Fokus Prabowo-Gibran: Penerapan Kebijakan Pajak Karbon

KABARBURSA.COM - Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira menegaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penerapan pajak karbon dan cukai plastik serta minuman berpemanis. Kebijakan ini dianggap krusial karena berkaitan erat dengan isu lingkungan dan pengurangan limbah.

"Pentingnya pajak karbon untuk isu lingkungan dan cukai plastik untuk pengurangan sampah plastik. Kedua kebijakan ini mungkin akan menjadi fokus utama, terutama karena Prabowo-Gibran juga peduli pada agenda lingkungan dan keberlanjutan," ujar Anggawira dikutip Selasa 23 April 2024.

Menurutnya, kebijakan mana yang akan diimplementasikan terlebih dahulu tergantung pada berbagai faktor, seperti prioritas pemerintah, kesiapan administratif, serta respons dari masyarakat dan pelaku usaha, terutama dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12{5c49780942a81f0fa3174a56fa804d4c6778fdf8b696d39d7d127491773c8d95} yang menuai pro dan kontra.

Anggawira menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan tersebut kemungkinan akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia belum dapat merinci kapan implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan. "Tahun ini sepertinya belum," katanya.

Selain itu, salah satu fokus kebijakan perpajakan dari Prabowo-Gibran adalah pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara. Badan tersebut nantinya akan memisahkan kebijakan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan. "Ini menjadi indikasi kuat bahwa Prabowo-Gibran akan memperkuat implementasi kebijakan pajak yang ada di (pemerintahan) pak Jokowi," ujarnya.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyatakan bahwa kebijakan pajak karbon harus segera diterapkan mengingat kebutuhan belanja mitigasi dampak perubahan iklim dan transisi energi yang signifikan.

"Kehadiran pajak karbon menjadi penting untuk segera diimplementasikan," kata Bhima dikutip Selasa 23 April 2024.

Penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis juga mendesak untuk dilakukan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah.

Bhima menegaskan bahwa implementasi cukai plastik harus dilakukan dengan jelas, dengan alokasi yang tepat untuk belanja dan insentif pengolahan sampah plastik. "Misalnya, cukai plastik dibatasi alokasinya untuk belanja dan insentif pengolahan sampah plastik," ujarnya.

Sementara itu, Bhima menyarankan agar kenaikan tarif PPN 12 persen ditunda karena dikhawatirkan akan mengganggu konsumsi rumah tangga dan pendapatan di sektor ritel.