Swasta dan BUMN Siap Masuk IKN, Capai Rp6,49 Triliun: Akhirnya!

KABARBURSA.COM – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa selain pendanaan dari APBN, pembangunan di IKN juga akan mendapat suntikan dana dari investasi swasta murni dan BUMN sebesar Rp6,49 triliun pada periode 2025-2028.

"Selain itu kami juga memproses KPBU, ada 6 proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usah (KPBU) unsolicited, totalnya ada Rp60,93 triliun," ujar Basuki di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 13 Febuari 2025.

Beberapa proyek yang telah masuk dalam daftar investasi tersebut meliputi Universitas Negeri Surabaya, PT Makmur Berkah Hotel yang akan membangun hotel bintang lima, serta PT Citadel Group Indonesia dari Malaysia untuk pengembangan kawasan townhouse dan mixed-use. Selain itu, PT Vitka Delifood akan menghadirkan Rumah Makan Padang Sederhana di IKN, dan PT Puri Persada Lampung berinvestasi dalam pembangunan gedung perkantoran.

Finalisasi Studi KPBU

Selain investasi swasta dan BUMN, OIKN juga terus mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk percepatan pembangunan di IKN. Saat ini, terdapat enam proyek KPBU unsolicited dengan total investasi mencapai Rp60,93 triliun.

Proyek-proyek KPBU tersebut melibatkan berbagai perusahaan, antara lain:

- PT Intiland Development Tbk: 109 unit rumah tapak dan 41 tower apartemen (Rp33 triliun)

- PT Nindya Karya: 8 tower apartemen (Rp2,6 triliun)

- PT Perintis Triniti Properti Tbk & Truba Group: 8 tower apartemen (Rp2,5 triliun)

- IJM-CHEC (Malaysia): 20 tower apartemen (Rp13,4 triliun)

- Maxim Global Berhad (Malaysia): 10 tower apartemen (Rp4,4 triliun)

- PT Ciputra Nusantara: 10 tower apartemen dan 20 unit rumah tapak (Rp5 triliun)

Proyek KPBU dalam Tahap Penyiapan

Selain proyek yang telah berjalan, OIKN juga tengah menyiapkan tujuh proyek KPBU unsolicited lainnya yang masih dalam tahap studi kelayakan.

Tak hanya sektor perumahan, infrastruktur dasar juga menjadi fokus utama. Saat ini, OIKN memproses tujuh proyek KPBU untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel (MUT) dengan total panjang 138,6 km.

Di sektor energi, Abu Dhabi Future Energy Company PJSC-Masdar akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 MW dengan nilai investasi mencapai USD 300 juta.

Dengan masuknya berbagai investasi swasta dan KPBU, pembangunan IKN diharapkan semakin cepat terealisasi dan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Efisiensi Terhadap Anggaran OIKN

Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap efisiensi terhadap anggaran OIKN untuk 2025 senilai Rp1,53 triliun.

Basuki mengatakan, keputusan pemangkasan anggaran telah disepakati dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelakasanaan APBN dan APBD 2025.

“Menghasilkan kesepakatan efisiensi anggaran untuk dipa awal OIKN efesiensinya Rp1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian dan seminar, hingga dinas luar negeri,” papar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2025.

Basuki juga mengungkap sisa pagu awal OIKN Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp5,24 triliun dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp6,39 triliun.

Selain itu, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga memastikan anggaran belanja pegawai tak akan terganggu dengan adanya pemangkasan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp199,98 miliar pada tahun anggaran 2025.

Lebih Lanjut, Basuki menegaskan bahwa efisiensi tersebut berlaku pada dipa awal OIKN yang ditetapkan sebelum Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas mengenai kelanjutan pembangunan IKN.

“Dipa awal ini adalah sebelum rapat terbatas pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada saat ini Pak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita sebesar Rp48,8 triliun,” ujarnya.

Basuki juga mengklaim jika, persetujuan penambahan anggaran pembangunan IKN menjadi Rp48,8 triliun nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan IKN periode 2025-2029.

“Beliau (Prabowo) mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” pungkas Basuki.

Otorita IKN Buka-bukaan soal Sri Mulyani Blokir Anggaran

Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy, buka suara terkait anggaran proyek IKN yang masih diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Troy mengungkapkan bahwa anggaran ini difokuskan untuk pembangunan kompleks perkantoran yudikatif dan legislatif dengan nilai Rp48,8 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, hingga kini, anggaran tersebut masih menunggu langkah Kemenkeu.

Padahal pembangunan IKN tahap dua, periode tahun 2025-2029, ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Program pembangunan IKN tahap dua ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan pembangunan kompleks yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya,” ujar Troy dalam keterangan tertulis, dikutip di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025.

Lebih lanjut, Troy menjelaskan bahwa anggaran pembangunan tahap dua tersebut mengacu pada arahan Presiden. Pendanaannya terdiri atas APBN sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang per Februari 2025 tercatat mencapai Rp6,49 triliun.(*)