AKRA Melejit 8,71 Persen, Saham Grup Pertamina Kompak Ambles

KABARBURSA.COM - Saham AKRA atau PT AKR Corporindo Tbk, mencatat lonjakan signifikan pada perdagangan hari ini, Kamis, 27 Februari 2025, dengan melejit 8,71 persen (105 poin) ke level Rp1.310 per saham. 

Kenaikan tersebut terjadi dengan volume perdagangan yang cukup tinggi, mencapai 106,15 juta saham, jauh melampaui rata-rata volume harian sebesar 17,47 juta saham. AKRA dibuka pada harga Rp1.220 per saham dan sempat menyentuh level tertinggi di Rp1.330, sebelum akhirnya ditutup di Rp1.310. Nilai transaksi saham AKRA hari ini mencapai Rp138,1 miliar, menandakan minat investor yang kuat terhadap saham sektor energi dan distribusi bahan bakar ini.

Di samping itu, saham emiten grup Pertamina justru mengalami tekanan jual dan kompak melemah. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) turun 1,62 persen atau melemah 15 poin ke level Rp910 per saham. Saham PGEO diperdagangkan dengan volume 8,73 juta lembar, lebih rendah dari rata-rata hariannya sebesar 15,27 juta saham.

PT Elnusa Tbk (ELSA) juga tidak luput dari tekanan, anjlok 3,02 persen atau turun 12 poin ke Rp386 per saham. Volume perdagangan ELSA tercatat sebesar 30,69 juta saham, jauh di atas rata-rata volume harian sebesar 11,25 juta saham, mengindikasikan aksi jual yang cukup masif.

Tekanan jual terbesar di antara saham grup Pertamina dialami oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), yang anjlok 5,26 persen atau turun 85 poin ke Rp1.530 per saham. Saham PGAS dibuka di Rp1.595 dan sempat menyentuh level terendah di Rp1.505 sebelum akhirnya ditutup di Rp1.530. Total volume perdagangan saham PGAS hari ini mencapai 73,54 juta saham dengan nilai transaksi sebesar Rp112,4 miliar.

Sentimen Negatif buat Saham Grup Pertamina

Sentimen negatif bagi saham grup Pertamina juga diperparah dengan perkembangan terbaru terkait kasus hukum terbaru. Pada Selasa, 25 Februari 2025, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.

Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian "di-blending" menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Pernyataan ini disampaikan usai Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap 96 saksi, 2 ahli, serta penyitaan 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik.

Langkah DPR RI

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti dugaan praktik korupsi yang berlangsung selama lima tahun tersebut sebagai bukti adanya sindikat terorganisir di tubuh Pertamina. Ia menilai praktik markup harga telah merugikan negara dan menipu masyarakat.

"Ini adalah kejahatan sistemik yang harus ditindak tegas. Seruan moral di lingkungan BUMN justru tercoreng oleh salah satu perusahaan negara terbesar yang katanya berkelas dunia," tegas Asep dalam pernyataan tertulis.

DPR mendesak dilakukan audit menyeluruh oleh lembaga independen yang kredibel untuk memastikan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Asep juga menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.

"Kejaksaan Agung harus memanfaatkan momentum ini untuk membersihkan Pertamina hingga ke akar-akarnya," tambahnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi XII DPR RI bersama sejumlah mitra kerja, termasuk Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dan perwakilan perusahaan migas lainnya, salah satu isu utama yang disorot adalah ketersediaan pasokan BBM menjelang Lebaran serta dugaan pengoplosan RON pada Pertalite.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa isu kualitas BBM yang beredar di pasar harus diklarifikasi secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kami ingin memastikan bagaimana skema pembuatan RON dan pengawasannya. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian agar tidak terjebak dalam informasi yang simpang siur," ujar Bambang dalam rapat di Gedung Nusantara I DPR RI.

Pertamina: Semua Sesuai Standar

Menanggapi hal tersebut, Plt Dirut Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa seluruh BBM yang dipasarkan telah memenuhi standar kualitas, baik yang diproduksi dari kilang dalam negeri maupun yang diimpor.

"Kami menerima Pertalite dalam bentuk RON 90 dan Pertamax dalam bentuk RON 92 sesuai spesifikasi tanpa ada perubahan. Kami juga menambahkan aditif untuk meningkatkan kualitas BBM," jelasnya.

Pertamina juga memastikan bahwa seluruh produk BBM yang masuk ke terminal telah melalui serangkaian uji kualitas sebelum didistribusikan ke SPBU. Pengawasan ketat juga dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Bareskrim, dan Lemigas untuk memastikan standar yang ditetapkan pemerintah tetap terjaga. (*)