Menteri PKP bakal Survei 792 Hektare Lahan BUMN untuk Perumahan

KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menyatakan bahwa terdapat 792 hektare lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersebar di lima lokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya.

Ia menjelaskan bahwa ke depan para pengusaha akan melakukan survei untuk menentukan peruntukan lahan tersebut, apakah akan dijadikan sebagai hunian komersial, rumah subsidi, hunian vertikal (high-rise building), atau rumah tapak (landed).

"Lokasinya bagus-bagus, besar-besar dan idle. Nanti akan disurvei sama teman-teman pengusaha, mana yang bisa buat komersial, rumah subsidi, ke atas (high-rise building), dan rumah landed (tapak)," ujar Ara saat berada di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyebut bahwa sebagian besar lahan tersebut merupakan aset milik Perumnas, sementara sisanya dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Menurutnya, lima lokasi yang akan dikembangkan berada di Pulo Gebang Jakarta Timur, Stasiun Cicayur Banten, Stasiun Jurangmangu Tangerang Selatan, serta wilayah Klender dan Jonggol di Jawa Barat.

"(Lahan) milik KAI ini semuanya ada di stasiun, yang akan dikembangkan dalam konsep Transit Oriented Development (TOD)," tutupnya.

Selain itu, Maruarar menegaskan, program pembangunan tiga juta rumah harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

“Harus saling menguntungkan. Baik itu menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nantinya mengisi rumah, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha,” terang Maruarar.

“Saya pikir harus tiga-tiganya untung, negara, dalam hal ini BUMN harus untung, kemudian juga bagaimana swastanya, dan juga rakyat yang akan menempati itu,” sambungnya.

Upaya Program Tiga Juta Rumah

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk percepatan 792 hektare yang jelas kita mapping kan ini bisa dipercepat kurang lebih 123.000 rumah yang bisa dilakukan percepatannya," kata Erick.

Ia juga menyampaikan bahwa Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Perumnas telah ditunjuk sebagai Project Management Officer (PMO) untuk menjalankan pembangunan 123.000 unit rumah tersebut.

Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan skema kerja sama dalam proyek ini memiliki dasar hukum yang jelas agar transparansi antara BUMN dan pihak swasta tetap terjaga.

"Saya sampaikan, program yang sedang kita jalankan juga perapihan kerja sama dengan developer yang menurut kita sebelumnya kurang baik, harus kita perbaikin," jelasnya.

Anggaran Kementerian PKP Kena Efisiensi

Sebagai informasi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD, anggaran awal Kementerian PKP yang sebelumnya sebesar Rp5,274 triliun mengalami pemangkasan hingga tersisa Rp1,613 triliun.

“Menurut saya, efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program tiga juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis,” ujar Maruarar dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran dilakukan secara bertahap. Awalnya, anggaran kementerian dikurangi dari Rp5,274 triliun menjadi Rp3,661 triliun, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Rp1,613 triliun.

Dari anggaran yang tersedia, Rp435,67 miliar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, sementara Rp1,177 triliun digunakan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta persetujuan Komisi V DPR RI terkait rencana efisiensi di setiap Unit Eselon I. Langkah ini diperlukan agar Kementerian PKP bisa mengajukan usulan pembintangan anggaran kepada Menteri Keuangan melalui Ditjen Anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Terkait evaluasi Program Perumahan Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya dikelola oleh Ditjen Perumahan dengan anggaran Rp14,68 triliun, Maruarar menyampaikan bahwa dari target pembangunan 139.489 unit rumah, telah terealisasi 138.566 unit atau 99,34 persen. Adapun serapan anggaran mencapai Rp14,13 triliun atau sekitar 96,26 persen.

Sementara itu, untuk program Pembiayaan Perumahan 2024, dari total anggaran Rp31,11 triliun, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp30,97 triliun atau 99,55 persen. Jumlah rumah yang berhasil dibangun mencapai 206.080 unit dari target 207.521 unit atau 99,31 persen. (*)