KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pelantikan presiden terpilih 2024-2029 akan dilangsungkan di IKN Nusantara.
“Pelantikan presiden rencana di sana Ibu Kota Nusantara [IKN]. Kalau 17 Agustusan upacara di sana [IKN] mungkin pidato kenegaran masih tetap di sini [Jakarta],” kata Basuki di komplek Parlemen DPR, Selasa 2 April 2024.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw sebelumnya mempertanyakan pelantikan presiden terpilih 2024-2029 apakah di Jakarta atau IKN.
“Karena masih tertulis [di UU] di ibu kota negara yang sekarang bukan lagi Jakarta. Siap nggak IKN itu untuk melantik presiden?,” kata Roberth kemarin.
“Apakah siap nanti digunakan karena UU-nya sudah ada, di dalam UU kita yang masih berlaku itu bunyinya presiden dan wapres dilantik di ibu kota negara RI. Jakarta bukan lagi ibu kota negara, sudah berpindah.”
Diketahui, pasangan Prabowo-Gibran resmi dinobatkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU Rabu malam lalu 20 Maret 2024. Prabowo-Gibran memenangkan di 36 dari total 38 provinsi dengan perolehan suara 96.214.691 suara atau setara dengan 58,6{5c49780942a81f0fa3174a56fa804d4c6778fdf8b696d39d7d127491773c8d95} dari seluruh suara sah.
Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.
IKN yang akan menjadi pusat hajatan pelantikan Presiden baru nanti, berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.
Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.
"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.