IKN Terancam Mangkrak: APBN Sedikit, Investor Tak Melirik

KABARBURSA.COM - Sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam mangkrak. Diketahui, APBN Indonesia saat ini hanya tersisa Rp17 triliun, dan diketahui hingga saat ini hanya sedikit investor yang melirik mega proyek tersebut.

Proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini diliputi ketidakpastian. Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, serta minimnya investasi asing, menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini mungkin akan berakhir mangkrak.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya pembangunan tahap pertama yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Desain kami adalah menyelesaikan klaster pertama di lingkaran I (KIPP IKN), baru kemudian investasi asing masuk ke lingkaran II,” jelas Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024.

“Saat ini mereka belum bisa berinvestasi di IKN karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Kami sedang melakukan percepatan,” tambahnya.

Pembiayaan dari APBN

Tanpa adanya investor asing, pembangunan IKN masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp466 triliun, dengan Rp89,4 triliun berasal dari APBN, Rp123,2 triliun dari BUMN, dan Rp253,4 triliun dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pembangunan IKN untuk 2024 telah menghabiskan Rp4,8 triliun dari APBN. Jumlah ini merupakan 12,1 persen dari total pagu untuk IKN, yaitu sebesar Rp39,8 triliun.

Pada 2023, dana yang sudah dihabiskan mencapai Rp27 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Total anggaran jika realisasi 2024 mencapai 100 persen adalah Rp72,3 triliun. Diperkirakan pada tahun depan, sisa dana APBN sebesar Rp17,1 triliun untuk pembangunan IKN akan habis.

Namun, Presiden Joko Widodo membantah isu bahwa pembangunan IKN terbengkalai atau terancam mangkrak. Menurutnya, pembangunan masih sesuai rencana, dan upacara HUT RI 17 Agustus 2024 nanti akan diselenggarakan di IKN dan Jakarta.

Pembangunan Istana Negara di IKN sudah mencapai 80 persen baik dari sisi interior maupun eksterior. Diperkirakan pada bulan Juli, proses pembangunan akan rampung dan mulai dilakukan persiapan upacara kemerdekaan.

Bahlil juga membantah bahwa pembangunan di IKN hanya mengandalkan APBN. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek di IKN juga merupakan bagian dari investasi lokal. “Seminggu lalu saya baru pulang dari sana. Hotel sudah hampir jadi, rumah sakit hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi. Itu adalah investasi semuanya, dalam negeri, di luar APBN,” tutupnya.

Namun dalam suatu kesempatan, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) dari Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, memaparkan perkembangan terbaru mengenai kawasan kepresidenan di IKN yang sudah mencapai 80 persen.

Ia merincikan presentase terasbut meliputi Istana Presiden yang telah mencapai sekitar 70 persen penyelesaian dan Kantor Presiden hampir mencapai 90 persen.

“Untuk istana presiden sudah sekitar 70 persen, sedangkan kantor presiden sudah 90 persen. Jadi kalau dirata-rata, kawasan kepresidenan sudah mencapai 80 persen,” ujar Danis di Gedung PUPR, Jumat, 14 Juni 2024.

Danis menjelaskan bahwa kontrak pembangunan kawasan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun, dan saat ini sudah mencapai 73 persen untuk istana negara dan lapangan upacara.

“Lapangan upacaranya sudah siap, sementara kantor presiden sudah mencapai 89,9 persen. Kontraknya memang sampai Oktober atau November,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa meski target penyelesaian adalah di bulan Oktober, kawasan ini akan fungsional pada 17 Agustus. Dengan presentase, pada bulan agustus pembangunan sudah mencapai 95 persen. Sehingga 5 persen sisanya adalah finishing seperti penanaman dan lain-lain.

“Kita tetap target selesainya kan di Oktober. Tapi 17 Agustus, kita fungsional kan, lapangan upacara udah, kalau Presiden mau bertempat tinggal di situ, sebagian ruangannya, karena misalnya ya, nanti katakanlah Agustus itu 95 persen, 5 persen itu kan finishing, kemudian tanaman dan sebagainya. Tapi gedung dan mechanical, electricalnya sudah siap,” jelas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ingin menggelar upacara HUT Ke-79 RI di dua lokasi, yakni IKN dan Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Presiden menyatakan alasan digelarnya upacara 17 Agustus di dua tempat karena saat ini kondisi ibu kota masih dalam masa transisi perpindahan dari Jakarta ke IKN.

“Ini kan masa transisi, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi, di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan jika sudah ada keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, maka untuk upacara 17 Agustus 2025 akan digelar di IKN.

“Nanti, tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan baru nanti di IKN saja. Termasuk, juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi, itu tidak mudah,” ujar Presiden.(*)