Bapanas Beri Fleksibilitas Bulog Beli Gabah Petani Rp6000

KABARBURSA.COM - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan fleksibilitas bagi Perum Bulog terkait harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari petani, dengan menaikkan harga menjadi Rp6.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp5.000 per kg.

Keputusan ini diterapkan mulai hari Rabu (3/4/2024) hingga 30 Juni 2024 untuk membantu Perum Bulog meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari produksi dalam negeri, bukan hanya mengandalkan impor.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan keputusan tersebut setelah mendampingi Presiden Joko Widodo saat meninjau stok pangan dan bantuan pangan beras di Gudang Perum Bulog Pematang Kandis, Jambi.

Penyesuaian harga GKP di tingkat petani adalah dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kg, sementara untuk gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog naik dari Rp6.300 menjadi Rp7.400 per kg. Demikian pula, harga beras di gudang Perum Bulog mengalami penyesuaian dari Rp9.950 menjadi Rp11.000 per kg.

Fleksibilitas harga tersebut diharapkan menjadi jaring pengaman bagi petani agar harga gabah dan beras dapat terjaga dengan baik, khususnya saat panen raya padi.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjaga harga di tingkat petani agar tidak terlalu merosot dalam situasi panen raya, sehingga pemerintah bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP.

Arief mengatakan bahwa keputusan fleksibilitas harga tersebut sesuai arahan Presiden dan juga sebagai langkah untuk menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen. Dengan adanya fleksibilitas ini, diharapkan harga tidak turun terlalu dalam, terutama saat panen raya yang sedang berlangsung.

Hal ini juga sejalan dengan regulasi Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Terakhir, Arief juga menyampaikan proyeksi panen yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode Maret hingga Mei 2024.

Potensi luas panen padi dan produksi beras diperkirakan mencapai angka yang signifikan, sehingga pemerintah perlu memperhatikan pergerakan harga dan kebutuhan petani di setiap bulannya.