Efisiensi Anggaran Hantam Hotel-Pariwisata, Saham Merespons

KABARBURSA.COM – Efisiensi anggaran pemerintah untuk kementerian dan lembaga (K/L) berdampak pada industri perhotelan dan pariwisata. Hal ini dibuktikan oleh survei asosiasi sektor tersebut, yang mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini memiliki kontribusi besar terhadap industri perhotelan, pariwisata, dan subsektor terkaitnya. Akibatnya, performa saham sejumlah emiten sektor ini juga mengalami pelemahan dari waktu ke waktu. 

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, menyebutkan bahwa pemangkasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan MICE (Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions) memberikan dampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel, terutama di wilayah yang bergantung pada permintaan dari instansi pemerintah.

"Kebijakan ini memang bertujuan menjaga stabilitas keuangan negara di tengah ketidakpastian global. Namun, dampaknya terhadap industri perhotelan cukup besar, terutama bagi hotel yang selama ini bergantung pada permintaan dari instansi pemerintah dan sektor MICE," ujar Hariyadi dalam keterangannya kepada Kabarbursa.com, Minggu, 23 Maret 2025.

Ia memaparkan data survei yang dilakukan PHRI bersama Horwath HTL mengungkapkan bahwa permintaan kamar hotel dari pemerintah menyumbang sekitar 5 persen hingga 7 persen dari total bisnis hotel di Indonesia. Sementara itu, kegiatan MICE memiliki kontribusi yang lebih besar, berkisar antara 6 persen hingga 21 persen, terutama di hotel berbintang tiga ke atas. 

Menurut dia, ketergantungan pengeluaran pemerintah dan permintaan terkait MICE sangat mendominasi di segmen  hotel bintang 3, 4 dan 5. Serta destinasi pintu masuk gerbang domestik yang populer. Namun, kebijakan efisiensi ini menimbulkan gejolak dalam industri perhotelan, terutama bagi hotel yang bergantung pada permintaan pemerintah.

"Tren historis 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa keputusan untuk mengurangi anggaran perjalanan resmi dan dinas tidak hanya mempengaruhi akun pemerintah tapi juga mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan," ujar dia.

Padahal, menurut dia, bisnis MICE memiliki efek ganda karena sebagai pendominasi sektor pemasok makanan dan minuman, transportasi dan keuangan.

Tren Kinerja Saham Perhotelan dan Pariwisata

Berdasarkan data dari Stockbit, tidak semua saham emiten perhotelan dan pariwisata yang mengalami tren pelemahan sejak awal tahun (year to date/ytd). Meskipun instruksi dari presiden terbit pada 22 Januari 2025, beberapa saham masih mencatat penguatan, sedangkan mayoritas lainnya mengalami tekanan. 

Perbedaan kinerja ini terlihat pada emiten yang hanya berfokus pada bisnis hotel dibandingkan dengan yang memiliki portofolio bisnis yang lebih terdiversifikasi.

PT Citra Putra Realty Tbk (CLAY), yang mengelola The Stones Hotel Bali, menjadi salah satu emiten dengan lonjakan tertinggi, naik 153,76 persen ytd. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) juga mencatat pertumbuhan kuat sebesar 31,03 persen ytd, meskipun dengan volume transaksi yang cukup fluktuatif.

Di sisi lain, beberapa emiten menghadapi tekanan dan mengalami pelemahan harga saham. Contohnya, PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) mencatat penurunan tajam 21,93 persen ytd. Kemungkinan, hal ini dipengaruhi oleh kinerja bisnis yang melemah serta tingkat volume transaksi yang relatif rendah. 

PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) juga mengalami koreksi 11,82 persen ytd, dengan rata-rata volume perdagangan yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata historisnya, mengindikasikan minat investor yang mulai berkurang. Sementara itu, PT Arthavest Tbk (ARTA) turun 8,23 persen ytd, meskipun volume perdagangannya masih cukup stabil.

Sementara itu, saham sektor pariwisata dan hiburan malah menunjukkan tren positif. Saham PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE), pengelola JungleLand, melonjak 16,67  persen, mencatatkan kapitalisasi pasar Rp158 miliar dengan volume transaksi mencapai 33 juta lembar.

Saham PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), pengelola Taman Impian Jaya Ancol, terkoreksi 1,49 persen ke 660, sedangkan saham restoran The Duck King, PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK), bertahan di 176 tanpa perubahan harga.

Perubahan Sentimen Pasar Cukup Signifikan

Pemangkasan anggaran ini, kata dia berimbas pada perubahan sentimen pasar yang cukup drastis dalam beberapa bulan terakhir. "PHRI melakukan survei kepada 726 responden dengan mencakup 717 hotel dari 30 provinsi dan kota di Indonesia. Hotel-hotel di Pulau Jawa sering dijadikan aktivitas kegiatan pemerintah merupakan kontributor utama dalam survei ini," kata dia.

Proporsi surveinya, Jawa Barat 19 persen, Jawa Tengah 15 persen, DKI Jakarta 10 persen, Bali 8 persen, Jawa Timur 7 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 5 persen, Sumatra Barat 5 persen, Aceh 4 persen, Kalimantan Selatan 3 persen dan Sumatra Utara 3 persen.

