Siapa Menteri Keuangan Kabinet Prabowo? 2 Nama ini Beredar

KABARBURSA.COM -  Poster yang menampilkan susunan kabinet Prabowo-Gibran telah menjadi viral di media sosial, meskipun telah dibantah oleh TKN dan Gibran. Namun, pembahasan mengenai nama calon menteri masih tetap menjadi perhatian masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah terkait absennya nama Sri Mulyani dari kabinet tersebut.

Menurut Ekonom Senior, Didik J. Rachbini, ada beberapa nama yang dianggap cocok untuk menjabat sebagai menteri keuangan, seperti Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan bahwa nama-nama yang disebut sebagai calon Menteri Keuangan memang memiliki kapasitas yang sesuai. Namun, Piter juga mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh Menteri Keuangan berikutnya akan menjadi lebih kompleks.

Lalu siapa Purbaya dan Mahendra yang disebut-sebut bakal menjadi Bendahara baru negara di era Prabowo-Gibran?

Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa merupakan lulusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Ekonomi dari Purdue University di Indiana, Amerika Serikat.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ia memiliki sejumlah pengalaman dan jabatan di berbagai lembaga dan instansi pemerintahan serta sektor swasta.

Pada Mei 2018 hingga September 2020, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya, dari Juli 2016 hingga Mei 2018, ia menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Kementerian yang sama.

Sebelum itu lagi, dari November 2015 hingga Juli 2016, ia menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Di periode sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015.

Purbaya juga memiliki pengalaman di bidang ekonomi, dimulai dari menjadi Senior Economist di Danareksa Research Institute dari Oktober 2000 hingga Juli 2005. Dia kemudian menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities dari April 2006 hingga Oktober 2008, serta sebagai Chief Economist Danareksa Research Institute dari Juli 2005 hingga Maret 2013. Selain itu, ia juga pernah menjadi Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) dari Maret 2013 hingga April 2015.

Selain jabatan tersebut, ia juga terlibat dalam berbagai komite dan organisasi, termasuk sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional dari 2010 hingga 2014, Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri sejak 2016, dan Anggota Indonesia Economic Forum sejak 2015. Sebelum terjun ke pemerintahan, ia memulai karir sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA dari 1989 hingga 1994.

Mahendra Siregar

Mahendra Siregar menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, Mahendra Siregar telah mengemban beberapa jabatan penting dalam pemerintahan Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (2019-2022), Wakil Menteri Perdagangan (2009-2011), dan Wakil Menteri Keuangan (2011-2013).

Selain itu, ia juga pernah bertugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2013-2014) dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (2019) di Washington, DC.

Mahendra menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Monash, Australia. Karirnya dalam pelayanan publik dimulai pada tahun 1986 di Departemen Luar Negeri, di mana ia ditugaskan sebagai Economic Third Secretary di Kedutaan Besar Indonesia di London (1992–1995) dan duta informasi di Kedutaan Besar Indonesia di Washington D.C. selama 3 tahun (1998–2001).

Pada tahun 2001, Mahendra bergabung dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Di sana, ia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan kemudian sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional dari tahun 2005 hingga 2009.

Dalam bidang perbankan, Mahendra juga memiliki pengalaman sebagai direktur utama di Indonesia Eximbank. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan, termasuk PT Dirgantara Indonesia (2003–2008) dan PT Aneka Tambang (2008–2009).

Pada November 2009, Mahendra ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan, dan setelah sekitar dua tahun menjabat dalam posisi tersebut, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Profil Menteri Keuangan Keinginan Prabowo

Bagaimanapun publik mungkin perlu diingatkan bahwa Prabowo Subianto merupakan anak dari Menteri Keuangan era Orde Lama, Soemitro Djojohadikoesoemo. Soemitro, merupakan tokoh keuangan Indonesia yang telah menelusuri ratusan buku dan tulisan para pemikir ekonomi terkemuka dunia. Soemitro, seorang intelektual muda Indonesia yang pernah bersekolah di Rotterdam, Belanda dan telah mengabdikan waktu dan pikirannya untuk memahami esensi pemikiran Karl Marx, Joseph Schumpeter, Eugen von Böhm-Bawerk, Irving Fisher, dan banyak lagi.

Soemitro juga terpengaruh oleh gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para pemikir dari Fabian Society, sebuah perkumpulan pemikir sosial Inggris yang memperjuangkan pembangunan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme demokratis.

