Moody's: Ekonomi RI Bakal Tumbuh 5 Persen di 2024-2025

KABARBURSA.COM - Lembaga pemeringkat Moody's memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 5{5c49780942a81f0fa3174a56fa804d4c6778fdf8b696d39d7d127491773c8d95} dari tahun 2024 hingga 2025. Angka ini melebihi rata-rata negara-negara pada peringkat Baa yang tumbuh sekitar 3,0{5c49780942a81f0fa3174a56fa804d4c6778fdf8b696d39d7d127491773c8d95}.

Dalam laporan Moody's Ratings yang dirilis pada Selasa (16/4), diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didukung oleh permintaan domestik yang kuat, meskipun kondisi eksternal cenderung melemah.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang kokoh ini terutama didorong oleh keberhasilan berbagai reformasi struktural yang dilakukan pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang pada gilirannya akan memicu peningkatan investasi asing, penciptaan lapangan kerja, ekspor, dan penerimaan pemerintah.

Moody's juga menilai sektor eksternal tetap tangguh, terutama tercermin dari surplus neraca perdagangan yang terus meningkat. Implementasi kebijakan hilirisasi dianggap sebagai faktor kunci yang akan memperluas pangsa ekspor komoditas bernilai tambah, mengurangi ketergantungan pada harga, dan meningkatkan diversifikasi ekspor.

Perkembangan ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa, yang mencapai US$ 140,4 miliar pada akhir Maret 2024, setara dengan 6,4 bulan impor.

Moody's menyarankan agar pemerintah Indonesia memperluas cakupan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas utama, terutama di sektor nikel yang telah menunjukkan peningkatan perdagangan dan investasi yang signifikan.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat meluaskan kebijakan hilirisasi ke bahan mentah lainnya seperti tembaga, bauksit, timah, dan komoditas pertanian, dengan mempertimbangkan manfaat terkait pembangunan regional, investasi asing langsung, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekspor.

Namun, Moody's juga menyoroti kemungkinan terdilusinya manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh faktor-faktor seperti distorsi perdagangan, biaya lingkungan dan sosial, serta potensi penurunan pendapatan fiskal.