Sri Mulyani Tegas: Tidak ada Pemotongan atau Pengurangan KIP-K

KABARBURSA.COM - Isu pemangkasan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) akibat efisiensi anggaran akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menegaskan, kabar tersebut tidak benar dan memastikan program beasiswa tetap berjalan seperti biasa.

"Terkait beasiswa KIP, kami tegaskan bahwa program tersebut tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," ujar Sri Mulyani dalam rapat di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

Ia menjelaskan, anggaran KIP tahun ini tetap dialokasikan sebesar Rp14,69 triliun untuk 1.040.000 mahasiswa penerima manfaat. Dengan kepastian tersebut, mahasiswa yang sudah menerima beasiswa diharapkan tidak perlu khawatir terhadap kelangsungan studi mereka.

Selain itu, berbagai program beasiswa lain seperti LPDP yang diberikan kepada 40.030 mahasiswa, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) di bawah Kemendiktisaintek, serta Beasiswa Indonesia Bangkit yang dikelola Kementerian Agama, juga tetap berjalan sesuai kontrak yang telah ditetapkan.

Meskipun Sri Mulyani menegaskan demikian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tetap menjadi salah satu kementerian yang terkena pemangkasan anggaran secara signifikan.

Efisiensi Anggaran dan Dampaknya pada Beasiswa

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang, mengatakan bahwa kementeriannya mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 yang semula ditetapkan sebesar Rp57,6 triliun.

Untuk menghadapi pengurangan tersebut, pihaknya melakukan rekonstruksi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan dana dan menghilangkan potensi pemborosan. Namun, upaya tersebut hanya mampu menutupi sekitar 10 persen dari total pemangkasan yang dilakukan pemerintah.

Dampak dari efisiensi anggaran ini turut mempengaruhi sejumlah program beasiswa yang berada di bawah naungan Kemendiktisaintek.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa beberapa beasiswa yang mengalami pemangkasan anggaran di antaranya adalah BPI, Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan.

"Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp 14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp 1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi," ujar Satryo dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR.

Selain itu, ia merinci bahwa program BPI dan Beasiswa Adik mengalami pemotongan sebesar 10 persen dari pagu awal masing-masing Rp 194 miliar dan Rp 213 miliar. Sementara itu, Beasiswa KNB serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan mengalami pemangkasan lebih besar, yakni 25 persen dari anggaran awal yang masing-masing sebesar Rp 85 miliar dan Rp 236 miliar.

DPR Minta Kaji Ulang

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang terkait pemotongan setiap anggaran agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.

“Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” kata Lasarus kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Febuari 2025.

Lasarus menegaskan bahwa efisiensi yang bertujuan baik, tetapi dilakukan secara tergesa-gesa, dapat menimbulkan efek domino bagi masyarakat. Dampaknya bisa berupa menurunnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya angka pengangguran, hingga kegagalan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi,” ucapnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menekankan APBN bukan hanya bicara untung dan rugi. APBN, kata dia, bicara triger dan memberi kejut dalam pertumbuhan ekonomi.

Lebih penting dari itu, APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak. Dia memaparkan ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti, berhentinya kegiatan sektor kontruksi.

“Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana,” ujarnya.

Di sisi lain, Lasarus mengakui bahwa Komisi V DPR RI berpegang teguh pada prinsip kepatuhan terhadap aturan dan mekanisme ketatanegaraan. Dalam hal ini, Komisi V DPR mengikuti instruksi presiden (Inpres) yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran.

“Kemudian inpres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan, dikirim lah ke sini, posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk IKN,” kata dia.

Lasarus tak mau berprasangka lebih jauh terkait diblokirnya anggaran untuk IKN. Dia yakin pemerintah punya alasan yang baik untuk menghentikan proyek pembangunan IKN tersebut.

“Kita percayakan kepada pemerintah karena masih terlalu dini juga buat saya, kami semua yang ada di sini untuk mengatakan ini arahnya kemana, karena efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi,” kata Lasarus.(*)