Video: Subsidi Listrik 2025, HET Beras dan Nuklir AS

KABARBURSA.COM - Subsidi listrik 2025 mencapai Rp88 Triliun, Bapanas tetapkan HET Beras, dan Amerika Serikat meningkatkan jumlah senjata nuklir strategis. Menjadi fokus pemberitaan  Informasi tersebut menjadi fokus utama pemberitaan Kabar Bursa, Senin 10 Juni 2024, yang telah dirangkum dalam program Kabar Bursa Hari Ini.

Subsidi Listrik 2025 Capai Rp88 T, ini Daftar Penerimanya

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya dalam menyediakan subsidi listrik yang berdampak nyata bagi masyarakat. ESDM mengungkapkan mereka memantau jumlah pelanggan yang menerima subsidi serta anggaran yang dialokasikan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan.

Data Subsidi Listrik Kementerian ESDM terbaru yang diterima KabarBursa, menunjukkan pada 2024, jumlah pelanggan subsidi listrik diperkirakan akan mencapai 42,08 juta. Angka ini diharapkan akan tetap bertahan pada 2025. Kategori pelanggan yang menerima subsidi mencakup berbagai sektor seperti rumah tangga, bisnis kecil, industri kecil, pemerintah, dan sosial. Subsidi listrik ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak 2017, terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan subsidi listrik. Jumlah pelanggan yang menerima subsidi untuk kategori R-1/450 VA terus meningkat sekitar 0,9 persen per tahun. Sementara itu, pelanggan R-1/900 VA mengalami lonjakan yang lebih tinggi dengan kenaikan rata-rata 7 persen per tahun. Peningkatan ini didorong oleh perluasan akses listrik dan mutasi pelanggan yang lebih tepat sasaran.

Pada 2025, jumlah pelanggan yang menerima subsidi listrik untuk kategori R-1/450 VA diproyeksikan mencapai 24,94 juta pelanggan, meningkat dari 24,77 juta pada 2024. Di sisi lain, jumlah pelanggan R-1/900 VA juga diperkirakan meningkat menjadi 10,28 juta pada 2025, dari 9,71 juta pada 2024. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta rumah tangga yang tidak mampu.

Besaran subsidi listrik menunjukkan tren yang stabil dengan sedikit fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, subsidi listrik mencapai Rp 63,17 triliun, sedikit meningkat dari Rp 58,83 triliun pada tahun 2021. Pada tahun 2023, besaran subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp 69,85 triliun berdasarkan data yang belum diaudit.

Pada 2024, besaran subsidi listrik diproyeksikan mencapai Rp 73,24 triliun, dengan volume penjualan subsidi mencapai 73,24 TWh. Pemerintah terus berupaya mengendalikan besaran subsidi listrik melalui berbagai kebijakan, termasuk pengaturan specific fuel consumption (SFC), susut jaringan, penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), dan Domestic Market Obligation (DMO).

Untuk 2025, kebutuhan subsidi listrik diperkirakan akan berada di kisaran Rp 83,02 hingga Rp 88,36 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah yang diperkirakan berada di kisaran Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per USD, harga minyak dunia (ICP) sebesar 75-85 USD per barrel, dan inflasi sebesar 1,5-3,5 persen.

Adapun alokasi subsidi listrik 2025 berdasarkan kategori pelanggan sebagai berikut:

1. Sosial: Rp 12,16 – 13,08 triliun (14,65 persen – 14,80 persen dari total subsidi)
2. R1/450 VA: Rp 38,18 – 40,16 triliun (45,46 persen – 45,99 persen dari total subsidi)
3. RI/900 VA: Rp 15,75-16,68 triliun (18,88 persen -18,97 persen dari total subsidi)
4. Bisnis Kecil: Rp 9,39 – 10,18 triliun (11,31 persen – 11,52 persen dari total subsidi)
5. Industri Kecil: Rp 5,93 – 6,51 triliun (7,15 persen – 7,37 persen dari total subsidi)
6. Pemerintah: Rp 0,36 – 0,39 triliun (0,44 persen – 0,45 persen dari total subsidi)
7. Lainnya: Rp 1,24 – 1,34 triliun (1,49 persen – 1,52 persen dari total subsidi).

