Memuat tanggal…
Daftar Masuk
Navigasi Investasi Anda
Search

Tarik Utang Baru di Awal Tahun, ini Strategi Pemerintah

Rubrik: Market Hari Ini | Diterbitkan: 21 March 2024 | Penulis: KabarBursa.com | Editor: Redaksi
Tarik Utang Baru di Awal Tahun, ini Strategi Pemerintah

KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah berani dengan menarik sejumlah utang baru di awal tahun ini. Keputusan ini diambil untuk menghadapi ketidakpastian di pasar keuangan global yang diprediksi akan muncul di pertengahan tahun 2024.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga Februari 2024, pemerintah telah menambah utang baru sebesar Rp 184,3 triliun. Jumlah ini telah mencapai 35,3{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12} dari target yang ditetapkan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, utang baru ini berasal dari dua sumber utama, yakni penerbitan surat berharga negara (SBN) neto senilai Rp 178 triliun atau 26,7{8cdba62bfb50754487d4178c8d496a33eb803d8113a90f0f8a83093564b6ce12} dari target, dan pinjaman neto dari bilateral dan multilateral yang mencapai Rp 6,5 triliun. "Sementara penerbitan SBN lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, namun pinjaman lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Selasa 19 Maret 2024 lalu.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan dibalik penarikan utang yang signifikan pada awal tahun ini adalah untuk mengantisipasi potensi gejolak di pasar keuangan global yang mungkin terjadi di pertengahan tahun. "Kondisi pasar saat ini tidak menentu, oleh karena itu, kami tidak menunggu sampai terjadi defisit. Langkah ini merupakan strategi kami untuk menghadapi dinamika pasar yang mungkin terjadi dalam setahun," katanya.

Menurutnya, penerbitan surat utang pada awal tahun dinilai sebagai langkah yang aman, yang memungkinkan pemerintah untuk memperoleh yield yang lebih kompetitif. "Kami mengambil pendekatan yang sangat oportunistik dan pragmatis dalam memanfaatkan kondisi pasar, dengan tetap menjaga stabilitas dan kredibilitas APBN," tambahnya.