KABARBURSA.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa situasi di Jalur Gaza saat ini lebih mirip dengan pemusnahan massal penduduk sipil ketimbang perang.
“Apa yang terjadi di Gaza sekarang, sebagai tanggapan atas serangan teroris di Israel, tidak tampak seperti perang. Yang terlihat adalah penghancuran habis-habisan penduduk sipil,” kata Putin, Kamis 6 Juni 2024
Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan dengan perwakilan kantor berita asing di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg.
Menurut Putin, Washington memonopoli isu penyelesaian krisis Palestina, yang menyebabkan situasi memburuk di wilayah tersebut.
“Kami percaya bahwa situasi ini adalah akibat kebijakan AS yang memonopoli penyelesaian isu Israel-Palestina dan mengesampingkan semua instrumen internasional yang dibentuk secara khusus untuk menangani masalah kompleks ini secara kolektif,” ujarnya.
Putin juga mengkritik pandangan pemerintah AS yang cenderung menyederhanakan masalah, dengan asumsi bahwa semakin sedikit argumen akan mempermudah penyelesaian. “Mereka jelas-jelas salah,” tambahnya.
Moskow berharap pada kontribusi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam mengatasi krisis tersebut, mengingat pengaruh politik Erdogan di kawasan dan dunia Islam.
“Rusia akan melakukan apa pun untuk membantu Erdogan,” kata Putin.
Putin juga menegaskan bahwa Rusia menentang segala bentuk terorisme. “Kami menentang segala bentuk terorisme, termasuk serangan terhadap warga sipil di mana pun dan di negara mana pun,” katanya.
Lebih lanjut, Putin menekankan bahwa kebijakan Rusia terkait Jalur Gaza tidak bergantung pada situasi politik dan tidak berubah sejak masa Soviet, mengingat bahwa Uni Soviet mengakui negara Palestina sejak 1988.
Italia berkomitmen melanjutkan pendanaan bagi Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dengan total bantuan sebesar 35 juta euro (US$38 juta).
Komitmen ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, saat pertemuan di Roma dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa.
Tajani menyebutkan bahwa 5 juta euro akan dialokasikan untuk proyek-proyek UNRWA. :Sementara sisanya akan digunakan untuk inisiatif ‘Makanan untuk Gaza’,” jelasnya.
Italia sebelumnya merupakan salah satu negara yang menahan bantuan untuk UNRWA menyusul tuduhan dari Israel mengenai keterlibatan beberapa staf badan tersebut dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu perang Gaza.
“Italia memutuskan untuk melanjutkan pendanaan untuk proyek-proyek khusus yang membantu pengungsi Palestina, namun dengan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa tidak satu sen pun digunakan untuk mendukung terorisme,” ujar Tajani.
UNRWA mempekerjakan sekitar 13.000 orang di Gaza, mengelola sekolah-sekolah, klinik kesehatan primer, layanan sosial lainnya, dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan.
Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah negara kembali mendanai badan tersebut.
Jerman, misalnya, bulan lalu menyatakan akan melanjutkan kerja sama dengan UNRWA setelah laporan yang dipimpin oleh mantan menteri luar negeri Prancis Catherine Colonna mengenai prosedur UNRWA untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip netralitas.
Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, menyalahkan pemerintah Amerika Serikat secara langsung atas ancaman dan eskalasi yang dilakukan Israel di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Abu Rudeineh menyoroti rencana serangan militer Israel di Kota Rafah, yang dipandangnya dapat menyebabkan pembantaian dan pengungsian warga sipil, yang mungkin menjadi awal periode konflik yang panjang.
Dukungan AS terhadap Israel dan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB membawa Amerika ke dalam perang genosida,” ungkapnya melalui siaran pers pada Rabu malam. Dikutip di Jakarta, Kamis 25 April 2024.
Menurutnya, sikap tersebut bertentangan dengan rakyat Palestina, negara-negara Arab, dan semua negara yang mendukung Palestina di Dewan Keamanan PBB.
Abu Rudeineh menyoroti juga demonstrasi besar-besaran di berbagai negara, termasuk di universitas-universitas AS, yang menyerukan penghentian kejahatan perang Israel di wilayah Palestina, sebagai seruan bagi pemerintah AS untuk meninjau ulang kebijakan mereka.
Ia menekankan perlunya pemerintah AS meninggalkan dukungan buta terhadap pendudukan Israel dan mengikuti hukum internasional serta menerapkan resolusi internasional yang sah.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menekankan perlunya Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani serius pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina.
Pernyataan ini disampaikan dalam High-Level Segment Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2), yang menandai dimulainya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2024-2026.
Retno menyatakan urgensi intensifikasi upaya mengatasi krisis kemanusiaan, terutama krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik. Ia menekankan bahwa penanganan krisis ini memerlukan kerja sama dan solidaritas global, serta pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi.
Retno juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme kemanusiaan yang tidak boleh dipolitisasi. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada kebisuan terhadap dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir.
Lebih lanjut, Retno mendesak untuk memperkuat ekosistem HAM sebagai tanggung jawab bersama semua negara.
Di tingkat regional, Indonesia mempromosikan penguatan ekosistem HAM melalui Leaders’ Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue.
Di Afghanistan, Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan.
Retno menekankan perlunya pendanaan memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya, termasuk Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina.
Dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas kepada negara anggota juga menjadi fokus penting.
Pelindungan dan pemajuan HAM, menurut Retno, harus dilakukan secara setara, termasuk penghormatan pada hak pembangunan setiap negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Kolaborasi diperlukan untuk menjamin hak masyarakat rentan, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan migran. (prm)
Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau instruksi untuk membeli atau menjual saham. Segala bentuk analisis dan rekomendasi saham sepenuhnya berasal dari pihak analis atau sekuritas yang bersangkutan. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi, kerugian, atau keuntungan yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini. Keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab investor. Investor diharapkan melakukan riset independen dan mempertimbangkan risiko dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi.
Desty Luthfiani • 21 menit yang lalu
Hutama Prayoga • 1 jam yang lalu
Syahrianto • 2 jam yang lalu
Syahrianto • 3 jam yang lalu
Hutama Prayoga • 3 jam yang lalu