Pada November 2024, lebih dari 50 persen responden dalam survei PHRI masih optimistis bahwa kinerja tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada Desember 2024, sentimen mulai netral, dengan 29 persen responden menyatakan bahwa dinamika pasar berubah, meski destinasi wisata populer masih mampu menahan dampak negatif selama musim liburan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Memasuki Januari 2025, mayoritas pelaku industri perhotelan mulai merasakan dampak penuh dari kebijakan ini. "Sebanyak 83 persen responden merasa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk memulai tahun fiskal baru," ungkap Hariyadi. 

Dampak terbesar terjadi di hotel-hotel yang berlokasi di Pulau Jawa, yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan. Beberapa perubahan signifikan yang terjadi akibat kebijakan ini meliputi penurunan tingkat hunian, penyesuaian tarif kamar, serta efisiensi operasional yang mengarah pada pengurangan tenaga kerja dan layanan.

Survei itu mencatat bahwa 42 persen hotel mengalami fasilitas ruang pertemuan yang tidak terpakai akibat berkurangnya kegiatan MICE. Ruang ballroom, meeting room, dan function hall yang sebelumnya menjadi andalan hotel untuk menjaring pemasukan kini lebih sering kosong, bahkan pada hari kerja yang biasanya ramai dengan acara pemerintah.

Selain itu, beberapa fasilitas pendukung juga terdampak secara signifikan, antara lain:

Pusat bisnis (business center) yang biasanya digunakan untuk rapat kecil dan kerja remote kini sepi peminat. 

Layanan katering mengalami penurunan pemesanan karena minimnya acara berskala besar.

Area lounge eksekutif dan VIP rooms yang biasa dipakai untuk jamuan makan pejabat atau tamu korporat kini jarang digunakan. 

Paket full-board meeting yang mencakup penginapan, konsumsi, dan ruang konferensi mengalami penurunan drastis.

Kondisi ini membuat hotel harus mencari strategi baru untuk memaksimalkan ruang yang ada, seperti menawarkan paket meeting hybrid dengan teknologi konferensi online atau menyewakan ruangan untuk kegiatan lain seperti co-working space dan event komunitas.

Hariyadi menambahkan bahwa pelaku industri perhotelan tengah berupaya beradaptasi dengan kondisi ini, salah satunya dengan meningkatkan promosi untuk wisatawan domestik dan mengembangkan paket wisata yang menarik bagi segmen korporasi.

"Perlu dicatat bahwa dalam jangka panjang akan menciptakan pasar sensitif red ocean yang mengganggu pertumbuhan destinasi jangka panjang," ujar dia.

Tanpa adanya dukungan kebijakan yang lebih akomodatif, pemulihan sektor ini diperkirakan akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, PHRI berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan ini, terutama yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan kegiatan MICE, karena industri perhotelan masih menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaku industri juga mengusulkan berbagai insentif yang dapat mendorong peningkatan permintaan dari sektor lain agar dampak kebijakan ini tidak semakin dalam. Tanpa strategi yang lebih komprehensif, industri perhotelan dikhawatirkan akan terus mengalami tekanan yang lebih berat sepanjang 2025.

Prediksi Tertekannya Emiten Perhotelan

Diberitakan Kabarbursa,com sebelumnya, Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dikhawatirkan akan memperparah kinerja perdagangan saham-saham di sektor perhotelan dan pariwisata.

"Kalau itu kalau untuk saham-saham perhotelan maupun tempat wisata memang sebenarnya sudah lama itu memiliki pergerakan harga yang kurang likuid. Terlebih dengan adanya faktor kebijakan efisiensi anggaran," kata Nafan kepada Kabarbursa.com pada Jumat, 14 Februari 2025.

Penghematan yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam belanja perjalanan dinas dan penyelenggaraan acara, akan menekan potensi pendapatan emiten-emiten di sektor ini.
 
 Saham-saham sektor ini memang sudah menghadapi tekanan sejak beberapa waktu terakhir akibat permintaan yang belum kembali ke tingkat optimal. Termasuk karena harga tiket pesawat di Indonesia terlalu tinggi sehingga berimplikasi pada jumlah penumpang. Dengan adanya pemangkasan anggaran pemerintah, permintaan dari sektor korporasi dan pemerintahan terhadap jasa perhotelan serta perjalanan dinas semakin berkurang, yang berdampak pada proyeksi pendapatan perusahaan itu.

Menurut Nafan, emiten perhotelan dan pariwisata kini harus lebih mengandalkan sektor swasta dan wisatawan individu untuk menopang bisnis mereka. 

“Mereka perlu mengoptimalkan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Strategi seperti memanfaatkan momentum hari libur, promosi lebih agresif, serta mendorong konsep work from anywhere dapat menjadi langkah mitigasi atas kebijakan efisiensi anggaran ini,” jelasnya.

Dari sisi perdagangan saham, Nafan menambahkan bahwa pergerakan sektor ini masih cenderung stagnan dan kurang likuid. 

“Sebagian besar saham perhotelan dan pariwisata bukan saham big caps, sehingga wajar jika likuiditasnya terbatas,” tutur dia.

Inpres Efisiensi Anggran K/L

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menandai dimulainya kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan mengoptimalkan penggunaan dana negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. 

Melalui instruksi tersebut, pemerintah menetapkan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, yang mencakup pengurangan alokasi untuk kementerian atau lembaga serta dana transfer ke pemerintah daerah.

Namun dampak efisiensi ini sudah terasa sejak kebijakan dibahas pada 2024. Efek efisiensi anggaran sudah terasa sejak 2024 karena kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari proses perencanaan dan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah sebelum resmi diterapkan pada 2025. (*)