Penyedia PJUTS Bakal Di-black List Jika Tak Rampung Maret

KABARBURSA.COM - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi akan memutus kontrak dan membuat daftar hitam (black list) terhadap perusahaan penyedia penerangan jalan umum tenaga Surya (PJUTS) yang tidak menyelesaikan pekerjaannya pada 30 Maret 2024.

Eniya memastikan bahwa Dirjen EBTKE melakukan pemantauan (monitoring) harian hingga akhir pekan ini atau 30 Maret. Target pemasangan PJUTS pada tenggat waktu tersebut sebanyak 22.785 titik.

"Progres PJUTS mencapai 21.112 titik terpasang hari ini dan prognosa kami sampai 30 Maret 2024 adalah 22.785 titik atau total 73,3 persen dari target 31.075 unit," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2024.

Adapun pembangunan PJUTS oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM terbagi atas lima wilayah Indonesia. Progresnya terbagi atas dua jenis yaitu e-purchasing dan tender. Pembangunan PJUTS Wilayah 1, 2, dan 5 kini memasuki tahap e-purchasing. Sementara pada Wilayah 3 dan 4 dalam proses tender.

"Kami sudah lakukan perpanjangan kontrak sebetulnya. Jadi, semua diberi kesempatan untuk melanjutkan sampai 30 Maret 2024 minggu ini," ujarnya.

Eniya merinci, PT Surya Energi Indotama sesuai kontrak akan mengerjakan proyek PJUTS Wilayah 1 dan 3. Rinciannya, masing-masing secara berturut-turut ialah 5.202 unit dan 5.261 unit, serta Rp76,28 miliar dan Rp79,64 miliar.

KSO PT Gerbang Multindo Nusantara dan PT Surya Utama Putra bakal menggarap pembangunan PJUTS Wilayah 2 dengan total 5.189 unit dan nilai kontrak Rp76,43 miliar.

Pembangunan PJUTS pada Wilayah 4 dan 5 masing-masing dikerjakan oleh KSO PT Matra dan PT Waskita, sebanyak 4.955 unit dengan nilai kontrak sekitar Rp83 miliar dan KSO PT Matra dan PT INTI (Persero) sebanyak 10.468 unit senilai Rp156,5 miliar.

Namun demikian, Eniya mengakui bahwa tidak semua kontrak bisa terpenuhi 100 persen pada 30 Maret 2024 mendatang. Contohnya, PJUTS Wilayah 4 dan 5 yang progresnya baru selesai 62,7 persen 38,5 persen dari kontrak.

Ia menyebutkan sebuah perbandingan mengenai prognosis kontrak pembangunan PJUTS Wilayah 1 sampai dengan 5. Capaian 100 persen bisa diraih wilayah 1, 2, dan 3 sebelum 30 Maret, sedangkan tersisa 8.290 titik terbagi atas Wilayah 4 dan 5 yang belum terealisasi sempurna.

"Dari sini kita bisa melihat yang tidak bisa tercapai adalah 8.290 titik. Untuk Wilayah 1, 2, dan 3 bisa 100 persen, paket 4 62,7 persen, dan paket 5 yang paling sedikit 38,5 persen," tutur Eniya.

Selanjutnya bagi 8.290 titik yang tidak selesai hingga 30 Maret, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM berencana merampungkannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 lewat realokasi anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Jadi saat ini kami sedang realokasi dan kami mohon bapak ibu pimpinan (Komisi VII) supaya koordinasi untuk menentukan titik secara tepat, paling tidak ada di kabupaten dan kota masing-masing," pungkas Eniya. (ari/adi)