Rakor BI-OJK Bahas Ketahanan Ekonomi

KABARBURSA.COM – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar rapat koordinasi pada 24 Maret 2025, membahas strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keamanan siber sektor keuangan. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, beserta seluruh anggota dewan dari kedua lembaga.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, kedua otoritas menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. 

“Rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut menilai bahwa stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi,” ujar Ramdan dalam keterangan tertulisnya, Jumat 28 Maret 2025.

Kerja sama strategis BI dan OJK kata dia, terbukti memperkuat intermediasi perbankan yang tumbuh tinggi serta menjaga likuiditas dan ketahanan industri keuangan. Sistem keuangan nasional dinilai memiliki tingkat permodalan yang kuat serta pengelolaan risiko yang memadai. 

Kondisi tersebut menjadi landasan kokoh bagi sektor keuangan dalam menghadapi tekanan eksternal dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Koordinasi dan kolaborasi antara BI dan OJK telah mencakup berbagai aspek kebijakan penting seperti makroprudensial dan mikroprudensial, pendalaman pasar keuangan, pengembangan teknologi finansial, edukasi dan inklusi keuangan, penguatan data dan ketahanan siber, serta penguatan kelembagaan.

Ramdan menjelaskan, terkait keamanan siber, sinergi diimplementasikan melalui pemantauan dan pengawasan insiden siber melalui Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS-SK). Kolaborasi ini juga mencakup penyelenggaraan forum kerja sama, simulasi penanganan insiden, seminar edukatif, dan penyusunan peta jalan perlindungan terhadap infrastruktur informasi vital sektor keuangan.

“BI dan OJK juga bersepakat mempercepat proses perizinan dan persetujuan terintegrasi di sektor jasa keuangan melalui penyederhanaan syarat, standardisasi proses bisnis, dan digitalisasi sistem,” tambahnya.

Uji coba perizinan digital secara terintegrasi akan diterapkan terlebih dahulu pada bank, mencakup kelembagaan, produk, dan aktivitas operasionalnya.

Dalam hal pengembangan pasar keuangan, kedua lembaga akan bersinergi mendukung transisi dari Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) ke Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai referensi suku bunga utama mulai akhir Desember 2025. Selain itu, kolaborasi juga mencakup pengaturan transaksi repo SBN serta pendalaman pasar sekuritisasi aset, sebagai upaya pembiayaan sektor prioritas termasuk perumahan.

Pada sektor teknologi keuangan, sinergi antara BI dan OJK mencakup pertukaran data strategis, arah pengembangan ekonomi digital, serta penyelenggaraan agenda besar yang akan melibatkan asosiasi industri dan kementerian terkait. Tujuannya adalah memperkuat daya saing sektor jasa keuangan nasional di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

Sementara, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, kedua lembaga akan menyelenggarakan program edukasi bersama dan mendukung pelaksanaan survei inklusi tahunan secara lebih menyeluruh. BI dan OJK juga akan memperluas mandat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) agar mampu menangani sengketa produk dan layanan keuangan di bawah pengawasan BI maupun OJK.

Ramdan mengatakan ke depan, sinergi BI dan OJK akan terus diperkuat dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing otoritas. 

“Koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta kementerian dan lembaga lain juga akan diintensifkan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta mendorong intermediasi yang lebih optimal dalam mendukung Asta Cita Pemerintah,” tutupnya.

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025

Memasuki tahun 2025, perekonomian nasional Indonesia diproyeksikan tetap stabil dan bertumbuh meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Ketidakpastian ekonomi dunia, yang ditandai dengan volatilitas harga komoditas, kenaikan suku bunga, gangguan rantai pasok global, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim, masih menjadi faktor yang harus diantisipasi. Di tengah kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya berada di kisaran 3,2% pada tahun 2024 dan 2025.

Namun, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid. Pada triwulan III-2024, ekonomi nasional mencatat pertumbuhan sebesar 4,95% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain seperti Thailand dan Korea Selatan. 

Indikator sektor riil juga memperlihatkan kinerja positif, dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur tetap berada dalam zona ekspansif di angka 51,2. Permintaan domestik yang kuat, optimisme konsumen yang terjaga, serta Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menunjukkan tren positif menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan berada di kisaran 5,2 persen. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk mendukung perekonomian, seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Aja (BINA), serta berbagai program stabilisasi harga pangan. 

Hasilnya, transaksi pada Harbolnas 2024 mencapai Rp31,2 triliun, naik 21,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, program BINA mencatat transaksi sebesar Rp25,4 triliun, meningkat 15,5% dari 2023, dan program EPIC Sale menghasilkan transaksi Rp14,9 triliun, naik 14,9% dari tahun sebelumnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha, pemerintah juga telah merilis berbagai paket stimulus ekonomi pada akhir 2024. Program tersebut mencakup bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan bagi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diskon listrik 50% selama dua bulan, serta insentif fiskal seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan otomotif, serta keringanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi sektor padat karya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki visi ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan. Berbagai sektor potensial dioptimalkan guna mencapai target tersebut, termasuk program prioritas seperti swasembada pangan, penguatan energi nasional, pengentasan kemiskinan, dan reformasi sistem pendapatan negara. Sejak awal masa pemerintahan, beberapa pencapaian signifikan telah diraih, seperti keanggotaan Indonesia dalam BRICS serta pelaksanaan program makanan bergizi bagi masyarakat.

Hilirisasi menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Langkah ini telah memberikan dampak nyata, seperti ekspor produk nikel yang mencapai USD33,52 miliar pada 2023, meningkat 745 persen dibandingkan 2017 yang hanya USD4 miliar. 

Selain nikel, pemerintah juga mendorong hilirisasi di sektor lain, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berperan penting dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. KEK Gresik, Kendal, dan Galang Batang, misalnya, telah berhasil menarik investasi sebesar Rp82,6 triliun sepanjang 2024 dan menyerap lebih dari 42.930 tenaga kerja.

Dalam jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Menteri Airlangga menekankan bahwa perjalanan menuju pertumbuhan ekonomi 8% dan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 

Dengan kerja sama yang solid, tantangan ekonomi yang ada dapat diubah menjadi peluang untuk membangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.(*)