KABARBURSA.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong peningkatan layanan digitalisasi dalam sektor transportasi laut untuk memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan.
Menhub menyatakan bahwa sektor transportasi laut dan logistik memerlukan peningkatan dan pembenahan dalam tata kelola, terutama melalui penyederhanaan birokrasi, aturan tata kelola, dan efisiensi proses bisnis logistik melalui layanan digital.
"Kami menciptakan sistem yang lebih sederhana, menyatukan berbagai aspek, menghindari penciptaan banyak sistem oleh direktorat yang dapat membingungkan. Lakukan secara konsisten dari pusat. Kami bahkan membuat layar di Kemenhub, di mana orang dapat melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan jelas," ujar Menhub dalam keterangannya di Jakarta pada hari Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Menhub membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 di Jakarta.
Menurutnya, sektor transportasi laut menghadapi tantangan besar, termasuk perbaikan tata kelola sektor logistik, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menhub juga menyoroti pentingnya optimalisasi PNBP, tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga kualitas tarif dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut pada 2023, mencapai Rp4,9 triliun atau 112,83 persen dari target APBN sebesar Rp4,4 triliun.
"Saya meminta seluruh satuan kerja untuk meningkatkan dan mengevaluasi pemungutan PNBP serta mengeksplorasi potensi yang belum tergarap agar pendapatan negara dapat meningkat," tambahnya.
Menanggapi kualitas SDM, Menhub menekankan perlunya peningkatan kompetensi SDM di seluruh wilayah Indonesia, terutama di UPT-UPT di Indonesia Timur melalui program diklat teknis dan manajerial secara daring dan luring.
Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki tema "Dengan Kolaborasi dan Sinergitas, Ditjen Perhubungan Laut Optimis Wujudkan Transportasi Laut yang Andal Mendukung Indonesia Maju." Raker diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman, menangani permasalahan, dan menjadi evaluasi kinerja untuk pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi laut. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran eselon I Kemenhub dan Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