Dalam upaya menjaga agar subsidi listrik tepat sasaran, pemerintah terus memperbaiki mekanisme dan sistem pengawasan. Subsidi listrik hanya diberikan kepada golongan yang berhak, yaitu rumah tangga miskin dan rentan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

“Subsidi listrik diberikan kepada golongan yang berhak; Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan; dan Mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan,” demikian kebijakan subsidi listrik untuk tahun 2025 yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025.

Meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan subsidi listrik, seperti kenaikan biaya bahan bakar dan pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producers (IPP), pemerintah optimis dapat mengendalikan besaran subsidi dengan langkah-langkah strategis. Pengaturan konsumsi bahan bakar spesifik (SFC), pengendalian susut jaringan, dan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) merupakan beberapa langkah yang ditempuh untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran subsidi.

“Besaran subsidi listrik tetap dikendalikan dengan penerapan subsidi tepat sasaran dan pengendalian BPP tenaga listrik melalui pengaturan specific fuel consumption (SFC), susut jaringan, penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), dan Domestic Market Obligation (DMO),” demikian keterangan dari Kementerian ESDM.

Dengan proyeksi dan kebijakan yang ada, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan subsidi listrik yang efisien dan tepat sasaran. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk memastikan ketersediaan listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan, tetapi juga untuk mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bapanas Tetapkan HET Beras, Pengamat: SPHP Harus Dijaga

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Pengamat meminta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijaga.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menekankan yang perlu dipastikan kala HET beras ditetapkan permanen, penyaluran SPHP mesti dijaga pada level optimum oleh Bulog.

Hal tersebut dilakukan, kata Khudori, berguna bagi warga yang daya belinya terbatas bisa mengakses beras SPHP.

“Karena itu penting bagi Bulog untuk memastikan ketersediaan beras SPHP. Juga penyebarannya mesti meluas agar menjangkau seluas mungkin warga,” jelas dia kepada Kabar Bursa, Selasa 10 Juni 2024.

Lebih jauh Khudori mengatakan, sebetulnya tidak ada kebijakan baru lewat penetapan peraturan Bapanas ini.

Khudori bilang, penetapan peraturan ini adalah mengubah kebijakan HET beras (premium dan medium) relaksasi dan HPP gabah relaksasi yg bersifat sementara jadi keputusan permanen.

“Penetapan HET beras adalah bagian dari kebijakan untuk memastikan ketersediaan beras di pasar terjaga. Juga pelaku usaha tetap mendapatkan margin keuntungan yang memadai,” ujar dia.

Khudori berpandangan, jika HET beras dikembalikan ke posisi sebelum relaksasi, potensial beras aneka merek di pasar modern/ritel modern kembali hilang.

Dia menambahkan, penetapan HPP gabah permanen juga sebagai bagian dari kebijakan untuk memastikan petani sebagai produsen terlindungi.

“Kalau harga gabah jatuh di bawah HPP, pemerintah lewat Bulog akan membeli gabah itu. Tentu dengan persyaratan kualitas yang ada,” pungkasnya.

Perlu diketahui, penetapan HET beras Berdasarkan Perbadan Nomor 5 Tahun 2024. Dalam peraturan ini, maka kenaikan harga beras tingkat konsumen diatur berdasarkan wilayah.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan penyesuaian HER beras dilakukan demi menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

Sebelumnya, Arief mengumumkan bahwa sebanyak 729 ribu ton beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah terealisasi ke konsumen sepanjang Januari hingga 29 Mei 2024.

“Per 29 Mei, realisasi beras SPHP di tingkat konsumen telah mencapai 729 ribu ton dari target 1,2 juta ton pada 2024,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin 3 Juni 2024.

Selain kepada konsumen, Arief juga menyebutkan bahwa realisasi beras SPHP ke ritel modern mencapai 50 ribu ton, dengan tiga penyalur utama yaitu Indomaret, Indogrosir, dan Alfamart.

“Melalui Perum Bulog, Bapanas telah menugaskan pelaksanaan beras program SPHP baik di tingkat konsumen maupun ritel modern,” ujarnya.

