IESR: Tak Ada TKDN, Investor Energi Surya Bisa Lari

KABARBURSA.COM - Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkap hambatan terhadap industri dalam negeri yang mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia.

Manajer Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo menjelaskan bahwa tidak adanya political will atau kemauan pemerintah Indonesia dalam menerapkan transisi energi baru terbarukan (EBT) merupakan salah satu hambatan tersebut.

"Yang perlu jadi catatan untuk di level atas itu political will atau dukungan untuk mendorong energi terbarukan agar di bawah bawahnya ini dapat melakukan penyelarasan dari segi regulasi dan kebijakan," kata dia kepada Kabar Bursa, Minggu, 10 Maret 2024.

Contohnya ialah industri PLTS Atap dalam negeri belum sepenuhnya memenuhi tingkat komponen. Kementerian perindustrian kemenperin ialah salah satu yang memiliki wewenang atas persoalan ini.

"Jadi TKDN ini sendiri kan lebih ke kebijakan untuk mendorong industri dalam negeri. Kebijakan terkait industri ini kan harus seimbang antara dorongan untuk menciptakan permintaan dengan suplainya sendiri," ujar dia.

Deon menilai tidak adanya industri dalam negeri yang memproduksi komponen-komponen PLTS atap akan terkait dengan penciptaan pasar EBT. Ini juga merupakan hasil dari nihilnya political will tersebut.

"Orang juga akan lihat-lihat mau bangun PLTS di Indonesia. Kalau saya bangun 1 Gigawatt saja return-nya berapa ya kira-kira atau kira-kira laku berapa ya," ungkap Deon.

Ia melanjutkan pertimbangan tersebutlah yang membuat pasar energi baru terbarukan melalui PLTS Atap itu belum memiliki investor yang ingin terlibat di dalamnya.

Adapun Indonesia baru memiliki modul dan sel surya dalam industri tersebut. Padahal komponen yang lain seperti ingot dan wafer adalah bagian dari supply chain industri tersebut.

"Jadi kalau pasarnya ini pasarnya naik turun nggak banyak kepastian ya bagaimana mau membangun keputusan untuk melakukan investasi ini," tutur dia.

"Oleh karena itu seharusnya pemerintah mengatur soal TKDN tersebut sehingga akan terjadi saling dukung antara kebijakan dan regulasi serta dorongan untuk menciptakan pasar permintaan energi surya," pungkas Deon. (ari/car).