RUPST: BTN Resmi Akuisisi BVIS, Segini Pembagian Dividennya

KABARBURSA.COM — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, yakni BTN Syariah.  

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa akuisisi ini akan dilanjutkan dengan proses perizinan kepada regulator. Setelah izin diperoleh, BTN Syariah akan diintegrasikan ke dalam BVIS, sehingga terbentuk bank umum syariah baru yang lebih kuat.  

"BTN Syariah memiliki kinerja yang sangat baik, dengan total aset mencapai Rp60,56 triliun per Desember 2024. Sesuai ketentuan Pasal 59 POJK 12 Tahun 2023, BTN wajib melakukan pemisahan UUS. Kami berharap proses ini berjalan lancar sesuai regulasi dan timeline yang ditetapkan," ujar Nixon usai RUPST di Menara I BTN, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2025.

Adapun, BTN telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) pada 20 Januari 2025 dengan pemegang saham BVIS, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. Akuisisi ini mencakup 100% saham BVIS dengan nilai transaksi Rp1,06 triliun, yang didanai dari kas internal BTN.  

Nixon menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta peraturan terkait aksi korporasi BUMN. Persetujuan akhir akan diberikan oleh Menteri BUMN setelah mendapat restu dari Presiden.  

Setelah proses akuisisi tersebut selesai, BTN Syariah akan resmi beroperasi sebagai bank umum syariah baru sebelum akhir 2025. "Dengan spin-off ini, BTN Syariah diharapkan tumbuh pesat, dengan target aset mencapai Rp100 triliun dalam tiga tahun mendatang," kata Nixon.  

Selain persetujuan akuisisi dan restrukturisasi, RUPST BTN juga menyetujui pembagian dividen sebesar 25 persen dari laba bersih tahun 2024 yang mencapai Rp3 triliun. Dengan demikian, total dividen yang dibagikan sebesar Rp751,83 miliar atau setara Rp53,57 per lembar saham.  

Sebanyak 60 persen dari dividen ini akan diterima Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas, sementara 40 persen lainnya untuk publik. Sisanya, 75 persen laba bersih atau Rp2,25 triliun, akan digunakan untuk mendukung pengembangan bisnis BTN.  

"Pembagian dividen ini merupakan komitmen kami untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham sekaligus menjaga rasio permodalan tetap sehat," jelas Nixon.

Aset naik 7,03 persen dari tahun sebelumnya

BTN mencatat pertumbuhan bisnis yang solid sepanjang 2024, dengan total kredit dan pembiayaan mencapai Rp357,97 triliun atau tumbuh 7,3 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 9,1 persen menjadi Rp381,67 triliun. Secara keseluruhan, total aset BTN mencapai Rp469,61 triliun, naik 7,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  

"Pada 2025, kami menargetkan aset BTN menembus Rp500 triliun, didukung pertumbuhan kredit 7-8 persen dan DPK 8-9 persen secara tahunan," kata Nixon. 

BTN juga mendapat persetujuan RUPST untuk penghapusan piutang macet senilai Rp318 miliar yang telah dihapus buku. Selain itu, pemegang saham menyetujui beberapa agenda lainnya, termasuk penetapan gaji/honorarium direksi dan komisaris, penunjukan akuntan publik, serta perubahan anggaran dasar perseroan.  

BTN optimis bahwa dengan strategi ekspansi dan transformasi yang berkelanjutan, perseroan dapat terus mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia serta mencapai visi sebagai "Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia".

Memenuhi Persyaratan Reuglasi

BTN Syariah telah memenuhi syarat regulasi untuk bertransformasi menjadi bank umum syariah (BUS).

Berdasarkan laporan keuangannya, BBTN mencatatkan laba bersih yang tumbuh 33,6 persen secara tahunan, menjadi Rp535 miliar. Begitu pula dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 31,5 persen yoy, hingga Rp47,6 triliun.

Dua pencatatan positif ini menunjukkan betapa vitalnya peran BTN Syariah dalam mendukung ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Dengan alasan itu pula, pemerintah dan pelaku industri mendesak percepatan spin off BTN Syariah. Bukan hanya untuk memenuhi amanat regulasi, tetapi juga untuk memperkuat daya saing industri perbankan syariah nasional.

Dengan menjadi BUS, BTN Syariah akan mampu bersaing dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan memberikan lebih banyak pilihan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Hal ini akan mendukung terciptanya kompetisi yang sehat serta mendorong inklusi keuangan berbasis syariah yang lebih luas.

Faktor pendukung lainnya adalah tingginya minat masyarakat terhadap produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah, yang relevan dengan program pembangunan tiga juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto.

Jika BTN Syariah berstatus BUS, kemampuan untuk meningkatkan fungsi intermediasi, termasuk mencari sumber pendanaan alternatif, akan jauh lebih besar. Kebijakan seperti loan-to-value (LTV) KPR hingga 100 persen, memungkinkan pembelian rumah tanpa uang muka, juga akan mempercepat pertumbuhan bisnis BTN Syariah di sektor perumahan.

Dari sisi induk usaha, langkah spin off dipandang mampu menciptakan nilai tambah (unlock value) yang signifikan bagi BBTN. Transformasi ini akan memperbesar aset, mendorong kinerja keuangan, serta memberikan ruang bagi BTN untuk berkembang lebih agresif di pasar.

Pengalaman Bank Syariah Indonesia (BRIS), yang mengalami pertumbuhan pesat pasca-merger, menjadi bukti nyata dampak positif yang bisa dihasilkan dari pembentukan BUS baru.

Ke depan, spin off BTN Syariah juga dapat dioptimalkan dengan strategi akuisisi unit usaha syariah lain. Langkah ini bertujuan memperkuat posisi BTN Syariah agar dapat masuk ke kategori bank modal inti (KBMI) 3, sehingga mampu bersaing dengan bank syariah besar lainnya.

Tren pertumbuhan industri keuangan syariah yang terus menjanjikan semakin mempertegas urgensi percepatan transformasi ini. Dengan menjadi BUS, BTN Syariah tidak hanya memperkuat ekosistem industri halal tetapi juga membantu menciptakan masa depan industri perbankan syariah yang lebih inklusif dan kompetitif di Indonesia. (*)