihi ketetapan tersebut. Sebagai contoh, Jepang memiliki rasio utang mencapai 214,27 persen dari PDB, sementara AS memiliki 110,15 persen dari PDB menurut data International Monetary Fund (IMF) per 2022. (yub/*)