Bank Dunia Wanti-wanti Dampak Program Maksi Gratis Prabowo

KABARBURSA.COM-Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia & Timor Leste Satu Kahkonen, ikut memberikan tanggapannya mengenai program makan siang gratis dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kahkonen menekankan perlunya pemerintah Indonesia memperhatikan batas defisit anggaran fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila program tersebut diimplementasikan.

"Semuanya tergantung pada program yang akan dijalankan dan formatnya, oleh karena itu, semua perencanaan harus dipersiapkan, termasuk biaya. Biaya harus dipertimbangkan sehubungan dengan ketersediaan sumber daya," ujar Kahkonen kepada wartawan dikutip 5 Maret 2024.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa defisit fiskal tidak boleh melebihi ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kami harus mematuhi batas defisit fiskal yang ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sebagaimana diatur dalam undang-undang, sambil mempertahankan stabilitas makroekonomi dan fiskal," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2024 sebesar 2,8 persen. Angka ini lebih besar dari target sebelumnya yang hanya mencapai 2,29-2,3 persen.

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan mencatat defisit sebesar 1,65 persen dari PDB, atau setara dengan Rp347,6 triliun. Angka defisit ini lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar 2,84 persen dari PDB atau berdasarkan Perpres 75/2023 yang mencapai 2,27 persen dari PDB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya mengungkapkan bahwa program makan siang gratis ini diusulkan untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun 2025. Menurut rencananya, setiap anak akan menerima dana sebesar Rp15 ribu untuk makan siang gratis.