KABARBURSA.COM - Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menetapkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi untuk triwulan III 2024, mencakup bulan Juli, Agustus, dan September.
Selama tiga bulan mendatang, tarif listrik ditetapkan tidak mengalami kenaikan, tetap sama dengan tarif listrik pada triwulan II atau periode April hingga Juni 2024.
Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga daya saing industri nasional serta mengendalikan inflasi.
Penetapan tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023.
Beberapa parameter ekonomi makro digunakan dalam menentukan tarif listrik, yaitu kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).
Menurut Jisman, berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya ada penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan, yang mengindikasikan kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Namun, demi menjaga daya saing industri dan mengendalikan inflasi, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik pada tingkat yang sama.
"Berdasarkan empat parameter (kurs, ICP, inflasi dan HBA) seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya," kata Jisman, seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu, 3 Juni 2024.
"Namun untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," sambungnya..
Parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik triwulan III 2024 didasarkan pada realisasi pada Februari, Maret, dan April 2024.
Kurs ditetapkan sebesar Rp15.822,65 per dolar AS, ICP sebesar USD83,83 per barrel, inflasi sebesar 0,38 persen, dan HBA sebesar USD70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO Batubara.
Selain menetapkan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi, Jisman juga mengumumkan bahwa tarif listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak mengalami kenaikan.
Golongan pelanggan ini terus mendapatkan subsidi listrik, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga tidak mampu, industri kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jisman menyatakan, pemerintah berharap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat terus melakukan langkah-langkah efisiensi operasional. Selain itu, PLN diharapkan dapat meningkatkan penjualan listrik sambil tetap menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Masyarakat dapat mengetahui rincian tarif listrik yang berlaku mulai Senin, 1 Juli 2024, sebagai berikut:
Itulah tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi yang berlaku mulai Senin, 1 Juli 2024. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu menjaga daya saing industri dan mengendalikan inflasi, sambil memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang memadai dan berkualitas.
PLN Diguyur USD581,5 Juta untuk Elektrifikasi
PT PLN (Persero) belum lama ini mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia sebesar USD581,5 juta. Pendanaan tersebut diberikan untuk mendukung akses elektrifikasi di Indonesia serta program transisi energi digitalisasi perseroan.
PLN melakukan kolaborasi pendanaan dengan World Bank, Canada Clean Energy & Forest Climate Facility, dan Clean Technology Fund sebesar jumlah tersebut. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan skema hibah dan perjanjian pinjaman langsung dengan Sovereign Guarantee, dalam program bertajuk Indonesia Sustainable Least-cost Electrification-1 (ISLE-1).
Program ISLE-1 merupakan program berbasis pinjaman yang bertujuan mendukung peningkatan akses elektrifikasi, meningkatkan kesiapan grid terhadap integrasi energi baru terbarukan (EBT), serta meningkatkan kapasitas operasional teknologi informasi PLN. Program ini juga menerima asistensi teknis dan pendanaan dari Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative (SRMI) yang dikelola oleh Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP).
Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, menekankan pentingnya kerja sama pendanaan dengan World Bank melalui program ISLE-1 untuk mendukung pembiayaan distribusi, transmisi, dan pembangkitan listrik guna mencapai elektrifikasi 100 persen di Indonesia. Program ini juga diarahkan untuk mendukung penggunaan energi baru terbarukan, mengurangi biaya pembangkitan, serta memperkuat kapasitas keuangan dan operasional PLN.
“ISLE-1 akan difokuskan pada dua wilayah, yaitu Maluku dan Nusa Tenggara, yang memiliki tingkat elektrifikasi rendah dan biaya pembangkitan yang tinggi,” ungkap Darmawan.
PLN mengakui bahwa transisi energi memerlukan kolaborasi luas. Sebagai pionir dalam transisi energi, PLN terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan teknis, strategis, operasional, dan pendanaan.
"Kami telah memetakan tantangan yang ada untuk mengatasi, memitigasi, dan mengelola setiap kendala sehingga transisi energi dapat terus maju menuju pencapaian misi yang ditetapkan," tambah Darmawan.
Sementara, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk, menyatakan dukungan World Bank terhadap komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai 100 persen elektrifikasi dan mempercepat penggunaan energi baru terbarukan. Pendanaan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara investasi infrastruktur jaringan dengan permintaan listrik yang meningkat, khususnya di wilayah Kepulauan Bagian Timur.
"Dukungan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesempatan ekonomi, terutama bagi perempuan, melalui peningkatan tingkat elektrifikasi rumah tangga di wilayah tersebut," ungkap Turk.
Turk juga menyoroti bahwa pendanaan dalam program ISLE-1 akan mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. “Investasi ini penting untuk mengoptimalkan sektor energi terbarukan secara efisien dan berkelanjutan serta meningkatkan ketersediaan dan keandalan energi,” tambahnya.
Apa Itu Elektrifikasi?
Elektrifikasi berarti mengganti teknologi atau proses yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti mesin pembakaran internal dan bioler gas, dengan teknologi yang setara dengan tenaga listrik, seperti kendaraan listrik atau pompa panas. Penggantian ini biasanya lebih efisien, mengurangi kebutuhan energi, dan mempunyai dampak yang semakin besar terhadap emisi seiring dekarbonisasi pembangkitan listrik.
Elektrifikasi ini menjadi salah satu strategi terpenting untuk mengurangi emisi CO2 dari energi dalam Skenario Net Zero Emissions pada 2050, di mana sebagian besar pengurangan emisi dari elektrifikasi berasal dari peralihan ke transportasi listrik dan pemasangan pompa panas.
Untuk mencapai manfaat dekarbonisasi penuh dari elektrifikasi yang diharapkan dalam jalur Net Zero, pembangkit listrik perlu beralih ke sumber-sumber rendah karbon, seperti energi terbarukan. Jaringan listrik juga perlu memperluas kapasitas dan fleksibilitasnya untuk mengakomodasi permintaan listrik yang terus meningkat.
Dengan potensi besar untuk memitigasi emisi dan mendekarbonisasi rantai pasokan energi, elektrifikasi merupakan strategi penting untuk mencapai tujuan net zero. Begitu pula, dengan semakin banyaknya penggunaan energi yang menggunakan listrik, porsi listrik dalam tota konsumsi energi akhir meningkat dalam Skenario Net Zero Emissions by 2050 (NZE), dari 20 persen pada 2022 menjadi lebih dari 27 persen pada 2030.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ini terus meningkat. Namun, agar sesuai dengan Skenario NZE, kecepatan peningkatan ini perlu dinaikkan dua kali lipat agar dapat mencapai target pada 2030. Sebagian besar kebutuhan dapat dipenuhi melalui peralihan ke transportasi listrik dan pemasangan pompa panas.
Dalam industri, potensi elektrifikasi tertinggi terdapat pada proses panas bersuhu rendah, seperti proses pengeringan makanan dan minuman. Karena pasar yang sangat kompetitif dan umur peralatan yang panjang, elektrifikasi penggunaan akhir industri berjalan lebih lambat dibandingkan dengan sektor permintaan lainnya. (*)