OJK Resmi Berlakukan Buyback Saham Tanpa RUPS

KABARBURSA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan buyback saham tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menstabilkan pasar. Seperti diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat dibekukan sementara pada Rabu, 19 Maret 2025.

"Kami mengumumkan kebijakan perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham atau buyback  tanpa memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan Ketentuan 7 POJK No. 13 Tahun 2023," jelasnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2025.

Dalam mengimplementasikan kebijakan itu, perusahaan harus memenuhi ketentuan PJOK No.29 tahun 2023, tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka.

Inarno menjelaskan buyback saham tanpa RUPS ini akan berlaku hingga 6 bulan setelah tanggal surat ketika dikeluarkan oleh OJK yakni pada 18 Maret 2025.

Dia berharap kebijakan buyback tanpa RUPS dapat memberikan sinyal positif dengan memberikan market confident kepada para investor.

"Serta memberikan fleksibilitas bagi perusahaan terbuka  dalam melakukan aksi korporasi untuk mengurangi tekanan harga saham," ujarnya. 

Langkah ini merupakan salah satu kebijakan yang sering dikeluarkan oleh OJK di sektor pasar modal. Inarno mengklaim, cara ini dapat memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham. 

Lebih jauh dia mengakui, kondisi pasar saat penuh dengan tantangan. Namun dirinya yakin bahwa dengan kerjasama yang erat antara regulator, pelaku pasar, dan seluruh pemangku kepentingan, pihaknya dapat melewati fase ini dengan baik. 

"Kami sebagai regulator juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta memastikan seluruh langkah kebijakan yang dilaksanakan secara transparan dan dapat menjaga keseimbangan di pasar terhadap pelaksanaan kebijakan buyback tanpa  RUPS," ujarnya. 

IHSG bisa Bangkit Asal Pemerintah Longgarkan Fiskal

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih punya peluang untuk bangkit dari keterpurukan, asalkan pemerintah segera mengambil langkah nyata. 

Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, memperkirakan indeks bisa menguji resistance di kisaran 6.500-6.700 dalam jangka menengah, khususnya menjelang kuartal ketiga yang diprediksi menjadi momentum rebound.

“Jika tekanan jual berlanjut, indeks berpotensi turun lebih dalam ke level 5.900-6.000,” ujar Hendra saat dihubungi KabarBursa.com di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

Untuk mempercepat pemulihan, ia menyarankan agar pemerintah dan regulator segera bertindak. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah meningkatkan transparansi pasar dengan membuka broker summary, melonggarkan kebijakan fiskal, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jika kebijakan ini diterapkan dengan cepat, peluang IHSG untuk kembali ke jalur positif akan semakin besar.

"Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan baik, investor bisa kembali percaya diri dan membawa IHSG keluar dari tekanan menuju pemulihan yang lebih kuat," jelas Hendra. 

Dia menerangkan pelemahan IHSG terjadi di tengah penguatan bursa regional. Menurutnya, hal ini menandakan tekanan terhadap IHSG banyak dipicu faktor domestik ketimbang eksternal.

Padahal secara fundamental, Hendra mengakui kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu buruk meskipun APBN mengalami defisit Rp31,2 triliun dan pendapatan negara turun drastis. 

"Namun, sentimen negatif seperti RUU TNI yang kontroversial, rumor pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, serta aksi jual besar-besaran saham konglomerasi seperti BREN (-11,8 persen), TPIA (-18,4 persen), dan DCII (-20 persen) menjadi pemicu utama kejatuhan indeks," ungkapnya. 

Hendra pun membeberkan aksi jual asing pada kemarin tercatat masif dengan net sell Rp2,5 triliun dalam sehari, terutama di saham big caps seperti BBCA, BMRI, dan BBRI. Sementara beberapa saham seperti GOTO dan WIFI masih mencatatkan net buy. 

Dari sisi global, Hendra menuturkan ketidakpastian mengenai kebijakan The Fed dan pelemahan rupiah ke Rp16.425 per USD menambah tekanan terhadap pasar domestik.

"Sementara defisit APBN yang melebar serta peningkatan NPL perbankan ke 2,17 persen juga menjadi perhatian," pungkasnya. 

Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan kebijakan fiskal di Indonesia saat ini berada dalam proses kesinambungan yang kuat. Sehingga, dia mengimbau agar  pelaku pasar tidak perlu khawatir. 

Dia memastikan, fundamental bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini memiliki kinerja yang positif. 

“Seperti BRI memberikan dividend yang sangat besar. Semuanya dalam kinerja yang sangat bagus. Mereka menjelang RUPS dan mereka ingin memberikan kepastian bahwa kinerja tidak ada yang berkaitan dengan hal-hal di luar kinerja tersebut,” jelas dia kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa, 18 Maret 2025.

Dengan begitu, Misbakhun menuturkan  seharusnya pasar juga harus merespon catatan positif tersebut agar IHSG kembali membuat kembali.(*)