Target Ekonomi 7 Persen, Prabowo-Gibran Dapat Saran Begini

KABARBURSA.COM - Pasangan terpilih dalam pemilihan presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6-7 persen. Terkait hal ini,  Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memberi sejumlah solusi agar target itu tercapai.

Bhima mengatakan, bahwa pasangan Prabowo - Gibran harus hati-hati terhadap manajemen risiko fiskal.

"Soal belanja negara yang populis harus hati hati manajemen risiko fiskalnya," ujar Bhima kepada Kabar Bursa, Jumat 10 Mei 2024.

Seperti diketahui,  Prabowo-Gibran memiliki program makan siang gratis. Bhima menyarankan program ini bisa diuji coba dengan anggaran maksimum Rp5 triliun pada dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo.

Hal tersebut diungkapkan Bhima karena menurutnya situasi pendapatan negara  tidak berlimpah. Begitu juga mencari utang baru, tidak gampang dikarenakan situasi global yang meredup.

Selain itu, lanjut dia, ketimpangan bisa dijawab dengan penerapan kebijakan fiskal progresif seperti pajak kekayaan yang menyasar aset bersih dari 10 persen penduduk paling kaya.

"Redistribusi lewat pajak makin penting selain melanjutkan reforma agraria secara substantif membagikan HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan skala besar ke masyarakat sekitar," terang Bhima.

Solusi Tekanan Global

Di sisi lain, Bhima juga berbicara mengenai langkah atasi tekanan global. Kata dia, ini bisa memanfaatkan friendshoring atau upaya bilateral antar negara karena Indonesia berada di garis non blok.

"Misalnya dengan Amerika Serikat (AS) yang mulai menarik investasi dari China bisa dimanfaatkan di bidang pemasok buah buahan tropis, hasil ikan dan pakaian jadi Indonesia bisa dapat prioritas utama replacement dari China," jelasnya

Solusi berikutnya, lanjut Bhima, pemerintahan mendatang wajib melakukan diversifikasi ekspor ke negara-negara yang ekonominya masih relatif baik.

"Contohnya penetrasi ekspor ke India perlu didorong lewat serangkaian kerjasama bilateral," tandasnya.

Perlu dicatat, salah satu target Prabowo-Gibran yang spektakuler adalah mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen, di atas tren pertumbuhan satu dekade terakhir yang stagnan di 5 persen.

Anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo pernah mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan agar Indonesia menjadi negara maju.

Sementara itu Anggota Dewan Pakar TKN lainnya, Mulya Amri menyampaikan target pertumbuhan itu adalah dorongan dari pertumbuhan ekonomi terkini yakni 5 persen.

Upaya untuk mencapai itu adalah, kata dia, dengan melakukan hirilisasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengelola bahan baku dalam negeri.

Transisi Presiden Baru

Menjelang transisi masa jabatan presiden dan wakil presiden yang baru, selepas terpilihnya Prabowo Subianto dan Rala Bumingraka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Sorotan pun tertuju pada masa depan ekonomi Indonesia. Pasca-jabatan Presiden Jokowi yang diwarnai oleh ambisi tinggi namun hasil yang tak sebanding, muncul pertanyaan apakah perekonomian Indonesia akan membaik di bawah kepemimpinan baru Prabowo Subianto dan Rala Bumingraka.

Target pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2024 yang ditetapkan pada 16 Agustus 2023 sebesar 5,2 persen, seolah menjadi penanda stagnasi yang menghantui.

Data menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,23 persen, jauh dari ambisi awal Jokowi yang menggebu-gebu pada awal masa kepemimpinan, yang sebesar 7 persen, atau target pertumbuhan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang 6,0-6,2 persen pada akhir 2024.

Namun, harapan kembali membara dengan janji-janji Prabowo-Gibran yang mengusung target pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Tapi, apakah mereka akan mengulangi sejarah yang sama dengan pemerintahan sebelumnya?

Efektifitas Tata Kelola

Center of Industry, Trade, and Investment, INDEF, Andry Satrio Nugroho, kunci keberhasilan tak hanya terletak pada janji kampanye, tetapi juga pada efektivitas tata kelola pemerintahan. Keberhasilan pemerintahan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada sistem tata kelola yang baik.

Menurutnya, kabinet koalisi yang besar, memang akan menguntungkan bagi presiden dan wakil presiden terpilih untuk memperlancar program-programnya. Tetapi itu juga merupakan indikasi lumpuhnya check and balances di parlemen.

“Back sliding democracy (kemunduran demokrasi) antara lain tercipta dari tiadanya resistensi parlemen terhadap segala kebijakan eksekutif,” terangnya.

Jika melihat catatan di era Jokowi dengan kualisi gemuk yang menemani singgahsana kepresidenannya membutikan kualisi yang besar saja belum mampu menopang pertumbuhan ekonomi.

Bahkan kata dia, tata kelola pemerintahan Indonesia dibanding negara ASEAN lain berada di ranking kedua terendah. Padahal dengan kabinet yang padat Jokowi sudah memiliki bekal untuk membangun Institusi dan tata kelola yang baik untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Padahal, efektivitas pemerintahan juga secara signifikan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Minimnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, susunan kabinet akan menjadi cerminan seberapa efektif pemerintahanakan dijalankan,” tandasnya.