Namun, apa yang membuat kisah Soemitro menjadi luar biasa adalah kebijaksanaannya dalam meramu pemikiran ekonomi dengan kondisi politik yang ada di dalam negeri. Meskipun secara ideologis ia menentang pembatasan perdagangan, ia sadar bahwa kondisi politik di Indonesia saat itu tidak memungkinkan adanya perdagangan bebas.

Ketika ditanya tentang kebijakannya selama menjabat sebagai menteri di era Orde Lama, Soemitro menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi pengaruh Belanda dalam perekonomian Indonesia yang pada saat itu masih terasa kuat.

Pertentangannya dengan Syafruddin Prawiranegara juga menjadi sorotan dalam perjalanan kariernya. Soemitro melihat kebijakan Syafruddin sebagai kelanjutan dari pemerintahan kolonial, yang menurutnya tidak sejalan dengan visi kemerdekaan ekonomi Indonesia.

Menurut Soemitro, ekonomi kolonial Indonesia terbagi menjadi dua: ekonomi agraris yang kurang berkembang dan ekonomi kapitalis yang terkait erat dengan sistem perdagangan internasional. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, Soemitro mengadopsi teori ekonomi William Arthur Lewis yang menganjurkan pemerintah mendukung industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Namun, yang menarik perhatian adalah pandangan Soemitro terhadap investasi asing. Meskipun secara politik ia cenderung ke Blok Barat dan menentang komunisme, Soemitro menekankan bahwa investasi asing harus disertai dengan partisipasi modal dalam negeri dan peningkatan sumber daya manusia, serta reinvestasi laba dalam ekonomi Indonesia.

Berpindah dari kebijakan ekonomi, Soemitro juga menekankan pentingnya koperasi untuk memajukan ekonomi pedesaan, sambil tetap mendukung anggaran yang berimbang untuk mencegah keborosan dan penolakan pemangkasan anggaran pembangunan yang dianggapnya penting.

Jika tidak ada perubahan signifikan, Prabowo Subianto, putra Soemitro akan dilantik jadi Presiden ke-8 menggantikan Jokowi. Bicara soal siapa yang akan menjadi Menteri Keuangan di era anak Soemitro tersebut, santer bahwa kemungkinan Prabowo memiliki pandangan pasti yang tepat mengenai siapa yang akan menduduki posisi tersebut. Dan banyak pihak menafsir bahwa sosok itu bukanlah Sri Mulyani yang saat ini menjadi Menkeu.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo menyebut sosok menteri keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani kemungkinan itu tak masuk dalam daftar anggota kabinet Prabowo-Gibran. Ia mengatakan Prabowo tidak punya chemistry yang cocok dengan Sri Mulyani.

"Sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan," ujarnya saat berbincang dengan media, Senin 19 Februari 2024.

Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira menduga ada empat alasan mengapa Prabowo tak punya chemistry dengan Sri Mulyani sehingga membuat peluangnya menjadi Menteri Keuangan lagi kecil. Padahal keduanya adalah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai secara ideologi anggaran, Ani dan Prabowo sebenarnya sangat cocok karena sudah sama-sama berada di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan kecocokan itu harusnya, secara prinsip mereka tak terlihat bermasalah.

Investor dan pelaku pasar merespon positif hasil Quick Count Pemilu 2024 menunjukkan Potensi Pemilu 2024 satu putaran dan dimenangkan oleh Paslon 02 Prabowo-Gibran. Ke depan invetsor menanti racikan jajaran kabinet Prabowo jika menang Pemilu utamanya di sektor ekonomi dan keuangan.

Ekonom UI, Ninasapti Triaswati mengatakan pentingnya kabinet baru disini orang-orang profesional dan sangat meritokrasi yang memahami bidangnya.

Di bidang BUMN, saat ini "korupsi" masih menjadi musuh sehingga harus ditangani oleh profesional yang tidak terlalu banyak terkait politik. Selain itu Menteri Keuangan harus dipegang oleh profesional yang teguh & tidak gampang didikte karena cukup berat menghadapi tekanan politik dan menekan jumlah utang.

Selain itu dibutuhkan kabinet dalam pemerintahan 2024-2029 utamanya di sektor ekonom untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi, baik inflasi, kemiskinan hingga PHK. Diharapkan Menko Perekonomian, Bappenas dan Menteri Keuangan diisi sosok yang mampu bekerja sama menopang ekonomi termasuk kelas menengah.