DPD RI Dukung Sulsel jadi Derah Penyangga IKN

KABARBURSA.COM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama dalam sektor transportasi pelayaran.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan bahwa saat ini Sulawesi Selatan berperan sebagai hub Indonesia timur.

Dengan peran strategis ini, banyak pekerjaan besar yang memerlukan dukungan dari DPD RI untuk membangun provinsi tersebut.

"Ada banyak pekerjaan besar di Sulsel ini, saya meminta bantuan dari bapak-bapak DPD," ujar Zudan saat menerima rombongan Komite II DPD di Makassar, Rabu, 5 Juni 2024.

Selain menjadi hub, Zudan juga menyoroti posisi Sulsel sebagai penyangga IKN di Pulau Sulawesi.

"Kami menjadi provinsi penyangga IKN untuk memenuhi kebutuhan buah-buahan dan pasokan bahan pokok. Semua ini membutuhkan dukungan DPD," ujarnya.

Zudan mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berbenah untuk memenuhi ekspektasi dan harapan masyarakat.

Ia mencontohkan sektor transportasi, di mana logistik harus dipastikan tidak mengalami banyak kendala dan harus tiba di kota tujuan secepat mungkin.

Ketua Komite II DPD, Yoris Raweyai, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pengawasan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai situasi terkini pengelolaan sektor pelayaran di tingkat daerah dan nasional, serta mendapatkan masukan konkret terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam program kemaritiman.

"Seluruh masukan dalam kunjungan kerja ini akan dicatat sebagai referensi untuk pengayaan muatan materi hasil pengawasan Komite II DPD RI atas pelaksanaan undang-undang, serta sebagai masukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan perbaikan tata kelola pelayaran di Indonesia," ucap Yoris.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo, turut menyampaikan tantangan transportasi di Sulawesi Selatan, khususnya di sektor pelayaran. Ia menyoroti kurangnya perhatian dari pemerintah pusat terhadap pelabuhan rakyat dan minimnya perkembangan signifikan pada kapal-kapal di Sulsel meskipun tetap beroperasi.

"Kami berharap ada perhatian dari pemerintah pusat terhadap pelabuhan rakyat," ujar Andi Erwin.

Dengan dukungan DPD RI dan upaya perbaikan terus-menerus, Andi Erwin berharap, Sulawesi Selatan dapat memainkan peran strategisnya dengan lebih efektif, terutama sebagai penyangga IKN, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional.

Inflasi Sulsel Turun 0,10 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami deflasi month-to-month (mtm) sebesar 0,10 persen pada Mei 2024. Angka penurunan inflasi ini lebih besar dari deflasi secara nasional.

"Inflasi Mei 2024 month-to-month (mtm) atau bulan ke bulan sebesar -0,10 persen, terjadi deflasi sebesar 0,10 persen. Deflasi ini lebih besar daripada deflasi secara nasional yang sudah diumumkan oleh Plt Kepala BPS RI," kata Kepala BPS Sulsel, Aryanto, Selasa, 4 Juni 2024.

Aryanto menambahkan bahwa inflasi Sulsel mengalami kenaikan sebesar 2,42 persen pada Mei 2024 jika dibandingkan dengan Mei 2023. Sementara itu, inflasi dari Januari hingga Mei 2024 atau year-to-date (ytd) tercatat sebesar 1,10 persen.

"Inflasi tahun ke tahun atau yoy, artinya bulan Mei dibandingkan dengan Mei 2023 sebesar 2,42 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender atau year-to-date, sampai Mei 2024. Januari, Februari, Maret, April, dan Mei 2024 sebesar 1,10 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa kenaikan inflasi tersebut dipengaruhi oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, seperti perhiasan emas. Sementara deflasi dipengaruhi oleh naiknya indeks pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

"Andil inflasi pada bulan Mei 2024 ini adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu harga emas perhiasan. Sedangkan yang mengalami deflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,58 persen (mtm) dengan andil 0,18 persen," paparnya.

Dengan perkembangan ini, BPS berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga di Sulawesi Selatan, agar tidak memberikan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. (*)