Arief menambahkan bahwa selain SPHP, pihaknya juga menjalankan program intervensi lainnya, yakni Gerakan Pangan Murah (GPM), yang menjadi instrumen utama untuk menstabilkan kondisi pangan nasional.

Selama periode Januari hingga Mei, GPM telah dilaksanakan sebanyak 4.695 kali di 37 provinsi dan 410 kabupaten/kota.

“Ini akan terus diintensifkan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha pada Juni,” tutur Arief.

Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mewujudkan kestabilan pasokan dan kewajaran harga pangan pokok strategis, khususnya menjelang HBKN Idul Adha 2024.

“Kami di Badan Pangan Nasional rutin melakukan analisa kondisi harga pangan secara nasional, termasuk di tingkat konsumen. Data harga-harga tersebut dihimpun dari 1.503 enumerator di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat produsen, konsumen, hingga grosir,” ungkap Arief.

Arief menekankan bahwa beras SPHP yang disalurkan pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memastikan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga.

Oleh karena itu, dia meminta para pedagang dan pelaku usaha untuk tidak mengoplos beras SPHP dan tidak menjualnya di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa sebanyak 643 ribu ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah disalurkan sejak Januari hingga pertengahan April 2024.

“Dalam periode tersebut, beras SPHP yang telah didistribusikan mencapai 643 ribu ton. Bulog terus menjalin kerja sama dengan pengecer untuk memastikan titik penjualan tersebar luas dan dekat dengan konsumen akhir,” ujarnya di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa penyaluran ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras di berbagai ritel modern, kios, dan menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

“Kami mendapat tugas dari pemerintah untuk menyalurkan minimal 1,2 juta ton beras SPHP sepanjang tahun ini. Sementara stok beras di gudang Bulog hingga 17 April 2024 mencapai 1,26 juta ton,” tambahnya.

Beras program SPHP merupakan beras dari cadangan pemerintah yang disalurkan melalui skema subsidi dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp10.900 per kilogram.

Bayu menegaskan bahwa beras SPHP yang didistribusikan Bulog adalah beras berkualitas. Beras ini memiliki ciri khusus seperti logo Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasannya.

Terancam dengan China-Rusia, AS Tambah Senjata Nuklir

Pemerintah AS tengah mempertimbangkan langkah untuk meningkatkan jumlah senjata nuklir strategis dalam beberapa tahun mendatang sebagai respons terhadap ancaman yang semakin meningkat dari Rusia, China, dan pihak musuh lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pranay Vaddi, seorang pejabat senior Dewan Keamanan Nasional, dalam sebuah pidato mengenai pendekatan yang lebih kompetitif terhadap pengendalian senjata.

Menurut Vaddi, jika tidak ada perubahan dalam persenjataan musuh, AS mungkin harus menambah jumlah senjata nuklir strategis yang dikerahkan untuk menjaga keamanan nasional serta melindungi sekutu dan mitra mereka. Hal ini mencerminkan tekad AS untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan mendesak di tingkat global.

Saat ini, AS telah mematuhi batas 1.550 hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan, sesuai dengan perjanjian New START 2010 dengan Rusia. Meskipun demikian, Moskow menangguhkan keikutsertaannya tahun lalu, memunculkan ketidakpastian dalam kerangka pengendalian senjata internasional.

Vaddi menekankan bahwa langkah AS untuk menambah jumlah senjata nuklir tidak bertentangan dengan komitmen mereka terhadap kontrol senjata internasional. Namun, dengan adanya ekspansi dan diversifikasi senjata nuklir oleh Rusia, China, dan negara lainnya, AS merasa perlu untuk merespons secara proaktif demi menjaga stabilitas global.

Ancaman dari Rusia, China, Iran, dan Korea Utara semakin kompleks, dengan adanya pertukaran teknologi dan dukungan antara mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut serta mengancam keamanan AS dan sekutunya.

Dalam situasi yang semakin kompleks ini, langkah-langkah proaktif dalam pengendalian senjata nuklir menjadi semakin penting bagi AS untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas global.

Rusia, China, Iran, dan Korea Utara telah berbagi teknologi rudal dan pesawat tak berawak yang canggih. Sebagai contoh, Vaddi menyebutkan penggunaan pesawat tak berawak Iran di Ukraina oleh Moskow serta artileri dan rudal Korea Utara, dan dukungan China untuk industri pertahanan Rusia.

Vaddi menggarisbawahi bahwa AS tetap berkomitmen pada kontrol senjata internasional dan rezim non-proliferasi yang dirancang untuk mengekang penyebaran senjata nuklir. Namun, respons dari negara-negara tersebut menunjukkan ketidakminatan mereka dalam pengendalian senjata, yang semakin menantang upaya internasional untuk menjaga stabilitas.

Tahun lalu, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menyatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk meningkatkan penyebaran senjata nuklir strategis AS untuk melawan persenjataan Rusia dan China, dan menawarkan pembicaraan tanpa prasyarat. Namun, perkembangan terbaru dan peningkatan aktivitas militer dari musuh-musuh potensial memaksa AS untuk mempertimbangkan ulang pendekatan mereka.

Jika penambahan senjata nuklir strategis menjadi kenyataan, hal ini akan menjadi perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan AS dan mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan kekuatan global. Kebijakan ini menuntut kesiapan penuh dari semua pihak terkait untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap dinamika keamanan yang terus berubah.

Peningkatan persenjataan nuklir oleh AS dapat memicu reaksi dari negara-negara lain, yang mungkin merasa terancam dan meningkatkan persenjataan mereka sendiri. Hal ini bisa menciptakan siklus perlombaan senjata baru yang berpotensi membahayakan stabilitas global. Oleh karena itu, dialog dan diplomasi tetap menjadi elemen penting dalam mengelola ketegangan internasional.

Kesimpulannya, AS berada di persimpangan penting dalam kebijakan pertahanannya. Langkah untuk menambah senjata nuklir strategis bisa jadi diperlukan untuk mengatasi ancaman yang berkembang dari Rusia, China, dan lainnya, namun juga membawa risiko eskalasi ketegangan global. Dengan situasi yang terus berkembang, AS harus menavigasi kebijakan ini dengan hati-hati, mengedepankan prinsip keamanan dan stabilitas global dalam setiap keputusan yang diambil.

Padahal perang nuklir punya dampak besar bagi dunia, ledakan nuklir bisa membunuh jutaan orang dalam sekejap. Sebagai contoh, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 menewaskan lebih dari 200.000 orang.

Radiasi dari ledakan nuklir dapat menyebabkan penyakit akut, seperti sindrom radiasi akut, dan penyakit kronis, termasuk kanker dan gangguan genetik. Ledakan nuklir dapat menyebabkan kebakaran besar yang menyebar dengan cepat, menghasilkan tsunami api yang menghancurkan kota dan daerah sekitarnya.

Asap dan debu yang dilemparkan ke atmosfer bisa mengurangi sinar matahari yang mencapai permukaan bumi, menyebabkan penurunan suhu global drastis dan mengganggu ekosistem dan pertanian, yang dikenal sebagai “musim dingin nuklir”.

Ledakan nuklir dapat menghancurkan infrastruktur penting seperti jaringan listrik, transportasi, dan komunikasi, mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Biaya untuk membersihkan daerah yang terkontaminasi dan merawat korban bisa mencapai triliunan dolar.

Perang nuklir akan menciptakan gelombang besar pengungsi yang melarikan diri dari daerah yang terkena dampak, menyebabkan krisis kemanusiaan. Ketegangan politik dan sosial dapat meningkat, memicu konflik baru dan memperburuk yang sudah ada.

Menyatakan bahwa perang nuklir antara dua negara bersenjata nuklir dapat mengakibatkan kematian hingga 2 miliar orang akibat kelaparan global yang diinduksi oleh perubahan iklim yang diakibatkan oleh perang.

Princeton University’s Program on Science and Global Security Memperkirakan bahwa perang nuklir skala penuh antara Amerika Serikat dan Rusia dapat menyebabkan kematian lebih dari 90 juta orang hanya dalam beberapa jam pertama dari konflik.